Tawaran Rp80 Juta agar Bungkam Soal Karhutla: Siapa di Balik Pesan untuk Kreator Medan Itu?
 |
| Konten kreator Aleh menuai sorotan publik usai mengungkap adanya tawaran kerja sama berdurasi 60 detik di Instagram Reels dengan nilai fantastis mencapai Rp80 juta, untuk tak membahas karhutla. | Foto : x.com / [@Beritasatu] / CC BY-SA. |
Kronologi Tawaran Rp80 Juta untuk Kreator Medan Soal Karhutla
YUDHABJNUGROHO™ - Pengakuan itu datang dari Rahmat Hidayat, kreator asal Medan yang dikenal sebagai Aleh, lewat Instagram pada Sabtu, 17 Oktober 2026. Ia mengaku dihubungi melalui WhatsApp oleh seseorang bernama Rasman yang, menurut IDN Times, mengaku dari tim instansi RI. Tawarannya: satu Reels 60 detik dengan bayaran Rp80 juta dalam kampanye yang disebut berlangsung sejak sekitar 20 Oktober, dengan permintaan agar sang kreator tidak membahas kabut asap karhutla. Pesan itu juga disebut bersifat rahasia dan meminta rencana kerja sama tidak disebarluaskan.
Aleh menolak. Menurut Warta Ekonomi, ia menilai tawaran itu tak berempati pada warga yang terpapar asap, apalagi saat harga masker melambung. Ia juga mempertanyakan uang siapa yang dipakai, sementara warga menanggung asap dan pajaknya dipakai tanpa kejelasan.
Tawaran itu tiba saat Sumatra Utara menghadapi kondisi darurat kabut asap hingga sekolah di wilayah itu beralih ke pembelajaran jarak jauh, menurut IDN Times. Konteks inilah yang membuat sebuah pesan 'jangan bahas asap' terdengar begitu sumbang.
📌 Baca Juga : Musim Hujan 2026 Lebih Singkat tapi Deras: Kalimantan Siaga Banjir Usai Karhutla
Benarkah Nama Komisi IV DPR Disebut dalam Pesan Buzzer Karhutla?
Kehebohan membesar setelah beredar tangkapan layar lain yang memperlihatkan bagian pesan yang dicoret dan diduga memuat nama Komisi IV DPR RI, menurut Gelora. Pemilik akun X yang mengunggahnya mempertanyakan dari mana lembaga itu memperoleh uang untuk membayar jasa buzzer. Ini harus ditegaskan: dugaan pencantuman nama lembaga tidak serta-merta membuktikan bahwa Komisi IV adalah pemberi tawaran, penyelenggara kampanye, atau sumber dana. Dalam tangkapan layar itu, kata 'Komisi IV DPR RI' tampak dicoret, sehingga publik hanya bisa menebak apakah bagian itu ditulis pengirim atau ditambahkan pihak lain. Hanya dokumen asli yang dapat menjawabnya. Identitas pihak yang mengajukan tawaran, menurut Pikiran Rakyat, belum dipastikan. Sampai tulisan ini dibuat, kami belum menemukan konfirmasi resmi dari DPR.
Bantahan, Klarifikasi, dan Desakan Polisi Periksa Kreator
Respons publik bercabang. Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara dari Gerindra, Ihwan Ritonga, mendesak Ditressiber Polda Sumut menelusuri kebenaran pengakuan itu. Ia mempertanyakan mengapa nomor pengirim tidak ditampilkan, meminta bukti percakapan diperiksa, dan meminta aparat mengidentifikasi pengirim berinisial R. Penelusuran semacam itu memang perlu, asalkan berlaku setara: pengirim pesan juga harus ditemukan, bukan hanya pembawa kabarnya. Ihwan menegaskan isu karhutla dan kabut asap menyangkut kepentingan masyarakat luas, sehingga dugaan upaya membungkam penyuara dampak bencana perlu diusut. Di titik ini, kedua kubu sebenarnya sepakat pada satu hal: dugaan itu tak boleh dibiarkan menggantung.
Sementara itu, Kilat.com memuat klarifikasi Aleh yang menyinggung kemungkinan penipuan dan kecurigaan adanya oknum yang mencari kegaduhan. Judul laporan lain di situs yang sama mengutip seorang narasumber bernama Hasbil Mustaqim yang menyatakan lembaga tak pernah membayar untuk membungkam suara, meski lembaga yang dimaksud belum jelas dari judul tersebut.
📌 Baca Juga : Musim Hujan 2026 Terlambat, Karhutla Kalimantan Meluas dan Asapnya Sampai Singapura
Kementerian Kehutanan Libatkan Influencer, Mengapa Harus Dilarang Membahas Asap?
Konteksnya membuat tawaran ini janggal. Pada September 2026, Kementerian Kehutanan memang mendorong pelibatan influencer dalam edukasi pencegahan karhutla, menurut Pewarta Nusantara. Tetapi edukasi publik yang sehat lazimnya membahas persoalan, bukan menutupinya. Belum ada konfirmasi apakah syarat 'jangan bahas asap' adalah kebijakan resmi lembaga tertentu atau sekadar usulan pihak yang menghubungi kreator.
Padahal kebakaran terus meluas. Sebagaimana kami tulis dalam Karhutla Meluas hingga Papua, Ambon, dan Singapura-Malaysia, asapnya sudah lintas wilayah. Video tol Palembang yang dipenuhi kabut tebal hingga truk berhenti di bahu jalan beredar luas, dan Menteri Kesehatan mengimbau kelompok rentan tetap di rumah.
Anggota Komisi IV sendiri, Rajiv dari NasDem, pada Agustus mendesak Kementerian Keuangan mencairkan anggaran operasional penanganan karhutla Rp290,9 miliar, dan Polri mengumumkan 72 tersangka karhutla. Dengan anggaran dan penindakan sebesar itu, pertanyaannya sederhana: untuk apa membatasi pembicaraan publik?
Uang Publik, Dana Bencana, dan Pertanyaan yang Belum Terjawab
Pertanyaan paling mendasar: siapa pembayarnya? Bila uang publik yang dipakai, ia harus bisa dilacak dari pos anggaran mana. Isu ini terasa sensitif di tengah operasi tangkap tangan KPK di BNPB terkait dana siap pakai kebencanaan, yang kami urai dalam OTT KPK di BNPB dan Adik Kepala BNPB. Belum ada bukti hubungan antara kedua perkara, dan kami tidak menyiratkannya. Namun keduanya bertemu pada satu soal: transparansi uang negara saat bencana.
Ada pula soal kebebasan informasi. Di tengah perdebatan RUU Penyiaran, pesan 'jangan bahas' sekecil apa pun layak dipertanyakan. Publik perlu tahu siapa Rasman, instansi mana yang ia maksud, dan apakah pesan itu otentik. Satu langkah sederhana bisa meredam spekulasi: pihak yang disebut membuka dokumen kampanye, daftar influencer yang dihubungi, dan sumber anggarannya. Tanpa itu, publik hanya memegang tangkapan layar dan dugaan. Bagi para kreator, kasus ini juga ujian etika, sebab honor besar untuk menutup topik yang menyangkut kesehatan publik sulit dibela sebagai kerja sama konten biasa.
📌 Baca Juga : Karhutla 2026: Asap Sampai Papua, Mengapa Belum Bencana Nasional?
Catatan Redaksi
Klaim ini belum terverifikasi. Identitas pengirim, instansi yang disebut, dan sumber dana masih gelap, dan kami mengajak pembaca menahan diri dari menyimpulkan siapa dalangnya. Namun menahan diri dari menuduh tidak berarti berhenti bertanya. Redaksi membuka hak jawab bagi semua pihak yang disebut. Menurut Anda, bila benar ada anggaran untuk membatasi pembahasan bencana, siapa yang harus lebih dulu menjelaskannya ke publik? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.
Tags ; tawaran Rp80 juta karhutla, buzzer karhutla, kreator Medan Aleh, kabut asap, Komisi IV DPR, kebebasan informasi, berita nasional, buzzer karhutla Rp80 juta, kreator Medan Aleh karhutla, siapa Rasman tawaran karhutla, Komisi IV DPR buzzer karhutla, kabut asap Sumatra Utara 2026
© yudhabjnugroho™ — Analisis Independen | Ekonomi & Kebijakan Publik |
About yudhabjnugroho™️
Tidak ada komentar
Terima kasih telah berkunjung, silahkan tinggalkan komentar anda.