Ekonomi Kalimantan Tumbuh Terendah di Indonesia: Harga Mahal Karhutla 2026 di Balik Angka PDB 5,47%
 |
| Pertumbuhan nasional 5,47 persen dirayakan, tetapi Kalimantan hanya 3,96 persen. Asap sudah mereda di langit, namun jejaknya tertinggal di pembukuan daerah. | Foto : x.com / [@pikiran_rakyat] / CC BY-SA. |
Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Kuartal III 2026: Terendah di Antara Semua Pulau
YUDHABJNUGROHO™ - Badan Pusat Statistik merilis data pertumbuhan ekonomi kuartal III 2026 pada Kamis, 5 November. Secara nasional ekonomi tumbuh 5,47 persen dibanding periode sama tahun lalu. Angka itu terdengar gagah, tetapi pecahan per wilayah menunjukkan peta yang timpang.
Kelompok Bali dan Nusa Tenggara mencatat 6,08 persen, disusul Jawa 5,84 persen, Sulawesi 5,68 persen, Sumatra 4,95 persen, serta Maluku dan Papua 4,42 persen. Kalimantan berada di dasar klasemen dengan 3,96 persen. Selisihnya dengan angka nasional lebih dari satu setengah poin persentase, jarak yang tidak kecil untuk wilayah yang selama ini dipromosikan sebagai penyangga ekonomi baru bersama proyek ibu kota negara.
BPS mengaitkan perlambatan itu dengan dampak kebakaran hutan dan lahan. Pejabat BPS menyebut Kalimantan Tengah, misalnya, "agak terdampak", dengan beberapa sektor tumbuh sangat kecil dibanding tahun lalu.
Bagi pembaca yang bertanya mengapa ekonomi Kalimantan melambat, jawabannya berlapis. Karhutla memukul sektor berbasis lahan secara langsung, lalu merembet ke aktivitas lain ketika asap pekat memaksa orang berhenti bekerja dan bepergian. BPS menyebut penurunan terjadi pada beberapa lapangan usaha di provinsi terdampak, bukan hanya satu sektor, walau rincian per provinsi belum seluruhnya dibuka.
📌 Baca Juga : Satgas Asap RI-Singapura: Di Balik Pertemuan Prabowo dan Vivian
Dampak Karhutla terhadap Ekonomi: Sektor Kehutanan Berbalik Kontraksi
Indikator paling gamblang ada di sektor kehutanan. Subsektor ini terkontraksi 2,52 persen pada kuartal III, padahal pada kuartal sebelumnya masih tumbuh sekitar enam persen. Perbalikan dari plus enam menjadi minus dua koma lima dalam satu kuartal bukan fluktuasi biasa, melainkan guncangan.
Kontraksi sektor kehutanan memang hanya satu bagian dari struktur ekonomi pulau yang ditopang banyak sektor. Namun angka itu bekerja seperti lampu indikator di dasbor: ia menandakan ada kerusakan pada basis sumber daya yang menopang industri turunan, mulai dari kayu hingga jasa lingkungan. Bila lampu itu terus diabaikan, mesin yang rusak biasanya baru ketahuan ketika sudah mogok.
Di Kalimantan Barat, pertumbuhan melambat dua kuartal berturut-turut, dari 6,14 persen pada triwulan I menjadi 5,24 persen pada triwulan III 2026. Media lokal menyebut karhutla sebagai biang keroknya. Kita sudah mengulas bagaimana fase kritis api bergeser menjadi ancaman bencana hidrometeorologi dalam Karhutla Mereda, Banjir dan Longsor Mengintai: Waspada Musim Hujan November 2026, dan data BPS ini menambahkan dimensi rupiahnya.
Mengapa Dampak Karhutla Tidak Terlihat di Angka Nasional?
BPS sendiri mengakui bahwa secara nasional dampaknya tidak terlalu terlihat. Penjelasannya sederhana: angka nasional adalah rata-rata, dan Kalimantan hanyalah satu bagian dari kue besar yang didominasi Jawa. Ketika Jawa tumbuh 5,84 persen, guncangan di pulau lain tenggelam dalam rata-rata.
Di sinilah letak persoalan kebijakan. Pemerintah pusat yang menatap angka 5,47 persen bisa merasa baik-baik saja, sementara daerah penyangga napas hutan membayar mahal. Rata-rata nasional tidak pernah mewakili pengalaman warga Palangka Raya, Pontianak, atau Samarinda yang berhari-hari berselimut asap.
Ada ironi lain dalam rilis yang sama. Konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga tumbuh 5,02 persen, lebih tinggi dari tahun lalu, karena aktivitas sosial dan kemanusiaan membanjir untuk merespons karhutla, gempa Flores, hingga banjir Solok. Ini analisis kami: produk domestik bruto menghitung aktivitas, bukan kerusakan. Belanja bantuan bencana ikut menambah angka pertumbuhan, sementara kerugian kesehatan dan ekologis tidak tercatat di sana.
📌 Baca Juga : Karhutla Mereda, Banjir dan Longsor Mengintai: Waspada Musim Hujan November 2026
Korban di Lapangan: Pemadam, Warga, dan Pelaku Usaha Kecil
Di balik persentase ada manusia. Tiga prajurit TNI gugur dalam kecelakaan helikopter saat memadamkan karhutla, setelah berminggu-minggu bertugas di lapangan. Warga menghirup udara berpolusi, aktivitas harian terganggu, dan pelaku usaha kecil kehilangan hari kerja. Data resmi yang memisahkan kerugian usaha mikro dan kecil dari angka agregat belum tersedia, dan justru kelompok inilah yang paling tipis bantalan ekonominya.
Sorotan internasional juga mengikuti. Isu asap lintas batas menjadi agenda diplomasi, sebagaimana kami bahas dalam Satgas Asap RI-Singapura: Di Balik Pertemuan Prabowo dan Vivian. Kerugian ekonomi domestik dan tekanan diplomasi adalah dua sisi mata uang yang sama.
Pertanyaan yang layak diajukan kepada pemerintah daerah dan pusat sederhana: berapa sebenarnya kerugian yang ditanggung warga, siapa yang harus menanggungnya, dan apakah ada mekanisme pemulihan bagi mereka yang kehilangan penghasilan? Tanpa jawaban terbuka atas pertanyaan itu, karhutla akan terus diperlakukan sebagai musibah tahunan, bukan kegagalan tata kelola yang bisa dicegah.
Apa yang Harus Dilakukan agar Karhutla Tidak Berulang?
Pencegahan hampir selalu lebih murah daripada pemadaman, tetapi anggaran pemadaman lebih mudah dibenarkan karena terlihat dramatis. Padahal ruang fiskal tidak lapang. Tekanan harga minyak dan belanja subsidi, yang kami ulas dalam Serangan AS ke Iran Usai Pemilu Sela: Dampaknya ke BBM dan APBN, membuat setiap rupiah yang terbakar menjadi lebih mahal.
Tiga langkah patut dituntut: restorasi dan pembasahan lahan gambut sebelum kemarau berikutnya, penegakan hukum yang konsisten terhadap korporasi pemilik konsesi terbakar, serta pelaporan dampak ekonomi per provinsi yang terbuka agar daerah punya dasar menuntut kompensasi dan perbaikan tata kelola.
📌 Baca Juga : Kasus Penyadapan Presiden Prabowo: 4 Tersangka Perwira Polri dan Pertanyaan Besar soal Dugaan Makar
Catatan Redaksi
Angka 3,96 persen adalah tagihan yang dikirim alam kepada kita atas kelalaian berulang. Bila tagihan itu terus diabaikan karena rata-rata nasional tampak sehat, bukankah kita sedang menukar masa depan Kalimantan dengan kenyamanan statistik? Pertumbuhan yang baik bukan yang tinggi di atas kertas, melainkan yang tidak membuat sebagian warganya terbatuk-batuk membayarnya.
Tags : Bisnis, Nasional, Karhutla 2026, Ekonomi Kalimantan, BPS, Pertumbuhan Ekonomi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sektor Kehutanan
© yudhabjnugroho™ — Analisis Independen | Ekonomi & Kebijakan Publik |
About yudhabjnugroho™️
Tidak ada komentar
Terima kasih telah berkunjung, silahkan tinggalkan komentar anda.