Kejagung Foster Oil Riza Chalid dan Sawit Era Siti Nurbaya
 |
| Penggeledahan demi penggeledahan, nama besar demi nama besar. Di meja Kejaksaan Agung kini bertumpuk perkara KSO migas Bekasi yang menyentuh bayang-bayang Riza Chalid dan tata kelola sawit era Siti Nurbaya. | Foto : x.com / [@jaksapedia] / CC BY-SA. |
Kasus KSO Migas Bekasi dan Foster Oil: Apa yang Sudah Diketahui?
YUDHABJNUGROHO™ - Perkara ini berpusat pada dugaan penyimpangan kerja sama operasi antara PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP di Lapangan Gas Jatinegara, periode 2009–2024. Nilainya ditaksir sekitar Rp2 triliun menurut pemberitaan. Skema KSO pada dasarnya memberi mitra swasta hak mengelola aset migas dengan imbalan bagi hasil, sehingga transparansi pemilihan mitra dan siapa pemilik manfaat akhirnya menjadi kunci. Dengan kata lain, yang penting bukan hanya siapa yang menandatangani kontrak, tetapi siapa yang akhirnya menikmati hasilnya. Penanganan diambil alih Jampidsus dari tingkat kejaksaan negeri. Pada September 2026, penyidik menggeledah enam lokasi, termasuk Sekretariat Daerah Kota Bekasi, kantor PT Migas, dan kantor Foster Oil & Energy Pte Ltd di Jakarta.
Pada 15 Oktober, dua petinggi Foster Oil berinisial HIS dan HR diperiksa. Kejagung menyebut ada indikasi keterkaitan dengan perusahaan yang diduga terafiliasi Riza Chalid. Tetapi Kejagung belum menyatakan Foster Oil adalah milik Riza, dan ia belum disebut tersangka dalam perkara Bekasi. Riza sendiri diberitakan sebagai buronan dalam perkara tata kelola minyak Pertamina yang terpisah. Nama Foster pun bukan baru: pemberitaan 2020 mengaitkannya dengan audit investigatif BPKP soal penetapannya sebagai perusahaan asing pendukung BUMD Bekasi. Sejak Februari 2026, Pertamina EP mengelola langsung lapangan itu.
Pola perkara besar dengan saksi berlapis semacam ini pernah kami bedah dalam seri kasus Jampidsus (baca juga: Seri Febrie Adriansyah: Dari Dakwaan hingga Praperadilan).
📌 Baca Juga : Survei Kepuasan Prabowo-Gibran 2026: Mengapa Angkanya Bisa 64 sampai 80 Persen?
Korupsi Sawit di Kawasan Hutan Era Siti Nurbaya: Dari Penggeledahan ke Mana?
Perkara kedua menyangkut dugaan korupsi tata kelola perkebunan dan industri sawit periode 2015–2024. Penyidik menggeledah rumah mantan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar pada akhir Januari 2026. Pelepasan kawasan hutan sensitif karena satu keputusan administratif dapat mengubah status lahan dari hutan menjadi area usaha. Walhi menilai pemutihan kebun sawit membuka ruang pengampunan bagi korporasi yang sejak awal beroperasi tanpa izin. Dua materi yang didalami, menurut keterangan Jampidsus, adalah mekanisme pelepasan kawasan hutan serta penerapan Pasal 110A dan 110B UU Cipta Kerja tentang denda administratif bagi kebun sawit di dalam kawasan hutan.
Pada 20 Mei, Febrie Adriansyah menjawab singkat bahwa perkara "lanjut", sementara Kejagung menyatakan Siti belum diperiksa. Pada 15 Oktober, Kejagung kembali menegaskan penyidikan tidak mandek. Perlu dicatat, penggeledahan rumah tidak serta-merta membuktikan keterlibatan atau kesalahan pidana siapa pun. Dalam pemberitaan yang kami temukan, belum ada nama tersangka yang diumumkan secara resmi dalam perkara ini.
Angkanya menjelaskan mengapa perkara ini besar. Pada 2019 tercatat 3,37 juta hektare sawit berada di kawasan hutan. Data pemerintah yang dikutip Walhi dan TII menyebut sedikitnya 1,7 juta hektare di antaranya telah "diputihkan", sedangkan pemerintah mengklaim telah menertibkan 4,09 juta hektare. Bagi Kalimantan yang setiap tahun menghirup asap, tata kelola kawasan hutan bukan isu abstrak (baca juga: Musim Hujan 2026 Terlambat, Karhutla Kalimantan Meluas dan Asapnya Sampai Singapura).
📌 Baca Juga : IHSG Turun ke 6.146: Ini Dampak Minyak, Rupiah, dan Cadev
Banyak Front, Sedikit Tersangka? Pembanding Kasus Nikel dan Batu Bara
Dua pembanding memperlihatkan variasi kecepatan penyidikan Kejagung. Dalam perkara tata kelola nikel 2017–2020, penyidik pada 15 Oktober menetapkan Direktur Utama PT Ceria Nugraha Indotama berinisial DS sebagai tersangka dan menahannya hingga 3 November. Kejagung telah menerima pengembalian kerugian negara sekitar Rp401 miliar, dan sebelumnya menetapkan empat orang serta korporasi tersangka. Sebaliknya, dalam penyidikan batu bara PT CCM di Nunukan periode 2013–2025, setelah penggeledahan serentak 23 September dan pemeriksaan empat saksi dari Kementerian ESDM pada 14 Oktober, belum ada tersangka hingga 15 Oktober. Di sisi lain, perkara korupsi MBG sudah dilimpahkan ke Kejari Jakarta Pusat dengan enam tersangka dan dugaan kerugian negara Rp10 triliun. Jadi, membawa perkara besar ke pengadilan bukan hal mustahil.
Ini pembacaan kami, bukan kesimpulan lembaga mana pun: penggeledahan dan pemeriksaan saksi adalah tahapan wajar, tetapi publik berhak menagih kejelasan arah dan tenggat. Kasus nikel yang bergerak cepat ke tersangka juga bersinggungan dengan ekosistem hilirisasi yang pernah kami ulas (baca juga: Hilirisasi Nikel: Ekspor Perdana Baterai EV dan Pertanyaan yang Belum Terjawab).
Mengapa Perkara Ini Penting bagi Pembaca Awam?
Migas, sawit, nikel, dan batu bara menyangkut hal yang akrab: harga energi, kualitas udara, penerimaan negara, dan peluang kerja. Setiap rupiah kerugian negara berarti ruang fiskal yang menyempit untuk sekolah, kesehatan, dan subsidi. Bagi pembaca muda, kerugian negara bukan angka di layar televisi: ia mengecilkan ruang anggaran untuk beasiswa, layanan kesehatan, dan infrastruktur yang kelak dipakai. Karena itu, kecepatan dan keterbukaan penegakan hukum bukan urusan elite hukum semata. Ukuran keberhasilannya sederhana: tersangka diumumkan, berkas lengkap, perkara disidangkan, dan aset dipulihkan. Semua perkara di atas masih dalam proses, dan asas praduga tak bersalah berlaku bagi setiap pihak yang disebut.
📌 Baca Juga : Kenaikan UMP 2027: Hitungan Buruh 9,5% dan Rumus Upah Baru
Catatan Redaksi
Kejaksaan Agung tengah membuka banyak front sekaligus, dan itu patut dihargai. Tetapi keberanian menggeledah baru separuh jalan. Separuh lainnya adalah keberanian membawa perkara sampai ke persidangan, siapa pun yang duduk di kursi terdakwa. Pertanyaan untuk kita: apakah kita puas dengan kabar penggeledahan, atau menuntut hasil yang bisa diuji di pengadilan? Dan bila nama-nama besar benar terseret, siapkah publik menerima putusan yang berbasis bukti, bukan sekadar kegaduhan? Sampaikan pandangan Anda di kolom komentar.
Tags ; Hukum, Kejagung, Korupsi, Foster Oil, Riza Chalid, Pertamina EP, Sawit, Siti Nurbaya, Kawasan Hutan, Kejagung Foster Oil Riza Chalid
© yudhabjnugroho™ — Analisis Independen | Ekonomi & Kebijakan Publik |
About yudhabjnugroho™️
Tidak ada komentar
Terima kasih telah berkunjung, silahkan tinggalkan komentar anda.