Reformasi Jilid 2 Menggelinding: Mahasiswa Turun Massal, Prabowo Masih Memilih Diam
 |
Aksi unjuk rasa mahasiswa di Jakarta dalam gelombang protes "Indonesia Gelap", Februari 2025 — bagian dari rangkaian panjang gerakan sipil yang kembali menyala pada Juni 2026 dengan tajuk "Menuju Indonesia Bangkrut". | Foto : X.com / [Swanketigaaa] / CC BY-SA. |
Ribuan mahasiswa sudah memenuhi jalanan Jakarta. Tuntutan sudah disampaikan secara terbuka — dari Bundaran HI hingga halaman DPRD di berbagai kota. Tapi ada satu hal yang belum terjadi: Presiden Prabowo Subianto belum sepatah kata pun menjawab langsung. Apakah ini strategi politik yang disengaja, atau memang tidak ada jawaban yang bisa diberikan?
Gelombang yang Tidak Datang Tiba-Tiba
YUDHABJNUGROHO™ - Tidak ada yang spontan dari aksi ini. Jauh sebelum ribuan mahasiswa berdiri di Jalan Sudirman pada 12 Juni 2026, konsolidasi sudah digelar di Universitas Indonesia, Depok, dua hari sebelumnya. Nama aksinya sudah ditetapkan: "Menuju Indonesia Bangkrut" — sebuah pernyataan yang terdengar provokatif, tapi bertumpu pada data.
BEM UI bersama 15 BEM Fakultas, BEM KM IPB, BEM Politeknik Negeri Jakarta, Front Mahasiswa Nasional, hingga Serikat Mahasiswa Progresif UI berjalan beriringan. Bukan sekumpulan anak muda yang kesal. Ini adalah gerakan terorganisasi yang menyatukan suara dari berbagai kampus dengan satu muara yang sama: kebijakan ekonomi pemerintah dinilai gagal, dan pemerintah menolak mengakuinya.
Lima tuntutan dibawa ke jalan: penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, evaluasi program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian militerisme di ranah sipil, serta desakan agar Presiden Prabowo mengakui kesalahan pemerintah.
📌 Baca Juga: Setelah Bundaran HI Membara: Tersangka Molotov, Gelombang Demo Lanjutan, dan Prabowo yang Masih Bungkam
Rupiah, BBM, dan Daya Beli yang Terkikis
Bagi sebagian orang, demo mahasiswa mungkin terlihat seperti ritual politik biasa. Tapi angka-angka yang menjadi latar belakangnya tidak bisa diabaikan begitu saja.
Nilai tukar rupiah telah melemah melewati Rp17.000 per dolar AS — sebuah level yang memicu alarm di kalangan ekonom. Harga Pertamax naik 32 persen sejak awal Juni 2026, memukul langsung kelas menengah yang selama ini bertahan dengan selisih tipis antara penghasilan dan pengeluaran. PHK sepanjang 2025 tercatat meningkat lebih dari 13 persen dibanding tahun sebelumnya, mencapai 88.519 orang berdasarkan data Kemenaker.
Mahasiswa Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta menyebut ini sebagai "efek domino" dari merosotnya nilai rupiah. Bukan sekadar angka kurs yang bergerak di layar aplikasi keuangan — melainkan harga bensin di SPBU, tagihan bulanan yang naik, dan lapangan kerja yang menyempit.
Di sinilah tuntutan ekonomi yang diusung gerakan ini menemukan relevansinya: bukan aspirasi abstrak, melainkan cerminan langsung dari apa yang dirasakan jutaan keluarga Indonesia setiap harinya.
📌 Baca Juga: Pertamax Naik 30%, BPJS Defisit Rp30 Triliun: Dua Bom Waktu yang Langsung Hantam Dompetmu
Barikade TNI dan Pertanyaan yang Belum Dijawab
Salah satu momen paling mengusik dari aksi 12 Juni bukan terletak pada orasi atau teriakan massa — melainkan pada siapa yang berdiri di lapis kedua barikade pengamanan: anggota TNI.
Bus berisi mahasiswa UI yang bergerak dari Depok dihentikan di Semanggi tanpa alasan yang jelas. Kepala Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas Rumi, menceritakan bagaimana rombongan mereka diblokir padahal notifikasi aksi sudah diserahkan jauh-jauh hari. "Mereka cuma ketawa saja saat kami minta dibukakan jalan," kata Dimas.
Kapuspen TNI Brigjen Muhammad Nas menjelaskan bahwa kehadiran prajurit merupakan "perbantuan" atas permintaan Polri. Tapi bagi banyak pengamat dan peserta aksi, penjelasan itu justru menambah pertanyaan: kapan tepatnya standar TNI-Polri berubah sehingga demo mahasiswa memerlukan perbantuan militer?
Ini bukan sekadar persoalan prosedur. Ini adalah pertanyaan tentang batas antara kekuatan sipil dan militer dalam negara demokrasi — sebuah garis yang, jika perlahan dikaburkan, sulit untuk ditegakkan kembali.
Dari 12 Juni ke 15 Juni: Api yang Tidak Padam
Aliansi mahasiswa tidak membubarkan diri setelah demonstrasi pertama. Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan menyatakan dengan tegas bahwa aksi 12 Juni hanyalah "langkah pertama." Dalam satu hingga dua hari, massa yang lebih besar dijanjikan akan kembali.
Dan memang benar. Pada 15 Juni 2026, gelombang demonstrasi menyebar lebih luas. BEM Universitas Bung Karno, Universitas Pamulang, Universitas Muhammadiyah Jakarta, hingga kampus-kampus di luar Pulau Jawa — USU Medan, UIN Raden Fatah Palembang — semuanya turun. Tema berganti menjadi "Reformasi Jilid 2" dan "Tata Ulang Indonesia."
Di Yogyakarta, dosen pun ikut turun ke Malioboro bersama mahasiswa UII. Wakil Dekan FH UII Agus Triyanta menyebut pemerintahan Prabowo-Gibran mulai "tak seimbang" karena banyak aspirasi rakyat yang tidak diakomodasi. Ketika akademisi sudah berdiri di trotoar bersama mahasiswanya, itu bukan lagi sekadar protes generasi muda — itu adalah sinyal yang lebih dalam dari lapisan masyarakat yang selama ini berdiri di belakang layar.
📌 Baca Juga: IKN Nusantara: Rp147 Triliun Sudah Habis, Keppres Belum Terbit — Benarkah Kita Sedang Membangun Kota Hantu?
Gibran Mencatat, Prabowo Belum Bicara
Di tengah gelombang aksi yang terus membesar, muncul satu gestur dari pemerintah: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan perwakilan mahasiswa dan mengaku mencatat 15 tuntutan yang disampaikan, dengan janji menyerahkannya kepada Presiden.
Bagi sebagian orang, langkah ini terlihat sebagai tanda bahwa pemerintah mendengarkan. Bagi sebagian yang lain — terutama mereka yang ada di lapangan — ini terasa seperti jeda diplomatik tanpa substansi. Tuntutan tidak meminta dicatat. Tuntutan meminta dijawab.
Hingga hari ini, Presiden Prabowo Subianto belum melakukan konferensi pers khusus, tidak memberikan pernyataan tertulis yang merespons poin-poin tuntutan secara langsung, dan tidak mengakui adanya kegagalan kebijakan seperti yang diminta demonstran.
Diam bisa berarti banyak hal dalam politik. Tapi diam di tengah puluhan ribu mahasiswa yang bergerak dari Sabang hingga Makassar — itu adalah pilihan yang sendirinya berteriak.
Catatan Redaksi
Gerakan mahasiswa bukan barang baru di Indonesia. Kita pernah menyaksikan 1998. Kita pernah menyaksikan 2019. Dan setiap kali, ada yang beranggapan bahwa ini hanya siklus, bahwa panas akan mereda, bahwa semuanya akan kembali normal.
Mungkin benar. Tapi "normal" yang mana?
Normal dengan rupiah di atas Rp17.000? Normal dengan BPJS yang defisit, BBM yang naik, dan ribuan orang kehilangan pekerjaan? Normal dengan program senilai ratusan triliun yang kepala pelaksananya kini mengenakan rompi tahanan Kejaksaan?
Mahasiswa yang turun ke jalan hari ini bukan sedang bermain-main dengan sejarah. Mereka sedang merespons realitas yang mereka hidup di dalamnya setiap hari. Dan pertanyaan yang sesungguhnya bukan apakah demo ini akan berhasil atau tidak — melainkan apakah kita, sebagai pembaca dan warga, sudah cukup memahami mengapa mereka harus turun ke jalan sejak awal.
Karena kalau belum, mungkin kita perlu duduk lebih lama dengan data-datanya.
Tags ; Nasional, Demo Mahasiswa, Reformasi Jilid 2, Prabowo, BEM UI, Demokrasi Indonesia, MBG, Rupiah, 2026
© YUDHABJNUGROHO™ — Analisis Independen | Ekonomi & Kebijakan Publik|
About yudhabjnugroho™️
Tidak ada komentar
Terima kasih telah berkunjung, silahkan tinggalkan komentar anda.