Rapor 2 Tahun Prabowo-Gibran: Klaim Pemerintah vs Rasa di Dompet
 |
| Survei Poltracking Indonesia mencatat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada dua tahun masa kerjanya mencapai 64,8 persen, melampaui tingkat kepuasan atas kinerja pemerintah sebesar 55,3 persen. Meskipun masalah soaial dang lingkungan juga seiring sejalan terus menghantui masyarakat, mulai dari banjir, karhutla, sampai cuaca ekstrem, krisis iklim makin terasa di kehidupan sehari-hari. | Foto : x.com / [@Lambesahamjja] / CC BY-SA. |
Capaian 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Versi Pemerintah
YUDHABJNUGROHO™ - Pemerintah punya daftar angka yang tidak sedikit. Dalam rangkuman yang ditayangkan Metro TV pada 9 Oktober, penerima Makan Bergizi Gratis disebut melonjak dari 35,4 juta menjadi 62,96 juta orang, dengan anggaran naik dari Rp71 triliun menjadi Rp335 triliun. Program Cek Kesehatan Gratis diklaim telah diikuti lebih dari 108 juta warga, dan pemerintah mengaku mencapai swasembada untuk delapan komoditas utama. Kepala Bakom Syahganda Nainggolan menyebut dua tahun ini bukti kerja yang all in untuk rakyat.
Di sisi makro, ekonomi masih tumbuh. Bank Indonesia menyampaikan pertumbuhan kuartal II-2026 sebesar 5,29 persen secara tahunan, dan inflasi September berada di 3,28 persen. Dalam Sidang Tahunan MPR, Prabowo bahkan menyebut 121 kebijakan transformatif dalam 663 hari, dan pemerintah menargetkan penerima MBG mencapai 82,3 juta orang sebelum akhir 2026. Angka-angka ini nyata dan layak diapresiasi sebagai upaya negara, tetapi belum otomatis menjawab keluhan harga. Sampai di sini, narasi capaian tampak kokoh. Persoalannya, angka program mengukur seberapa besar uang dan layanan yang disalurkan, bukan seberapa terasa hasilnya di dapur dan dompet warga.
📌 Baca Juga : Karhutla Bencana Nasional: Kenapa Status Belum Ditetapkan Meski Asap Sampai Singapura?
Hasil Survei Kepuasan Publik 2 Tahun Prabowo-Gibran: CELIOS dan Poltracking
Rangkuman Metro TV sendiri mengakui hasil pengukuran enam lembaga survei menunjukkan penilaian publik yang bervariasi. Di titik itulah survei berbicara dengan nada lain. Laporan CELIOS yang dirilis 12 Oktober memberi Prabowo nilai 4,6 dari 10 dari masyarakat dan 2,8 dari para ahli. Untuk Gibran, masyarakat memberi 4,9 dan ahli 2,2, penilaian yang beririsan dengan polemik ijazah yang kami rangkum dalam ulasan tentang aduan ijazah Gibran ke DKPP. Sebanyak 53 persen responden mengaku ekonomi rumah tangganya lebih buruk dibanding tahun lalu, dan 62 persen menilai penanganan pengangguran buruk hingga sangat buruk.
Poltracking Indonesia menemukan pola serupa tetapi lebih berimbang: pendidikan dipuji, sementara kepuasan atas penanggulangan pengangguran hanya 33,2 persen dan pembukaan lapangan kerja 33,3 persen. Direktur Eksekutifnya, Hanta Yuda, mengingatkan bahwa rapor rendah di lapangan kerja dan harga sembako adalah masalah klasik lintas era, bukan khas pemerintahan ini. Catatan itu penting agar kritik tidak berhenti pada sensasi, tetapi juga tidak menjadi alasan untuk menghibur diri.
Rupiah Rp18.000, IHSG Minus 38,95 Persen, dan Gelombang PHK
Tekanan paling gamblang terlihat di pasar. Rupiah bergerak di kisaran Rp18.046 per dolar AS pada 19 Oktober menurut Bloomberg yang dikutip CORE, sementara IHSG mencatat return tahun berjalan minus 38,95 persen setelah dihantam usulan MSCI menurunkan status pasar saham Indonesia menjadi standalone market. OJK ikut menjatuhkan denda Rp2,1 triliun terkait DSSA, BREN, dan CUAN. Pada Selasa, 20 Oktober, indeks memang rebound 5,65 persen ke 5.278,89, tetapi analis menyebutnya technical rebound, bukan akhir risiko. Dampak bagi investor kecil sudah kami uraikan dalam ulasan tentang IHSG dan ancaman standalone market MSCI.
Dampaknya ke pekerja nyata. CORE memperkirakan pelemahan rupiah berkontribusi pada PHK 15 ribu hingga 20 ribu pekerja pada kuartal II-2026, terutama di tekstil, alas kaki, elektronik, serta kimia dan farmasi. Data Kementerian Ketenagakerjaan, seperti dikutip IDN Times, menunjukkan PHK hingga Agustus 2026 sudah sekitar 60 persen dari angka tahun sebelumnya. Ekonom yang dikutip bahkan menilai angka resmi berpotensi belum mencerminkan kondisi sebenarnya. CORE juga mencatat pertumbuhan yang terjaga belum diikuti perbaikan kualitas pasar kerja, karena sebagian besar tenaga kerja masih bergantung pada sektor informal dengan pendapatan tak pasti dan perlindungan sosial terbatas. Bank Indonesia sendiri menahan BI-Rate di 5,75 persen pada Agustus, dan keputusan terbaru diumumkan Rabu (21/10).
📌 Baca Juga : IHSG Anjlok 11,57 Persen, MSCI Ancam Status Standalone Market: Apa Dampaknya bagi Investor Ritel?
Kritik Oposisi PDIP dan Pertanyaan soal Tata Kelola Program
Dari parlemen, kritik datang dari PDIP. Ketua DPP Djarot Saiful Hidayat, Senin (19/10), menilai kondisi "tidak baik-baik saja" dan menyebut kegagalan mengantisipasi karhutla, kelemahan tata kelola MBG, serta IHSG yang ambruk dengan dolar menembus Rp18.000. Program Koperasi Desa Merah Putih ikut disorot karena konsep dan unit usahanya dinilai belum jelas, padahal menyedot dana triliunan rupiah. Sebagai partai di luar pemerintahan, PDIP tentu punya kepentingan politik. Namun pertanyaan tentang kejelasan konsep program bernilai besar tetap sah diajukan siapa pun.
Tuntutan Komite Sadar dan Suara Gen Z di Jalan
Selasa (20/10), Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) menggelar aksi dengan lima tuntutan: penetapan karhutla sebagai bencana nasional dan pencabutan izin korporasi perusak lingkungan, pembenahan kebijakan ekonomi, kebebasan berpendapat, pemberantasan korupsi, serta akses layanan dasar. Polisi mengerahkan 9.505 personel untuk mengamankan aksi dua tahun pemerintahan itu.
Dua tuntutan lain, kebebasan berpendapat dan pemberantasan korupsi, menunjukkan bahwa keresahan tak lagi sebatas harga, melainkan juga ruang bernapas politik. Bagi generasi muda, tuntutan tersebut tidak abstrak. Pengangguran usia muda 17,37 persen dan rupiah Rp18.000 yang kami urai dalam ulasan Sumpah Pemuda ke-98 adalah wajah paling dekat dari rapor ini.
📌 Baca Juga : Aksi Greenpeace Bundaran HI: Krisis Iklim dan Frustrasi Gen Z
Catatan Redaksi
Rapor yang jujur tidak ditulis dengan tinta pujian maupun tinta caci. Pemerintah berhak mencatat capaian, publik berhak menagih hasil. Tiga pertanyaan layak dijawab sebelum tahun ketiga dimulai: apakah belanja jumbo program prioritas menciptakan pekerjaan yang layak, siapa yang menanggung beban saat rupiah dan bursa goyah, dan apakah kritik diberi ruang tanpa rasa takut?
Jika Anda sepakat bahwa angka tidak boleh berhenti sebagai angka, bagikan tulisan ini dan tagih jawabannya.
Tags ; Prabowo-Gibran, Rapor 2 Tahun, Survei CELIOS, Poltracking, Rupiah Rp18.000, IHSG, PHK, MBG, Ekonomi, Nasional, Daya Beli, Kabinet Merah Putih
© yudhabjnugroho™ — Analisis Independen | Ekonomi & Kebijakan Publik |
About yudhabjnugroho™️
Tidak ada komentar
Terima kasih telah berkunjung, silahkan tinggalkan komentar anda.