Identitas Pelaku Penembakan 3 ASN Jayawijaya Terungkap: Jejak Digital yang Membongkar KKB Papua

Infografis kejadian penembakan 3 ASN di Kabupaten Jayawijaya.
| Foto : x.com / [@RamadhaniS9919] / CC BY-SA.
Kronologi Penembakan ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama Papua Pegunungan
YUDHABJNUGROHO™ - Rabu sore, 9 September 2026, rombongan pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya baru saja menuntaskan tugas mulia: menyalurkan bantuan ternak babi kepada warga Kampung Kimbim, Distrik Asologaima. Dalam perjalanan kembali menuju Wamena, rombongan itu melintasi Distrik Muliama — dan di sanalah maut menjemput. Tiga pegawai tewas ditembak, diduga oleh kelompok bersenjata yang bernaung di bawah komando KKB Kodap III Ndugama pimpinan Egianus Kogoya.
Ironisnya, ketiga korban bukan sedang menjalankan misi militer. Mereka adalah aparatur sipil biasa yang tengah menjalankan program bantuan pangan bagi warga — bukti bahwa kekerasan bersenjata di Papua kini tak lagi selektif memilih target. Salah satu korban, Wili Mbuik, bahkan tercatat sebagai pekerja muda asal Nusa Tenggara Timur yang datang jauh-jauh untuk mengabdi di tanah Papua.
📌 Baca Juga : 35 Kali Rapat, Nol Pengesahan: RUU Perampasan Aset Benar-Benar Dikebut DPR atau Sekadar Janji Lagi?
Bagaimana Rekaman Video Call di Ponsel Korban Membongkar Identitas Pelaku KKB
Yang membuat kasus ini berbeda dari penembakan-penembakan sebelumnya adalah cara polisi mengidentifikasi pelaku. Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengungkap bahwa dua terduga pelaku berinisial PN dan KT sempat memakai ponsel milik korban untuk melakukan panggilan video ke keluarga mereka sendiri usai insiden. Dari rekaman itulah wajah kedua orang tersebut terekam dan tersebar di media sosial, menjadi petunjuk awal bagi tim identifikasi kepolisian.
Berdasarkan pencocokan ciri fisik dalam rekaman dengan basis data yang dimiliki, PN dan KT kini masuk daftar pencarian orang sebagai bagian dari KKB Kodap III Ndugama. Keduanya bukan pemain baru dalam pusaran kekerasan di Papua Pegunungan. Rekam jejak mereka disebut-sebut terkait dengan penembakan saat Festival Budaya Lembah Baliem pada 8 Agustus lalu yang melukai dua warga sipil, bahkan diduga terlibat dalam penyanderaan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, di Kabupaten Nduga pada Februari 2023 — kasus yang sempat menyita perhatian internasional selama lebih dari satu tahun sebelum sang pilot akhirnya dibebaskan pada September 2024.
Klaim Sepihak KKB dan Tudingan "Agen Intelijen" yang Dibantah TNI
Selepas insiden, kelompok bersenjata itu justru mengklaim bertanggung jawab dan menuding ketiga ASN sebagai agen intelijen militer yang menyamar sebagai petugas pertanian. Tudingan ini langsung dibantah tegas oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak. Menurutnya, narasi "agen intelijen" adalah alasan berulang yang selalu dipakai kelompok bersenjata untuk membenarkan kekerasan terhadap warga sipil, termasuk pekerja migran yang justru datang untuk membantu program pertanian di Papua.
Maruli menilai pola serangan yang kian serampangan — tidak lagi hanya menyasar aparat keamanan — justru menandakan posisi kelompok bersenjata itu semakin terpojok akibat operasi pengejaran gabungan TNI-Polri. Kasus penembakan aparatur sipil di wilayah konflik semacam ini turut menjadi sorotan dalam liputan investigatif kami soal aliran dana dan aktor di balik kerusuhan sosial nasional, seperti yang pernah kami bahas tuntas dalam laporan siapa dalang pendanaan kerusuhan 27 Agustus.
📌 Baca Juga : Minyak Dunia Tembus US$107 per Barel Imbas Perang AS-Iran: Sampai Kapan BBM Subsidi RI Bisa Bertahan?
Desakan DPR agar Pemerintah Susun Roadmap Pemberantasan KKB
Insiden ini memantik kritik dari Senayan. Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mendesak pemerintah agar tidak lagi menangani persoalan KKB secara reaktif setiap kali jatuh korban, melainkan menyusun peta jalan pemberantasan yang menyeluruh dan terukur. Ia menilai penembakan di Muliama harus menjadi momentum evaluasi total pendekatan keamanan di Papua Pegunungan, bukan sekadar respons taktis pascakejadian yang berulang setiap beberapa bulan.
Isu keamanan lintas wilayah semacam ini juga tak lepas dari sorotan panggung internasional, sebagaimana pernah kami ulas dalam laporan mengenai posisi Indonesia di forum diplomasi global yang turut menyinggung stabilitas kawasan timur Indonesia.
Ketika Hak ASN Korban Jadi Ujian Kehadiran Negara di Papua
Di tengah pemburuan pelaku, pemerintah juga bergerak mengurus hak-hak kepegawaian korban. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, memastikan seluruh hak ketiga ASN telah diselesaikan lewat koordinasi dengan TASPEN dan BKN. Namun santunan administratif semacam ini tak lantas menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: sampai kapan aparatur sipil di wilayah rawan konflik harus mempertaruhkan nyawa demi menjalankan tugas pelayanan dasar sekalipun tugas itu sesederhana mengantar bantuan ternak?
Persoalan anggaran dan tata kelola bantuan negara di wilayah rawan juga pernah kami soroti dalam laporan terpisah soal polemik penyaluran program bantuan sosial nasional, yang menunjukkan pola serupa: niat baik pemerintah kerap terbentur eksekusi di lapangan yang jauh dari kata aman dan tuntas.
📌 Baca Juga : Harga Cabai Tembus Rp100 Ribu, Sinyal Inflasi Pangan Mengintai Dompet Rakyat
Catatan Redaksi
Pengungkapan identitas PN dan KT adalah langkah maju, tapi bukan solusi akhir. Selama akar konflik Papua — kesenjangan pembangunan, trauma sejarah, dan siklus kekerasan balas dendam — belum disentuh secara serius, penembakan seperti di Muliama berisiko terus berulang dengan korban yang sama-sama tak berdosa. Publik berhak menuntut lebih dari sekadar rilis nama tersangka: roadmap konkret yang didesak DPR RI harus benar-benar lahir, bukan sekadar wacana yang menguap begitu isu ini tergeser pemberitaan lain. Pertanyaannya kini kembali ke kita semua: sampai kapan Papua harus terus-menerus meminta pengorbanan nyawa demi pembangunan yang katanya untuk kesejahteraan bersama?
Tags ; penembakan KKB Papua, ASN Jayawijaya, KKB Kodap III Ndugama, Egianus Kogoya, Papua Pegunungan, OPM Papua
© yudhabjnugroho™ — Analisis Independen | Ekonomi & Kebijakan Publik |
Tidak ada komentar
Terima kasih telah berkunjung, silahkan tinggalkan komentar anda.