Aksi Greenpeace Bundaran HI: Krisis Iklim dan Frustrasi Gen Z
 |
| Greenpeace Indonesia mengibarkan spanduk di Monumen Selamat Datang Bundaran Hotel Indonesia, saat pemerintahan Prabowo menyambut hari jadinya yang kedua. | Foto : x.com / [@deanovellaa] / CC BY-SA. |
Kronologi Aksi Greenpeace di Patung Selamat Datang Bundaran HI, 20 Oktober 2026
YUDHABJNUGROHO™ - Selasa pagi, pengendara di Bundaran HI mendongak. Di puncak Patung Selamat Datang, aktivis Greenpeace Indonesia membentangkan dua spanduk kuning raksasa. Satu menghadap utara, ke arah Istana Merdeka. Satu lagi menghadap selatan. Menurut Liputan6, pukul 08.30 WIB spanduk sudah terlipat dan petugas gabungan bersiaga. Kompas.com mencatat enam aktivis masih bertahan di atas monumen hingga pukul 10.15 WIB. Liputan6 melaporkan arus lalu lintas di sekitar lokasi padat, sementara IDN Times menyebut kawasan itu dipenuhi petugas dari berbagai unsur.
Pengamanannya tidak main-main. IDN Times melaporkan spanduk dicopot dengan pengawalan Polri, TNI AD, Damkar, dan Satpol PP. Para aktivis turun satu per satu memakai tali sling, dan salah satunya tampak lemas. Detik melaporkan keenamnya dievakuasi ke Klinik Bidokkes Polda Metro Jaya. Suara.com menulis mereka kemudian digelandang ke Polda Metro Jaya dengan pendampingan hukum. Polisi memeriksa CCTV untuk menelusuri bagaimana mereka bisa naik. Status hukum keenamnya belum kami temukan konfirmasinya.
📌 Baca Juga : Karhutla Bencana Nasional: Kenapa Status Belum Ditetapkan Meski Asap Sampai Singapura?
Isi Spanduk Greenpeace: Mengapa Krisis Iklim Dikaitkan dengan Biaya Hidup?
Spanduk pertama berbunyi "Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup". Yang kedua lebih menohok: "Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?" Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace, Jeanny Sirait, menyebut aksi itu untuk memperingati dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Perhatikan pilihan katanya. Pada 2019, Greenpeace menyasar batu bara dan perusak hutan. Kali ini mereka memakai bahasa dapur: biaya hidup. Itu cara menjangkau orang yang tak peduli isu lingkungan tetapi pusing soal harga. Karhutla adalah ilustrasi terdekat, meski spanduk tidak menyebutnya. Asap, BBM antre, listrik padam, sekolah libur: semuanya ongkos yang dibayar warga. Jembatan itu tafsir kami, bukan klaim Greenpeace. Penelusuran kami atas akuntabilitas karhutla dan food estate menunjukkan pola serupa: dampaknya merata, tanggung jawabnya kabur.
Respons Aparat dan Pola Lama Penindakan Aktivis Lingkungan di Jakarta
Ini bukan kali pertama. Pada 23 Oktober 2019, lima aktivis diamankan setelah memanjat patung yang sama. Polisi menyebut aksi itu tidak berizin dan berbahaya karena ada instalasi listrik. Oktober 2023, dua belas aktivis ditangkap dalam aksi "Monster Gurita Oligarki" di kolam Bundaran HI, juga dengan alasan tanpa izin. Basis data TAPOL mencatat empat aktivis Greenpeace ditangkap Juni 2025 saat memprotes tambang nikel Raja Ampat, lalu dilepas setelah diperiksa. Polanya konsisten dari tahun ke tahun: pengamanan cepat, pemeriksaan singkat, lalu perdebatan beralih dari pesan ke prosedur.
Argumen polisi bisa dipahami: keselamatan, ketertiban lalu lintas, risiko jatuh. Tetapi polanya patut ditanyakan. UU Nomor 9 Tahun 1998 menganut sistem pemberitahuan, bukan izin, untuk penyampaian pendapat di muka umum. Memanjat monumen memang bukan unjuk rasa biasa, dan di situlah wilayah abu-abunya. Pertanyaannya, apakah soal prosedur dipakai untuk menjawab pesan, atau menggantikannya?
📌 Baca Juga : IHSG di Bawah 5.000: Mengapa Buyback dan Dana Rp5 Triliun Belum Cukup Menahan Pasar Saham?
Rupiah Anjlok dan Pengangguran Gen Z: Frustrasi yang Tak Tertulis di Spanduk
Rantainya bisa ditarik lebih panjang. Rupiah sempat menembus Rp18.000 per dolar AS dan IHSG tertekan dalam, yang membuat harga barang impor dan BBM kian berat. Kami mengurai gejolak itu dalam laporan rupiah tembus Rp18.000, dan benang merahnya sama: yang paling dulu terasa adalah dompet rumah tangga. Bagi pembaca muda, ini bukan abstraksi: ongkos ojek, harga makan siang, dan biaya kontrakan naik, sementara lowongan yang layak terasa makin jauh.
Di pasar kerja, BPS mencatat pengangguran 7,46 juta orang per Agustus 2025. Ketua Apindo, Shinta Kamdani, menyebut 67 persen atau sekitar 4,9 juta di antaranya berusia 15 sampai 29 tahun. Ia juga mempertanyakan definisi pengangguran pemerintah, yang membuat angka tampak bagus sementara pekerja muda bergeser ke sektor informal yang rentan. Pemerintah biasanya menjawab dengan soal ketidakcocokan keterampilan. Keduanya ada benarnya, tetapi tidak menghapus fakta bahwa anak muda memikul beban terbesar.
Frustrasi itu terukur. Survei Celios menemukan 75 persen responden stres akibat kebijakan pemerintah, angka yang perlu dibaca bersama metodologinya. Tekanan semacam ini pula yang kami tulis dalam Sumpah Pemuda ke-98 dan beban ekonomi Gen Z.
Apakah Aksi Simbolik Greenpeace Efektif Memengaruhi Kebijakan Pemerintah?
Pendukungnya berargumen aksi semacam ini memaksa agenda. Satu foto patung berspanduk kuning bisa membuat isu iklim menembus media nasional dalam hitungan jam, apalagi di momen dua tahun pemerintahan. Pengkritiknya melihat sebaliknya: perdebatan bergeser ke pantas-tidaknya memanjat monumen, sementara substansi krisis iklim tenggelam. Ukurannya sederhana: apakah dalam beberapa pekan ke depan ada jawaban tertulis pemerintah atas tuntutan di spanduk itu? Jika tidak, aksi ini akan tercatat sebagai foto, bukan perubahan.
Ironinya sulit dilewatkan. Monumen itu dibangun pada 1962 untuk menyambut tamu Asian Games IV sebagai simbol keterbukaan bangsa. Kini ia dipakai warga untuk menyampaikan keluhan, dan dijawab dengan sling, klinik, dan kantor polisi.
📌 Baca Juga : Musim Hujan 2026 Lebih Singkat tapi Deras: Kalimantan Siaga Banjir Usai Karhutla
Catatan Redaksi
Kami tidak sedang membela aksi memanjat patung. Risikonya nyata, dan keselamatan para aktivis juga petugas bukan perkara sepele dan tidak boleh diabaikan begitu saja. Tetapi menyempitkan peristiwa ini menjadi urusan izin berarti melewatkan pertanyaan intinya. Ketika bencana, harga, dan lapangan kerja bergerak ke arah yang sama, frustrasi publik bukan gangguan ketertiban. Ia data. Jika Anda sepakat bahwa kritik sebaiknya dijawab dengan angka dan kebijakan, bukan hanya dengan pengamanan, bagikan tulisan ini dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.
Tags ; Greenpeace, Bundaran HI, krisis iklim, karhutla, biaya hidup, pengangguran Gen Z, rupiah anjlok, kebebasan berekspresi
© yudhabjnugroho™ — Analisis Independen | Ekonomi & Kebijakan Publik |
About yudhabjnugroho™️
Tidak ada komentar
Terima kasih telah berkunjung, silahkan tinggalkan komentar anda.