UU Ketenagakerjaan Baru: Cuti Bersama Tak Potong Cuti Tahunan
 |
| Setiap menjelang libur panjang, pekerja menghitung ulang sisa cuti: berapa hari terpotong cuti bersama? Undang-undang baru menjanjikan potongan itu berhenti, dan bunyi pasalnya kini sudah beredar. | Foto : x.com / [@Beritasatu] / CC BY-SA. |
Pasal 118 Ayat 6: Cuti Bersama Tak Lagi Memotong Cuti Tahunan
YUDHABJNUGROHO™ - Jawa Pos, 8 November 2026, mengutip Pasal 118 ayat (6) UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan: jika perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja. Pasal 118 ayat (5) mewajibkan cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja bagi pekerja yang telah bekerja 12 bulan terus-menerus.
Selama ini, pekerja yang mengambil cuti pada hari cuti bersama dapat kehilangan jatah cuti tahunannya. Pasal baru menutup praktik itu di atas kertas. Pelaksanaan teknis cuti tahunan tetap diatur lewat perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Pemerintah sendiri telah menetapkan 18 hari libur nasional dan 8 cuti bersama untuk 2027, menurut Jawa Pos, sehingga selisih hari yang dipertaruhkan bukan angka kecil. UMP 2027 Naik Berapa? Simulasi Gaji dan Rumus Alfa PP 49/2025, tulisan kami tentang sisi upah dari kegelisahan pekerja yang sama.
📌 Baca Juga : Cara Menghapus Data KTP dari Pinjol: Benarkah Bisa Total?
Masa Transisi Satu Tahun: Kapan Aturan Cuti Bersama Ini Berlaku?
Di sinilah pertanyaan tajam muncul. UU ini disahkan DPR pada 6 Oktober 2026 dan, menurut Jawa Pos, diundangkan 28 Oktober 2026 sekaligus mencabut UU Nomor 13 Tahun 2003. Namun Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, sebagaimana dikutip Talenta, menyebut ada masa transisi satu tahun sejak diundangkan. Untuk pengupahan, UMP 2027 masih memakai aturan lama, dan formula baru berbasis kebutuhan hidup layak diperkirakan baru dipakai pada upah minimum 2028.
Yang belum kami temukan penjelasannya: apakah ketentuan cuti bersama ikut menunggu transisi, atau berlaku segera? Awal Oktober, Said Iqbal menyebut naskah final masih disinkronkan. Tanpa jawaban resmi, pekerja yang cutinya terpotong pada 2027 bisa berada di wilayah abu-abu. Kemnaker perlu menjawabnya terang-terangan.
Sanksi Pidana bagi Perusahaan yang Tak Memberi Cuti Tahunan
Aturan ini punya gigi. Pasal 282 ayat (1), menurut Jawa Pos, mengancam pemberi kerja yang tidak memberikan waktu istirahat dan cuti sebagaimana Pasal 118 dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak kategori II. Bagi pekerja, ini penguat posisi tawar. Bagi pengusaha, ini alasan meninjau ulang kebijakan cuti bersama di peraturan perusahaan sekarang, bukan setelah transisi berakhir.
Persoalannya, ancaman di atas kertas hanya berarti jika ada pengawas yang datang. UU ini memang memperkuat pengawasan, termasuk lewat Komite Pengawasan Ketenagakerjaan, tetapi angka rasio pengawas terhadap perusahaan di daerah belum kami temukan.
📌 Baca Juga : Ekonomi Kalimantan Tumbuh Terendah di Indonesia: Harga Mahal Karhutla 2026 di Balik Angka PDB 5,47%
PKWT Maksimal Empat Tahun, Outsourcing Dipersempit, Pesangon Diperketat
Cuti hanyalah satu pasal dari 313 pasal dalam 23 bab. Menurut Talenta, yang merangkum pernyataan Menaker Yassierli, kontrak PKWT maksimal dua tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing satu tahun, sehingga total empat tahun. Sebelumnya, PP 35/2021 memungkinkan hingga lima tahun. Pekerjaan yang boleh dialihdayakan dipersempit menjadi lima jasa penunjang. Pengali pesangon 0,5 dihapus, sehingga pesangon dihitung dengan pengali minimal satu kali. Menaker juga menyebut alih daya di BUMN wajib dilakukan melalui anak perusahaan. Undang-undang ini memberi dasar hukum dana cadangan pesangon agar perusahaan menyiapkan dana ketika PHK terjadi, dengan mekanisme yang masih diatur peraturan pemerintah. Itu berbeda dari JKP, program jaminan sosial lewat BPJS Ketenagakerjaan yang memberi manfaat tunai, informasi pasar kerja, dan pelatihan bagi pekerja ter-PHK. Perwakilan serikat pekerja menambahkan bahwa PHK harus diawali perundingan bipartit, sementara Menaker menegaskan efisiensi tak lagi bisa dipakai dengan mudah sebagai alasan.
Simulasi Talenta untuk upah Rp10 juta dan masa kerja empat hingga kurang dari lima tahun: pesangon dasar Rp25 juta pada skema lama menjadi Rp50 juta, belum termasuk komponen lain. Waktu kerja tetap 40 jam seminggu setelah usulan 45 jam dari pengusaha ditolak. Perusahaan dilarang menahan ijazah, pemagangan dibatasi paling lama enam bulan, dan pekerja platform digital serta sektor informal masuk lingkup perlindungan. Rubrik Hukum, tempat kami mengikuti perdebatan RUU Ketenagakerjaan sejak aksi buruh.
Tiga Hari Sebelum Tenggat MK: Cepat, tetapi Masih Berlubang
Percepatan ini tak lepas dari tenggat. Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 memerintahkan UU ketenagakerjaan dipisah dari UU Cipta Kerja paling lama dua tahun, yakni 31 Oktober 2026. UU diundangkan 28 Oktober, tiga hari sebelum batas. Pembahasan di tingkat Panitia Kerja hanya sekitar satu setengah bulan, menurut Talenta.
Cepat belum tentu cermat. Dana cadangan pesangon, formula upah, dan perlakuan kontrak yang sedang berjalan masih menunggu peraturan pemerintah. Kemnaker juga mencatat 53.490 pekerja melaporkan PHK lewat sistem JKP pada Januari hingga Agustus 2026, angka yang hanya mencakup peserta JKP dan masih dapat diperbarui. Artinya, aturan PHK dan pesangon bukan sekadar teori.
📌 Baca Juga : Inflasi Oktober 2026 Tembus 3,23%: Kenapa Harga Cabai dan Beras Terus Naik?
Catatan Redaksi
Pasal cuti yang ringkas ini mengundang lega, tetapi jangan berhenti di situ. Hak di atas kertas baru berharga jika bisa dituntut pada hari Anda membutuhkannya. Siapa yang akan memeriksa peraturan perusahaan Anda, dan berapa lama Anda sanggup menunggu masa transisi? Kami mengajak pembaca menyimpan perjanjian kerja, mencatat sisa cuti, dan bertanya kepada HRD kapan kebijakan disesuaikan. Jika perusahaan Anda masih memotong cuti tahunan karena cuti bersama, itu pertanda pertanyaan layak diajukan sekarang. Sebab undang-undang sehebat apa pun tetap hanya kertas bila pekerjanya tak tahu isinya. Apakah Anda sepakat?
Tags : Bisnis, UU Pelindungan Ketenagakerjaan, cuti bersama, cuti tahunan, Pasal 118, PKWT 4 tahun, outsourcing, pesangon, hak pekerja
© yudhabjnugroho™ — Analisis Independen | Ekonomi & Kebijakan Publik |
About yudhabjnugroho™️
Tidak ada komentar
Terima kasih telah berkunjung, silahkan tinggalkan komentar anda.