Sidang Etik Listyo Sigit Cs vs Pidana: Bisakah Dipecat PTDH?
 |
| Empat perwira tinggi Polri berstatus tersangka penyadapan Presiden, tiga di antaranya ditahan di Mako Brimob, dan salah satunya mantan Kapolri sendiri. Kini Polri menyebut sidang etik akan menyusul, tanpa jadwal pasti. | Foto : x.com [@kba_news] / CC BY-SA. |
Apa Itu Sidang Etik Polri (KKEP) dan Siapa yang Mengadili Para Jenderal?
YUDHABJNUGROHO™ - Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) adalah forum internal untuk memutus apakah anggota Polri melanggar kode etik profesi. Aturannya tertuang dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 dan PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan proses etik para perwira tinggi itu sedang mengarah ke sidang, tetapi jadwalnya belum dapat dipastikan karena penyidik masih mengembangkan perkara.
Para tersangka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Ahrie Sonta, ditambah mantan Kadiv TIK Irjen Slamet Uliandi. Tiga nama pertama ditahan di Rutan Mako Brimob, sedangkan Slamet belum ditahan dengan alasan kesehatan. Mereka disangka melakukan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Kronologi awal kasusnya kami rangkum dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo: 4 Tersangka dari Perwira Polri.
Posisi Listyo membuat perkara ini lebih sensitif daripada kasus etik biasa. Okezone mencatat Ariyo Windutomo kini menjadi Plt Kepala KSP menggantikannya, sementara Mahfud MD mengungkap bahwa penunjukan Listyo sebagai Kapolri dulu diminta Jokowi lewat Pratikno. Pernyataan itu belum diuji, tetapi membuat publik menghubungkan kasus ini dengan lingkar kekuasaan sebelumnya.
📌 Baca Juga : Penyadapan Presiden Prabowo: Cara Kerja LIMS dan Siapa Sasarannya
Sidang Etik vs Proses Pidana: Dua Jalur yang Sering Dianggap Sama
Perbedaan utamanya terletak pada forum dan hukumannya. Proses pidana berlangsung di Bareskrim, kejaksaan, dan pengadilan, dengan ancaman penjara. Sidang etik hanya menilai pelanggaran profesi. Sanksinya berupa sanksi etika, seperti pernyataan perilaku tercela, permintaan maaf, atau pembinaan mental, dan sanksi administratif, seperti demosi hingga pemberhentian. Kajian Info Singkat DPR menyebut pembuktian pidana dilakukan secara terpisah. Karena itu putusan etik tidak menggantikan pidana, dan sebaliknya.
Perbedaan ini penting karena publik kerap mengira pemecatan adalah hukuman final. Dalam perkara yang menyangkut Presiden, kekeliruan itu bisa menggeser fokus dari pembuktian ke simbol. Padahal pemecatan hanya mengakhiri status sebagai polisi. Pertanggungjawaban pidana atas penyadapan tetap harus dibuktikan di pengadilan.
Dampaknya melampaui ruang sidang. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut isu penyadapan lebih memengaruhi sentimen daripada fundamental ekonomi, sementara Wamen HAM mendorong percepatan RUU Penyadapan dan sebagian pihak menyebut RUU Anti Spionase sebagai landasan hukum perlindungan kedaulatan. Artinya, kasus ini sedang mengubah agenda legislasi, bukan hanya nasib empat perwira.
Bisakah Listyo Sigit Dipecat? Memahami PTDH dan Pasal Pengunduran Diri
Sanksi terberat dalam sistem etik adalah Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH), yang direkomendasikan melalui sidang KKEP. Di sini ada ketentuan yang jarang dibicarakan: Pasal 111 ayat (1) Perpol 7/2022 memberi terduga pelanggar yang terancam PTDH kesempatan mengajukan pengunduran diri sebelum sidang digelar, atas pertimbangan tertentu. Pada kasus Ferdy Sambo, seorang ahli berpendapat pasal itu tidak semestinya dipakai untuk pelanggaran kategori berat.
Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, sudah menyuarakan agar para tersangka dipecat tidak dengan hormat. Desakan itu hadir di tengah turbulensi politik yang juga membuat posisi Wapres Gibran diperdebatkan, sebagaimana kami ulas dalam Pemakzulan Gibran: Putusan MA 742, Foto Dicopot DPRD DIY, dan Pasal 7B.
Pelajaran dari Kasus Lama: Sambo Dipecat, Napoleon Hanya Didemosi
Sejarah menunjukkan putusan sidang etik tidak selalu seragam. Ferdy Sambo dijatuhi PTDH pada Agustus 2022, dan Kompol Chuk Putranto juga diberhentikan tidak dengan hormat meski menyatakan banding. Sebaliknya, sidang KKEP terhadap Napoleon Bonaparte pada 2023 memutus demosi tiga tahun. Sebuah kajian akademik menilai sanksi demosi pada perkara suap seperti itu belum sejalan dengan ketentuan yang mengarah ke PTDH.
Ada pula soal kecepatan. Dalam kasus Sambo, sidang etik digelar ketika proses pidana masih berjalan, dan sebagian kalangan menilai langkah itu menunjukkan ketegasan institusi. Kritik muncul ketika sidang etik yang cepat dipakai untuk menutup perkara lebih awal, sebelum bukti pidana diuji terbuka. Garis tipis antara ketegasan dan pengamanan inilah yang perlu dijaga oleh Polri sendiri.
Pola ini penting: nasib para jenderal tidak otomatis berujung pemecatan. Keputusan akhir bergantung pada komposisi majelis, bukti yang diajukan, dan tekanan publik yang menyertainya.
📌 Baca Juga : Ekonomi Kalimantan Tumbuh Terendah di Indonesia: Harga Mahal Karhutla 2026 di Balik Angka PDB 5,47%
Pertanyaan yang Belum Dijawab: Jadwal, Banding, dan Dugaan Makar
Tiga hal masih kabur. Pertama, jadwal sidang belum diumumkan. Kedua, Bareskrim masih mendalami penerapan pasal makar; mantan Ketua MK Arief Hidayat menilai penyadapan dapat masuk kategori makar jika melibatkan pihak asing dan mengancam kedaulatan negara. Ketiga, para perwira memiliki hak banding atas putusan etik, sebagaimana Chuk Putranto.
Bila sidang digelar, publik perlu tahu komposisi majelis, apakah terbuka bagi media, dan apakah putusannya diumumkan lengkap beserta pertimbangannya. Perlu diingat pula bahwa mereka masih berstatus tersangka, bukan terdakwa. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan penanganan perkara ini murni penegakan hukum. Tarik-menarik kewenangan antarlembaga penegak hukum bukan hal baru, dan jejaknya bisa dibaca di kanal Hukum kami.
📌 Baca Juga : UMP 2027 Naik Berapa? Simulasi Gaji dan Rumus Alfa PP 49/2025
Catatan Redaksi
Sidang etik adalah ujian bagi satu hal: apakah institusi sanggup mengoreksi dirinya sendiri secara terbuka. Jika sidang digelar cepat, tertutup, dan berujung sanksi ringan, publik berhak curiga bahwa etik dipakai sebagai pintu keluar. Jika digelar terbuka, tegas, dan tidak mendahului proses pidana, ia menjadi tanda bahwa reformasi Polri bukan sekadar jargon. Praduga tak bersalah tetap berlaku bagi para tersangka, tetapi transparansi tetap hak publik. Menurut Anda, haruskah sidang etik para jenderal ini dibuka untuk umum?
Tags : Hukum, Nasional, Sidang Etik Polri, Listyo Sigit, Penyadapan Prabowo, PTDH, KKEP, Bareskrim, Perpol 7 2022, Pemecatan Polisi
© yudhabjnugroho™ — Analisis Independen | Ekonomi & Kebijakan Publik |
About yudhabjnugroho™️
Tidak ada komentar
Terima kasih telah berkunjung, silahkan tinggalkan komentar anda.