Pemakzulan Gibran: Jalur DPR, MK, dan MPR setelah Paripurna Pembukaan Masa Sidang
 |
| Palu paripurna hari ini hanya membuka masa sidang, tetapi semua mata tertuju pada agenda yang belum tentu dibahas: nasib Wakil Presiden Gibran. Putusan Mahkamah Agung sudah turun, Mahkamah Konstitusi sudah melempar bola ke parlemen. | Foto : x.com / [deliknewscom] / CC BY-SA. |
Paripurna DPR 10 November 2026: Apa yang Sebenarnya Dibahas soal Pemakzulan Gibran?
YUDHABJNUGROHO™ - DPR membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada Selasa (10/11/2026). Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengingatkan sejak Senin bahwa pembukaan masa sidang belum berarti usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka langsung dibahas. Menurut dia, pembicaraan lintas fraksi baru berlangsung informal, dan DPR masih menunggu salinan lengkap putusan Mahkamah Agung. Politikus Demokrat Andi Arief menyebut paripurna kali ini tidak biasa.
Penantian salinan putusan lengkap itu punya dua wajah. Di satu sisi, ia alasan prosedural yang masuk akal: DPR perlu membaca pertimbangan hukum utuh sebelum bersikap. Di sisi lain, ia bisa menjadi pagar waktu yang menguntungkan pihak yang ingin persoalan ini mendingin. Publik layak menagih tenggatnya.
Tekanan di luar gedung sudah menumpuk. Tribunnews mencatat PDIP dan PKS mendorong hak menyatakan pendapat, PKB mengaku mengkaji hak angket, sedangkan Gerindra belum mengambil sikap resmi. Bagi pembaca yang mengikuti arus ini, rangkaian awal wacana angket sudah kami tulis di rubrik Nasional.
📌 Baca Juga : Pemakzulan Gibran Usai Putusan MA: Foto Dicopot di DPRD DIY, Ini Jalur Pasal 7B
Putusan MA dan MK soal Ijazah Gibran: Dasar Hukum yang Sudah Ada
Dua putusan menjadi bahan bakar. Pada 6 Oktober, MK menyatakan tidak menemukan dokumen kelulusan SMA Gibran dalam perkara PHPU Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, dan pertimbangannya membuka ruang bagi lembaga lain untuk menindaklanjuti. Pada 30 Oktober, MA lewat putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan seluruh gugatan dan menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 milik Gibran batal demi hukum.
Perhatikan celahnya. Kedua putusan menyatakan ada yang cacat, tetapi tidak satu pun otomatis menurunkan Wakil Presiden dari jabatannya. Jalur itu ada di tangan DPR. Kisah serupa soal dokumen, bukti, dan siapa yang berhak memeriksanya juga mewarnai sidang ijazah Jokowi di PN Jakarta Timur, yang menunjukkan betapa lamanya perkara ijazah berputar di meja pengadilan.
Hak Angket atau Hak Menyatakan Pendapat: Dua Jalur Pemakzulan Wapres di DPR
Keduanya sering tertukar. Hak angket adalah penyelidikan. Menurut UU MD3, usulnya diajukan sedikitnya 25 anggota dari lebih dari satu fraksi, lalu harus disetujui rapat paripurna. Hak menyatakan pendapat adalah pintu formal menuju usul pemakzulan yang kelak dibawa ke Mahkamah Konstitusi.
Bagi pendukung angket, forum ini memberi Gibran panggung membuktikan ijazahnya. Bagi penolaknya, angket adalah jalan panjang yang mudah dipelintir. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sudah menegaskan angket tak bisa berjalan sendiri dan butuh dukungan lintas partai. Pengamat Adi Prayitno bahkan sempat menduga wacana ini mulai kehilangan gairah. Pertanyaannya, apakah putusan MA menyalakan kembali api itu.
📌 Baca Juga : Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli di Sidang Dokter Tifa: 13 Jam Kesaksian dan Pertanyaan yang Belum Tuntas
Tiga Skenario Setelah Masa Sidang Dibuka: Angket, Pendapat, atau Menggantung
Skenario pertama, fraksi pendorong angket mengumpulkan dukungan sedikitnya 25 anggota lintas fraksi dan membawanya ke paripurna. Ini jalur paling lambat, tetapi paling aman secara politik. Skenario kedua, hak menyatakan pendapat digulirkan lebih dulu, langsung menuju pintu Mahkamah Konstitusi. Ini jalur cepat, tetapi menuntut dukungan suara yang besar. Skenario ketiga, semuanya berhenti di rapat pimpinan dengan dalih menunggu salinan putusan lengkap. Belum ada yang tahu skenario mana yang menang, namun tandanya akan tampak dari siapa yang pertama bicara di mikrofon paripurna dan apa yang dimasukkan ke agenda Badan Musyawarah pekan ini.
Syarat Pemakzulan Wakil Presiden Menurut UUD 1945: Hitung-hitungan Dua Pertiga
Konstitusi menutup jalan pintas. Pasal 7A UUD 1945 memungkinkan wakil presiden diberhentikan, antara lain bila terbukti tidak lagi memenuhi syarat. Usul DPR harus disetujui dua pertiga anggota yang hadir dalam paripurna yang kuorumnya juga dua pertiga. Setelah itu Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus dalam sembilan puluh hari. Jika MK menyatakan terbukti, DPR meneruskannya ke MPR, yang baru bisa memutus dengan kuorum tiga perempat dan persetujuan dua pertiga hadirin.
Di sinilah frasa "tidak lagi memenuhi syarat" diuji. Bila surat keterangan penyetaraan batal demi hukum, pertanyaan bergeser pada apakah syarat pendidikan calon wakil presiden pernah terpenuhi. Itu pertanyaan hukum tata negara yang memantik tafsir berbeda-beda dan berpotensi kembali ke meja Mahkamah Konstitusi.
Hitungan ini yang membuat politik lebih menentukan daripada hukum. PDIP dan PKS bila digabung masih kurang dari sepertiga kursi DPR. Artinya, kunci ada pada Gerindra dan partai-partai koalisi pemerintah. Ketua Umum NasDem Surya Paloh menyebut pemakzulan sebagai opsi terakhir, Denny Indrayana mendesak Gibran mundur, sementara Jokowi meminta semua pihak mengikuti mekanisme. Sikap Presiden Prabowo, yang sejauh ini memilih diam, akan menjadi penentu paling sunyi sekaligus paling nyaring. Jejak sengketa hukum yang melatarinya pernah kami urai dalam rubrik Hukum.
📌 Baca Juga : Daftar Pahlawan Nasional 2026: 18 Nama Diusulkan, dari Margono hingga Udin Bernas
Catatan Redaksi
Pemakzulan adalah instrumen konstitusional, bukan senjata dendam, dan bukan pula barang yang boleh dikubur karena segan. Dua putusan pengadilan telah menaruh fakta di meja. Yang tersisa adalah keberanian politik untuk memprosesnya secara terbuka, dengan pembuktian yang bisa diuji publik. Bila DPR memilih menunda tanpa alasan, ia sedang memberi pesan bahwa putusan hukum bisa berhenti di pintu parlemen. Menurut Anda, mana yang lebih berbahaya bagi demokrasi: memproses terlalu cepat, atau membiarkan persoalan ini menggantung?
Tags : Pemakzulan Gibran, Hak Angket Ijazah Gibran, Putusan MA Ijazah Gibran, Masa Sidang DPR, Syarat Pemakzulan Wakil Presiden, UUD 1945, Gerindra
© yudhabjnugroho™ — Analisis Independen | Ekonomi & Kebijakan Publik |
About yudhabjnugroho™️
Tidak ada komentar
Terima kasih telah berkunjung, silahkan tinggalkan komentar anda.