Survei Celios 75 Persen Stres: Rapor Merah Prabowo-Gibran?
![]() |
| Survei Celios bersama Kabinet Bayangan menyebut 75 persen masyarakat Indonesia mengalami stres akibat kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto. | Foto : x.com / [@RagilSemar] / CC BY-SA. |
Hasil Survei Celios Dua Tahun Prabowo-Gibran: Angka yang Membuat Gaduh
YUDHABJNUGROHO™ - Celios bersama Kabinet Bayangan meluncurkan Rapor Dua Tahun Prabowo-Gibran secara daring pada Minggu malam, 11 Oktober 2026. Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira memaparkan bahwa 75 persen responden masyarakat umum mengaku stres akibat kebijakan pemerintah, dan 67 persen secara spesifik stres terhadap perilaku Presiden Prabowo. Sebanyak 82 persen mengeluhkan beban pajak dan pungutan. Survei juga menanyakan persepsi kondisi fisik dan mental presiden: 38 persen menilai kurang baik dan 23 persen menilai tidak baik, yang merupakan persepsi responden, bukan hasil pemeriksaan medis. Bhima menyebut pertanyaan tentang stres dimasukkan atas desakan publik. Kabinet Bayangan sendiri memosisikan peneliti dan akademisi sebagai "menteri bayangan" yang menilai kementerian sungguhan. Feri Amsari, misalnya, memberi nilai 3 kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Dari 129 ahli yang dimintai penilaian, 71 persen menilai kapasitas kepemimpinan presiden belum memadai. Sekitar 93 persen mengaku khawatir terhadap gaya kepemimpinan dan komunikasi publiknya. Soal pungutan, pekerja platform adalah contoh terdekat, sebagaimana tampak dalam polemik komisi aplikator (baca juga: Perpres Ojol 27/2026: Komisi 8%, Siapa Atur Tarif Antar Makanan?).
📌 Baca Juga : Musim Hujan 2026 Terlambat, Karhutla Kalimantan Meluas dan Asapnya Sampai Singapura
Metodologi Survei Celios: Seberapa Kuat Angka 75 Persen Ini?
Di sinilah ujiannya. Survei masyarakat umum menjaring 1.142 responden berusia di atas 17 tahun di berbagai provinsi, meski sebagian media menulis 1.122. Pengumpulan datanya lewat iklan Meta dengan non-probability sampling. Artinya, responden tidak dipilih acak, sehingga hasilnya tidak otomatis mewakili seluruh penduduk Indonesia. Kelompok ahli dijaring dengan snowball sampling, ketika satu responden merujuk responden lain.
Celios menyatakan kuesioner telah melewati uji validitas dan reliabilitas, dan penelitian tidak didanai pemerintah, perusahaan, maupun donor. Namun cara menjaring lewat iklan media sosial cenderung menjangkau pengguna aktif internet, yang karakternya bisa berbeda dari penduduk yang jarang daring. Lagi pula, "stres" adalah pengakuan subjektif, bukan diagnosis klinis. Dalam statistik, sampel non-probabilitas tidak memungkinkan perhitungan margin of error yang sahih. Karena itu, ada tiga pertanyaan yang layak diajukan sebelum mempercayai angka survei apa pun: siapa yang menjawab, bagaimana ia dijaring, dan apa persisnya pertanyaan yang diajukan. Jadi angka 75 persen paling tepat dibaca sebagai ukuran kegelisahan di kelompok yang terjangkau survei, bukan vonis nasional. Rentang pengumpulan data 15 September hingga 9 Oktober 2026 juga berarti jawaban responden merekam suasana sebelum peristiwa-peristiwa terbaru pekan ini.
Kenapa Masyarakat Stres dengan Kebijakan Pemerintah? Tiga Pemicu yang Terasa di Dompet
Meski metodologinya tidak sempurna, temuan itu sejalan dengan keluhan yang kerap kita dengar. Pertama, pungutan dan beban pajak yang dirasakan makin berat. Kedua, harga dan nilai tukar. Rupiah kini bertengger sekitar Rp17.930 per dolar AS, dan pelemahan itu merambat ke biaya produksi serta harga barang. Ketiga, kebijakan yang berubah cepat dan minim penjelasan, sehingga warga sulit merencanakan hidup. Bagi pembaca muda yang membangun karier dan keluarga di tengah rupiah lemah dan harga naik, kata "stres" mungkin terasa lebih akrab daripada "inflasi". Itulah salah satu alasan survei ini viral: ia memberi nama pada perasaan yang selama ini sulit dirumuskan.
Contohnya wacana tidak naik kelas mulai 2027. Orang tua bertanya apakah ini solusi atau justru memperbesar risiko putus sekolah (baca juga: Tidak Naik Kelas 2027: Solusi Rumus RMS atau Ancaman Putus Sekolah?). Bagi keluarga muda, kebijakan semacam itu bukan wacana abstrak. Ia menentukan biaya, waktu, dan masa depan anak. Survei ini tidak menjelaskan sebab tunggal, tetapi menunjukkan di mana rasa tertekan paling terasa. Di titik inilah kata "stres" menemukan konteks yang konkret.
📌 Baca Juga : Gempa Sesar Lembang: Mengapa Jabar Siapkan Cirebon sebagai Pusat Komando Darurat
Tanggapan Istana, Gerindra, dan Survei Kepuasan 50,1 Persen: Mana yang Benar?
Wakil Presiden Gibran menyatakan menghargai hasil survei itu. Gerindra menyampaikan pembelaan atas arah kebijakan pemerintah. Dua respons itu menunjukkan dua jalur: politik yang cenderung membela, dan akademik yang meminta koreksi. Celios sendiri menyebut survei ini kontribusi akademik untuk mengevaluasi pemerintahan, bukan agenda politik. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, saat menanggapi survei kepuasan publik terhadap Prabowo-Gibran yang berada di 50,1 persen, menilai koreksi kebijakan tidak akan menurunkan wibawa pemerintah.
Apakah dua angka itu bertentangan? Tidak harus. Kepuasan dan stres mengukur hal berbeda, dengan responden dan metode berbeda. Seseorang bisa puas pada satu program sambil tertekan oleh biaya hidup. Karena itu, membandingkan keduanya secara langsung adalah jebakan. Survei hanyalah gambaran respons kelompok yang diteliti, bukan pengganti evaluasi menyeluruh atas kebijakan. Bagi pembuat kebijakan, pelajarannya sederhana: bantahan metodologis boleh saja, tetapi pesan di baliknya, yakni kecemasan yang meluas pada kelompok yang terjangkau survei, tidak seharusnya diabaikan.
Program prioritas pun tidak lepas dari sorotan. Kesiapan puluhan ribu koperasi desa, misalnya, masih dipertanyakan (baca juga: Kopdes Merah Putih: Menteri Jadi Pramuniaga, tapi Siapkah 35 Ribu Koperasi Desa?).
📌 Baca Juga : Karhutla 2026: Asap Sampai Papua, Mengapa Belum Bencana Nasional?
Catatan Redaksi
Pemerintah punya dua pilihan menghadapi survei seperti ini: membantahnya dengan mengutak-atik metodologi, atau membacanya sebagai alarm dini. Keduanya sah, tetapi hanya yang kedua yang menenangkan warga. Pertanyaan yang lebih penting dari "benarkah 75 persen?" adalah: kebijakan mana yang paling sering membuat Anda cemas, dan sudahkah ada yang menjelaskannya dengan jelas kepada Anda? Bila jawabannya belum, mungkin masalahnya bukan hanya pada kebijakan, melainkan pada cara negara berbicara kepada rakyatnya. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar.
Tags ; Nasional, Survei, Celios, Prabowo-Gibran, Kebijakan Pemerintah, Kabinet Bayangan, Opini Publik, survei Celios 75 persen stres
© yudhabjnugroho™ — Analisis Independen | Ekonomi & Kebijakan Publik |

Tidak ada komentar
Terima kasih telah berkunjung, silahkan tinggalkan komentar anda.