MK Cabut Pasal Penghinaan Pemerintah: Kemenangan Rakyat atau Bom Waktu Hukum Baru?
 |
| Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. | Foto : x.com / [@Tempodotco] / CC By-SA. |
Putusan yang Datang Sehari Setelah Jalanan Bergemuruh
YUDHABJNUGROHO™ - Jumat malam, 28 Agustus 2026, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo membacakan amar putusan yang langsung menjadi sorotan nasional: permohonan uji materi Pasal 240 dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dikabulkan seluruhnya. Perkara bernomor 282/PUU-XXIII/2025 ini diajukan oleh belasan mahasiswa yang menganggap pasal tersebut sebagai ancaman nyata terhadap kebebasan berpendapat.
Pasal 240 mengatur soal penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, sementara Pasal 241 menjadi turunannya. Dengan putusan ini, kedua pasal beserta penjelasannya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Artinya, sejak putusan dibacakan, aparat penegak hukum tidak bisa lagi memakai pasal ini untuk menjerat warga yang mengkritik pemerintah.
Yang menarik, putusan ini turun tak lama setelah gelombang demonstrasi besar di depan gedung DPR pada 27 Agustus 2026. Kebetulan waktu, atau sinyal bahwa tekanan publik mulai berbuah nyata di ruang sidang tertinggi konstitusi negara?
📌 Baca Juga : Karhutla Sumatera Meluas, BNPB Akui Daerah Kewalahan: Prabowo Kerahkan 5.000 ASN Kemenhut
Argumen MK: Institusi Bukan Manusia yang Punya Perasaan
Bagian paling tajam dari putusan ini justru ada pada pertimbangan hukumnya. Hakim Konstitusi Adies Kadir menegaskan bahwa perlindungan atas kehormatan dan nama baik perorangan tidak bisa disamakan dengan perlindungan kehormatan lembaga negara. Logikanya sederhana namun menohok: institusi negara bukan makhluk berkesadaran yang memiliki perasaan, sehingga tidak memerlukan perlindungan kehormatan sebagaimana manusia.
MK juga menyoroti bahaya laten dari norma pasal ini. Rumusan Pasal 240 beserta penjelasannya dinilai membuka ruang interpretasi subjektif dalam penegakan hukum — celah yang berpotensi disalahgunakan untuk mengkriminalisasi kritik, evaluasi, dan pendapat yang sah dari masyarakat. Lebih jauh, MK menegaskan bahwa keberadaan pasal semacam ini bisa menimbulkan efek menakut-nakuti atau chilling effect, membuat warga enggan menyatakan pikiran secara terbuka karena takut dipidana.
Ini bukan sekadar soal teknis hukum. ini soal bagaimana negara memperlakukan suara rakyatnya sendiri.
Putusan ini datang di tengah rentetan isu hukum lain yang tak kalah panas, termasuk polemik institusional antara Kejaksaan Agung dan Polri pasca-praperadilan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, yang juga menyoroti bagaimana lembaga penegak hukum saling beradu wewenang di ruang publik.
Bukan Berarti Bebas Tanpa Batas
Penting digarisbawahi: putusan MK ini tidak serta-merta membuat segala bentuk ujaran menjadi kebal hukum. MK menegaskan bahwa pembatalan pasal ini tidak berarti seluruh perbuatan atau pernyataan yang melanggar hukum otomatis terbebas dari ketentuan pidana lainnya. Pasal-pasal lain terkait pencemaran nama baik individu, fitnah, atau ujaran kebencian berbasis SARA tetap berlaku dan bisa dipakai jika unsur pidananya terpenuhi.
Yang hilang secara spesifik adalah ketentuan yang mengkhususkan "penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara" sebagai delik tersendiri. Dengan kata lain, kritik keras terhadap kebijakan presiden, DPR, atau kementerian kini tidak lagi otomatis berisiko pidana — selama tidak menyasar individu secara personal dengan tuduhan yang memfitnah.
Dinamika ruang kritik publik ini juga tak lepas dari konteks yang lebih besar, termasuk gelombang aksi masyarakat yang menuntut transparansi dalam pembahasan RUU Perampasan Aset yang mangkrak bertahun-tahun di DPR, sebuah isu yang terus menjadi barometer keseriusan negara memberantas korupsi.
📌 Baca Juga : RUU Perampasan Aset Jadi Tuntutan Utama Demo 27 Agustus, Kenapa 18 Tahun Belum Juga Disahkan?
Efek Domino ke Ruang Digital dan Aktivisme
Bagi generasi yang tumbuh besar di media sosial, putusan ini punya makna praktis yang jauh lebih besar dari sekadar teks hukum. Selama ini, banyak warganet ragu-ragu mengunggah kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah karena bayang-bayang jerat pidana. Dengan hapusnya pasal ini, ruang untuk mengevaluasi kinerja pejabat publik, mempertanyakan kebijakan anggaran, atau menyoroti dugaan penyimpangan program pemerintah menjadi lebih terbuka secara hukum.
Namun pertanyaan besar tetap menggantung: apakah aparat di lapangan — polisi, kejaksaan, hingga institusi lain — akan benar-benar mengubah cara pandang mereka terhadap kritik publik, atau justru mencari pasal alternatif untuk tujuan yang sama? Pengalaman menunjukkan bahwa pencabutan satu pasal tidak selalu menghentikan pola kriminalisasi kritik jika budaya penegakan hukumnya belum berubah.
Isu represi terhadap suara kritis ini juga pernah mencuat dalam liputan kami soal dugaan pola amplifikasi terkoordinasi di balik narasi demonstrasi Agustus, yang menunjukkan betapa rumitnya pertarungan opini publik di era digital saat ini.
Preseden yang Bisa Menular ke Pasal Lain
Putusan ini juga membuka pintu diskusi lebih luas: apakah pasal-pasal karet lain dalam KUHP baru yang berpotensi mengkriminalisasi kebebasan berekspresi akan menyusul digugat? Sejumlah pengamat hukum menilai argumentasi MK soal "institusi bukan manusia berperasaan" bisa menjadi rujukan penting bagi uji materi pasal-pasal serupa di masa depan, termasuk ketentuan yang berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kritik terhadap lembaga negara lainnya, bukan hanya pemerintah pusat.
Bagi kalangan aktivis dan mahasiswa yang selama ini menjadi kelompok paling rentan terjerat pasal semacam ini, putusan MK menjadi angin segar sekaligus pengingat bahwa perjuangan hukum lewat jalur konstitusional tetap punya ruang untuk menang — asalkan argumentasi disusun dengan kuat dan didukung bukti dampak nyata di lapangan.
📌 Baca Juga : Aktivis 98 Endus 'Operasi Senyap' di Demo 27 Agustus: Siapa Untung dari Kekacauan?
Catatan Redaksi
Putusan MK ini adalah preseden penting, tapi bukan garis finis. Hukum yang berubah di atas kertas tidak otomatis mengubah kultur kekuasaan yang terbiasa alergi terhadap kritik. Pertanyaannya sekarang kembali ke kita sebagai warga: akankah kita menggunakan ruang yang baru dibuka ini untuk mengawal kekuasaan lebih ketat, atau membiarkannya jadi kemenangan simbolis yang cepat dilupakan? Kritik yang sehat bukan ancaman bagi negara demokratis — justru itulah napas yang membuatnya tetap hidup. Redaksi mengajak pembaca untuk terus mengawasi bagaimana putusan ini diimplementasikan di lapangan, bukan berhenti pada euforia semata.
Tags ; MK, Mahkamah Konstitusi, KUHP, pasal penghinaan pemerintah, kebebasan berpendapat, hukum Indonesia, Pasal 240 241, kritik pemerintah, Suhartoyo
© yudhabjnugroho™ — Analisis Independen | Ekonomi & Kebijakan Publik |
About yudhabjnugroho™️
Tidak ada komentar
Terima kasih telah berkunjung, silahkan tinggalkan komentar anda.