Aktivis 98 Endus 'Operasi Senyap' di Demo 27 Agustus: Siapa Untung dari Kekacauan?
 |
| Massa aksi damai di kawasan protokol Jakarta — ilustrasi umum dinamika demonstrasi sipil. | Foto : Instagram / [@Arsitekturpedia.id] / CC BY-SA. |
Tudingan dari Dalam Gerakan Itu Sendiri
YUDHABJNUGROHO™ - Pernyataan ini datang dari Haris Rusly Moti, pemrakarsa 98 Resolution Network, yang menyebut ada "gejala halusinasi politik pada segelintir kekuatan senyap" yang sengaja melancarkan kampanye kekacauan sosial dengan menumpangi gerakan massa hari ini. Ia menyebutnya sebagai upaya menciptakan krisis kepercayaan dan delegitimasi terhadap kebijakan yang menurutnya sejatinya progresif dan populis.
Yang membuat pernyataan ini menarik bukan sekadar isinya, melainkan siapa yang menyampaikannya. Aktivis 98 dikenal sebagai kelompok yang justru berjasa menumbangkan rezim otoriter lewat gerakan jalanan. Ketika kelompok semacam ini justru memperingatkan bahaya "operasi daur ulang", publik dipaksa bertanya: apakah ini sinyal genuine soal manipulasi politik, ataukah justru bentuk delegitimasi lain terhadap gerakan akar rumput yang sedang berlangsung?
📌 Baca Juga : AMPB Kepung DPR Hari Ini, Rekening Botok Diblokir: Bank Mandiri dan PPATK Saling Bantah
Metode yang Disebut: Berita Palsu Berbaju Media Arus Utama
Salah satu klaim paling serius dalam pernyataan ini adalah metode operasi yang disebut menyusupkan narasi tidak benar dari media sosial ke saluran berita yang lebih luas. Jika benar, ini menggambarkan lanskap informasi Indonesia yang makin rentan: batas antara disinformasi dan pemberitaan resmi kian kabur, dan publik kehilangan kemampuan membedakan mana suara otentik gerakan sipil, mana rekayasa pihak berkepentingan.
Namun di sinilah letak masalahnya — tudingan semacam ini, tanpa bukti forensik digital yang bisa diverifikasi publik, berisiko menjadi pisau bermata dua. Ia bisa benar-benar mengungkap manipulasi, tapi juga bisa dipakai untuk meredam kritik sah dengan cara mencurigai setiap suara keras sebagai "operasi senyap".
Benang Merah dengan Kemarahan Publik soal MBG
Pernyataan Haris juga menyinggung gelombang kritik terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis, yang menurutnya sedang dibenahi secara bertahap di bawah kepemimpinan baru. Pengakuan ini penting dicermati: ia secara tidak langsung mengonfirmasi bahwa persoalan MBG memang nyata dan berkontribusi pada akumulasi kemarahan publik — bukan semata isu yang direkayasa kelompok tertentu. Investigasi mendalam soal puluhan ribu kasus keracunan MBG yang belum diproses hukum secara tuntas pernah dikupas dalam laporan terpisah di kanal ini, dan relevansinya kian terasa hari ini.
Ironi muncul ketika satu pihak mengklaim tuntutan pemberantasan korupsi "sejalan dengan arah kebijakan pemerintah", sementara di lapangan, ribuan massa justru turun karena merasa tuntutan yang sama tidak pernah benar-benar direspons selama berbulan-bulan. Jika memang sejalan, pertanyaannya menjadi sederhana: mengapa dibutuhkan tekanan massa berulang kali hanya untuk memastikan kebijakan yang katanya sudah searah itu benar-benar terealisasi di lapangan?
📌 Baca Juga : 40.000 Kasus Keracunan MBG Tanpa Proses Hukum, Ke Mana Perginya Pengawasan Negara?
Momentum Affan Kurniawan yang Disebut Rawan Ditunggangi
Bagian paling sensitif dari pernyataan aktivis 98 adalah soal peringatan setahun wafatnya pengemudi ojek daring Affan Kurniawan, yang jatuh tepat di tengah rangkaian demo pekan ini. Haris menyebut momentum ini "sengaja ditunggangi untuk memprovokasi emosi publik", dengan tujuan memicu kemarahan massal dan dorongan pembangkangan sipil yang lebih luas.
Pernyataan ini perlu dibaca berdampingan dengan sikap keluarga Affan sendiri, yang justru meminta publik tidak menggelar peringatan berlebihan dan menolak foto maupun konten anaknya dipakai untuk kepentingan apa pun. Ketika keluarga korban meminta ketenangan, sementara sebagian pihak justru mewacanakan potensi "penunggangan" momentum duka tersebut, publik disuguhkan pertanyaan etis yang jauh lebih berat daripada sekadar analisis politik: siapa yang sebenarnya lebih menghormati memori Affan — mereka yang diam berdoa, atau mereka yang ribut soal siapa memanfaatkan siapa?
Antara Kewaspadaan dan Delegitimasi
Sulit menampik bahwa Indonesia memang pernah mengalami preseden kerusuhan yang dipicu provokasi dan berujung penjarahan, sebagaimana tercatat dalam rangkaian aksi Agustus tahun lalu yang menelan banyak korban jiwa, termasuk perusakan sejumlah gedung pemerintah di Makassar dan Surabaya. Kewaspadaan terhadap potensi eskalasi bukan hal yang keliru. Tapi ketika kewaspadaan itu disampaikan tanpa data forensik yang transparan, ia berisiko menjelma alat baru untuk menstigma gerakan sipil yang sah sebagai ancaman keamanan nasional — pola yang sudah lama dikritik dalam berbagai daftar tuntutan reformasi sipil, termasuk yang pernah diulas tuntas dalam laporan kanal ini soal sepuluh tuntutan aliansi masyarakat kepada DPR.
Ada juga pertanyaan mendasar yang jarang diajukan ketika narasi "operasi senyap" digulirkan: siapa yang memiliki kapasitas dan kepentingan untuk benar-benar menjalankan operasi semacam itu? Jika yang dimaksud adalah aktor dengan akses ke jaringan media dan algoritma penyebaran informasi berskala besar, maka daftar pihak yang punya kapasitas itu justru lebih sering berada di lingkar kekuasaan ketimbang di kalangan gerakan akar rumput yang justru sedang dituduh menjadi korban penunggangan.
📌 Baca Juga : Bongkar 10 Tuntutan Aliansi GERAM ke DPR: Dari Adili Prabowo-Gibran hingga Sita Aset Koruptor
Catatan Redaksi
Curiga terhadap provokasi itu sah, bahkan perlu. Tapi kecurigaan yang tidak disertai bukti terbuka pada akhirnya hanya memindahkan ketidakpercayaan dari satu pihak ke pihak lain, tanpa pernah menuntaskan persoalan yang sesungguhnya: mengapa tuntutan rakyat yang sama terus diulang dari tahun ke tahun tanpa penyelesaian nyata? Sebelum menuding siapa "menunggangi" siapa, mungkin pertanyaan yang lebih jujur untuk kita ajukan bersama adalah — apakah negara sudah cukup mendengar, atau publik memang tidak punya pilihan lain selain terus turun ke jalan?
Tags ; Demo 27 Agustus, AMPB, Botok, Bank Mandiri, PPATK, DPR RI, Nasional, Hukum, Rekening Diblokir, Represi Digital
© yudhabjnugroho™ — Analisis Independen | Ekonomi & Kebijakan Publik |
About yudhabjnugroho™️
Tidak ada komentar
Terima kasih telah berkunjung, silahkan tinggalkan komentar anda.