Karhutla Bencana Nasional: Kenapa Status Belum Ditetapkan Meski Asap Sampai Singapura?
 |
| Menko Polkam Dudung Abdurrachman menyatakan Indonesia masih sanggup menangani bencana kebakaran hutan dan lahan tanpa menetapkan status karhutla bencana nasional. | Foto : x.com / [@indepenSumatera] / CC BY-SA. |
17 Ribu Titik Panas: Seberapa Parah Karhutla Kalimantan dan Sumatra 2026?
YUDHABJNUGROHO™ - Angka berbicara lebih keras daripada pernyataan pejabat. Sistem SiPongi+ Kementerian Kehutanan mencatat 17.108 titik panas pada 12 Oktober 2026. Kalimantan Tengah memimpin dengan 5.938 titik, disusul Papua Selatan 3.496 dan Sumatra Selatan 1.280. Kalimantan Timur mencatat 732 titik, Kalimantan Selatan 623, dan Kalimantan Barat 515, sementara Papua Barat menambah 860 titik, tanda bahwa peta karhutla kini melebar jauh dari dua pulau langganan. Titik panas memang belum tentu api, tetapi jumlah sebesar itu mustahil dianggap kebisingan data.
Luas lahan terbakar justru memunculkan selisih tajam. Walhi menghitung 895.657 hektare hangus hingga Agustus, sementara pemantauan Auriga Nusantara menyebut lebih dari 637 ribu hektare untuk periode yang sama. Kepala BNPB melapor kepada Presiden bahwa 639,23 hektare masih ditangani per 12 Oktober. Tanpa angka tunggal yang dipercaya semua pihak, beban bencana ini mustahil diukur. Gambut yang kering dan terbakar hingga lapisan dalam, kata anggota Komisi IV DPR Daniel Johan, membuat pemadaman sangat sulit. Konsekuensi susulannya sudah kami bahas di liputan sebelumnya, Musim Hujan 2026 Lebih Singkat tapi Deras: Kalimantan Siaga Banjir Usai Karhutla, karena hujan penyelamat pun datang bersama risiko banjir.
📌 Baca Juga : IHSG Anjlok 11,57 Persen, MSCI Ancam Status Standalone Market: Apa Dampaknya bagi Investor Ritel?
Apa Kriteria Karhutla Bisa Disebut Bencana Nasional Menurut Undang-Undang?
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana tidak menyediakan angka sakti. Penetapan status dan tingkat bencana bertumpu pada indikator: jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan wilayah terdampak, serta dampak sosial ekonomi. Keadaan darurat bencana skala nasional ditetapkan Presiden. Artinya, status itu keputusan politik-administratif yang dibangun di atas data, bukan sekadar hitungan hektare. Di titik inilah selisih angka tadi berbahaya: pemerintah leluasa berkata belum memenuhi syarat, publik leluasa berkata sudah lebih dari cukup, dan tak ada wasit yang angkanya diterima semua pihak.
"Negara Masih Sanggup": Argumen Pemerintah dan Biaya Politik di Baliknya
Menko Polkam Dudung Abdurachman mengulang jawaban itu pada 12 dan 19 Oktober: negara masih sanggup, dan Presiden menargetkan masalah cepat selesai. Argumen ini terdengar tegas, tetapi menyisakan tiga pertanyaan. Pertama, apakah "sanggup" diukur dari jumlah personel di lapangan atau dari berkurangnya warga yang sesak napas? Kedua, apakah status nasional dihindari karena membuka pintu bagi bantuan negara sahabat dan lembaga internasional, hal yang justru diminta Gerakan Nurani Bangsa? Ketiga, apakah status itu dianggap sama dengan pengakuan gagal mencegah, padahal kemarau panjang sudah diprediksi berbulan-bulan? Pertanyaan kedua dan ketiga adalah pembacaan kami; pemerintah belum pernah menyebutnya sebagai alasan.
📌 Baca Juga : Sumpah Pemuda ke-98: Pengangguran Muda 17,37% dan Rupiah Rp18.000 Menguji Gen Z
Asap Lintas Negara: Surat Peringatan Singapura untuk Tujuh Perusahaan
Tekanan kini datang dari luar. Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura, Grace Fu, mengirim surat peringatan berdasarkan Undang-Undang Polusi Asap Lintas Batas kepada tujuh perusahaan, antara lain PT Bumi Andalas Permai dan PT Bumi Mekar Hijau. Langkah lebih tegas itu diumumkan dalam jumpa pers 16 Oktober. Anggota Komisi IV DPR bahkan menyebut faktanya karhutla sudah menjadi bencana internasional. Di dalam negeri, sensitivitas narasi asap terlihat dari kasus yang kami telusuri sebelumnya, Tawaran Rp80 Juta agar Bungkam Soal Karhutla: Siapa di Balik Pesan untuk Kreator Medan Itu?, yang menunjukkan betapa mahalnya harga sebuah cerita tentang api.
Rumah Oksigen dan Fatwa Haram: Ketika Masyarakat Bergerak Lebih Dulu
Sementara birokrasi berdebat soal status, masyarakat sipil bergerak. Muhammadiyah membuka rumah oksigen darurat bagi warga terdampak asap. Majelis Ulama Indonesia mengingatkan Fatwa Nomor 30 Tahun 2016 yang mengharamkan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan, lewat tausiyah bernomor Kep-112/DP-MUI/X/2026, dan mendesak penindakan tegas termasuk terhadap korporasi. Muhammadiyah Kalimantan Barat menilai karhutla tahun ini murni bencana ekologis akibat rapuhnya ekosistem gambut. Fatwa dan rumah oksigen adalah gotong royong yang patut dihormati, tetapi keduanya tak bisa menggantikan negara: hanya pemerintah yang dapat mengerahkan anggaran, armada, dan penegakan hukum dalam skala nasional.
Siapa yang Harus Bertanggung Jawab atas Karhutla yang Berulang Setiap Tahun?
Setiap kemarau, pola yang sama berulang: titik api, asap, desakan, janji, lalu semuanya lenyap bersama hujan. Karhutla selalu punya dua wajah, pembakar dan pembiar. Pembakar bisa peladang kecil maupun korporasi pembuka lahan; pembiar adalah izin yang longgar, pengawasan yang lemah, dan gambut yang dibiarkan kering. Panglima adat yang membela peladang Kalimantan Barat dari tudingan sebagai pemicu menunjukkan bahwa pencarian tersangka kerap jatuh pada yang paling mudah ditangkap. Karena itu status bencana nasional semestinya disertai audit: siapa pemegang izin di lahan yang terbakar, kapan terakhir diawasi, dan sanksi apa yang pernah dijatuhkan. Jejak panjang persoalan ini bisa Anda telusuri di rubrik Nasional kami, serta liputan karhutla Kalimantan sebelumnya di sana.
📌 Baca Juga : Survei Celios 75 Persen Stres: Rapor Merah Prabowo-Gibran?
Catatan Redaksi
Status bencana nasional bukan hadiah, bukan pula aib. Ia sekadar alat. Jika alat itu bisa mempercepat layanan kesehatan, membuka akses bantuan luar negeri, dan memaksa audit izin, menundanya demi gengsi adalah pilihan yang mahal, dibayar paru-paru anak-anak di Kalimantan dan Sumatra. Kami tidak mengatakan angka hektare sudah cukup. Kami mengatakan publik berhak tahu angka mana yang dipakai pemerintah dan ambang berapa yang dianggap cukup. Menurut Anda, kapan "masih sanggup" berubah menjadi "sudah tidak sanggup"? Tulis di kolom komentar, dan bagikan tulisan ini jika Anda sepaham bahwa udara bersih adalah urusan negara.
Tags ; Nasional, karhutla, bencana nasional, kabut asap, titik panas, Kalimantan, BNPB, gambut, Singapura, MUI, karhutla bencana nasional
© yudhabjnugroho™ — Analisis Independen | Ekonomi & Kebijakan Publik |
About yudhabjnugroho™️
Tidak ada komentar
Terima kasih telah berkunjung, silahkan tinggalkan komentar anda.