Kasus Penyadapan Presiden Prabowo: Empat Perwira Tinggi Tersangka, Pasal Makar, dan Pencarian Dalang
 |
| Empat perwira tinggi Polri, termasuk seorang mantan Kapolri, kini berstatus tersangka penyadapan Presiden Prabowo. Sepuluh mantan Kapolri duduk bersama Prabowo di Hambalang, dan Senayan bersiap memanggil Kapolri pekan ini. | Foto : x.com / [@Pororo266] / CC BY-SA. |
Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo: Siapa Empat Perwira Tinggi Itu?
YUDHABJNUGROHO™ - Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka pada 3 November 2026: mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, dan widyaiswara Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso. Dua hari kemudian, mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri, Irjen Slamet Uliandi, menyusul. Tiga tersangka ditahan di Rutan Mako Brimob; Slamet belum ditahan karena sakit pascastroke.
Mereka dijerat atas dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik. Sasarannya tidak berhenti pada Presiden. Pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha disebut ikut disadap. Daftar sasaran seluas itu mengubah perkara ini dari sekadar pelanggaran etik menjadi soal keamanan negara. Cara kerja sistem sadapnya sudah kami bedah dalam ulasan tentang LIMS dan sasaran sadapan.
📌 Baca Juga : Sidang Etik Listyo Sigit Cs vs Pidana: Bisakah Dipecat PTDH?
Kronologi Kasus Penyadapan Presiden Prabowo dalam Sepekan
Linimasanya padat. Pada 3 November tiga tersangka diumumkan. Pada 5 November tersangka keempat menyusul, bersamaan dengan kabar penahanan di Mako Brimob. Pada 8 November Komisi III mengumumkan rencana memanggil Kapolri, dan hari itu juga Presiden bertemu para mantan Kapolri di Hambalang. Pada 12 November rapat kerja dijadwalkan digelar. Dalam sepekan lebih, kasus ini bergeser dari berkas penyidik menjadi urusan politik tingkat tertinggi.
Pasal Makar dalam Kasus Penyadapan: Mengapa Pembuktian Niat Jadi Kunci
Penyidik kini mendalami kemungkinan pasal makar. Di sinilah perkara menjadi licin. Dalam doktrin hukum pidana, makar mensyaratkan niat yang telah nyata lewat permulaan pelaksanaan, bukan sekadar kemampuan atau kesempatan. Menyadap tidak otomatis berarti hendak menjatuhkan pemerintah. Penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data bisa dibuktikan dari jejak digital. Niat makar hanya bisa dibuktikan dari komunikasi, perintah, dan tujuan yang konkret.
Ada pula dimensi kelembagaan. Penyadapan hanya sah dengan dasar hukum dan prosedur yang ketat, dan alat sadap mestinya berada dalam pengawasan yang jelas. Pemerintah sendiri dikabarkan mulai mengantisipasi penyalahgunaan alat sadap. Bila alat dan kewenangan itu bisa dipakai tanpa jejak izin yang sah, masalahnya struktural, bukan hanya moral individu.
Karena itu pertanyaan kuncinya bukan lagi siapa yang menekan tombol, melainkan siapa yang menyetujui dan menikmati hasilnya. Penyidik menyebut Slamet Uliandi berperan memberi perizinan teknis. Perizinan itu datang dari mana, atas permintaan siapa, dan data yang terkumpul mengalir ke mana, itulah yang menentukan apakah perkara berhenti di level jenderal atau naik lebih tinggi. Proses etik dan pidananya berjalan di dua rel berbeda, sebagaimana kami urai dalam tulisan tentang sidang etik Listyo Sigit.
📌 Baca Juga : Penyadapan Presiden Prabowo: Cara Kerja LIMS dan Siapa Sasarannya
Pertemuan 10 Mantan Kapolri di Hambalang: Pesan Politik di Balik Meja Makan
Pada Minggu (8/11), Presiden menerima sepuluh mantan Kapolri di Hambalang, Bogor. Mereka menyatakan dukungan kepada pemerintah, dan Dasco menyebut skandal penyadapan ikut dibahas. Idham Azis dilaporkan tidak hadir. Mantan Kapolri Da'i Bachtiar kemudian bercerita Presiden sempat syok mengetahui dirinya disadap.
Pertemuan itu bisa dibaca sebagai konsolidasi institusi: para sesepuh korps hendak menegaskan bahwa Bhayangkara tidak membela koleganya yang tersangka. Bisa pula dibaca sebagai isyarat ke dalam. Megawati Soekarnoputri, belakangan, mengaku pernah mengingatkan agar Listyo Sigit segera diganti, seolah ingin memastikan sejarah mencatat siapa yang lebih dulu waspada. Dalam politik, siapa duduk di meja makan sering lebih penting daripada apa yang dihidangkan.
DPR Cari Dalang: Rapat Kerja Komisi III dengan Kapolri 12 November
Ketua Komisi III Habiburokhman memastikan rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026. Agendanya mengungkap pihak yang diduga menjadi dalang dan motif penyadapan. Lingkaran korban pun meluas: Menko Polkam Dudung Abdurachman mengaku kementeriannya turut menjadi sasaran, sementara Mendagri Tito Karnavian membantah kabar pencekalan dirinya dan menyebut hoaks terlalu banyak beredar.
Di tengah kabut itulah publik perlu disiplin. Sampai hari ini, belum ada pengumuman resmi tentang siapa dalangnya. Setiap klaim tentang aktor di balik semua ini, dari panggung politik maupun media sosial, harus diperlakukan sebagai dugaan sampai penyidik membuktikannya. Mantan Kabareskrim Susno Duadji meyakini para tersangka akan diberhentikan tidak dengan hormat, tetapi menurutnya semua bergantung pada sidang kode etik dan sikap Presiden. Dua jalur itu belum selesai.
Ada pula ujian yang lebih sunyi di dalam institusi. Penetapan seorang mantan Kapolri sebagai tersangka nyaris tanpa presedennya, dan ia menguji apakah korps sanggup membersihkan diri tanpa tekanan dari luar. Reformasi Polri yang terus dijanjikan kini punya ujian konkret, bukan lagi slogan di podium.
Rapat Kamis akan menjadi ujian transparansi. Publik layak menunggu jawaban atas empat hal: siapa yang meminta sadapan, perangkat dan anggaran dari mana, ke mana data mengalir, dan mengapa penghapusan data dilakukan. Perhatian di Senayan hari ini juga terbelah oleh isu lain; kami membahas jalur pemakzulan Gibran di DPR, yang bisa jadi menyita ruang yang sama.
📌 Baca Juga : UU Ketenagakerjaan Baru: Cuti Bersama Tak Potong Cuti Tahunan
Catatan Redaksi
Negara yang menyadap warganya tanpa dasar hukum telah mengkhianati kontrak dasarnya. Ketika yang disadap justru kepala negara, kita diingatkan bahwa kekuasaan tanpa pengawasan akan menggigit tuannya sendiri. Penegakan hukum yang adil menuntut dua hal sekaligus: menghukum pelaku tanpa pandang pangkat, dan membuka siapa yang memberi perintah. Jika proses berhenti di jenderal, kita hanya mengganti operator, bukan memperbaiki sistem. Menurut Anda, apakah publik berhak tahu dalangnya sebelum vonis dijatuhkan?
Tags : Penyadapan Presiden Prabowo, Listyo Sigit, Pasal Makar, Komisi III DPR, Bareskrim Polri, Slamet Uliandi, Mantan Kapolri, Hambalang
© yudhabjnugroho™ — Analisis Independen | Ekonomi & Kebijakan Publik |
About yudhabjnugroho™️
Tidak ada komentar
Terima kasih telah berkunjung, silahkan tinggalkan komentar anda.