Rp229 Triliun yang Tiba-tiba Senyap: Ke Mana Perginya Makan Bergizi Gratis dari Pidato RAPBN 2027?
 |
| Gedung Nusantara, kompleks parlemen MPR/DPR/DPD RI di Jakarta, lokasi penyampaian pidato kenegaraan dan Nota Keuangan RAPBN setiap tahunnya. | Foto : x.com / [@Tempodotco] / CC BY-SA. |
Dari Agenda Utama Menjadi Satu Kalimat
YUDHABJNUGROHO™ - Pada 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan sekaligus Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang APBN 2027 di hadapan sidang paripurna DPR/MPR. Delapan Program Kerja Prioritas Nasional dipaparkan secara rinci: kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, infrastruktur dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan, hingga penurunan kemiskinan.
Yang mencolok justru dari apa yang tidak disebut. MBG — program yang pada 2025 mendapat porsi khusus dalam delapan agenda prioritas RAPBN 2026, lengkap dengan target penerima dan proyeksi anggaran — kali ini hanya muncul lewat satu kalimat retoris: "Negara harus hadir ketika anak-anak membutuhkan makan bergizi dan sekolah yang baik." Tak ada angka, tak ada target penerima baru, tak ada penjelasan soal Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tahun lalu jadi sorotan.
Padahal berdasarkan hitungan Badan Anggaran DPR, alokasi langsung program makan bergizi bagi anak sekolah saja diperkirakan berada di kisaran Rp174 hingga Rp180 triliun pada 2027 — angka yang jauh dari kecil untuk sebuah program yang tiba-tiba kehilangan sorotan dalam pidato resminya sendiri.
Pola minim transparansi semacam ini sebenarnya bukan hal baru. Publik masih ingat bagaimana dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran MBG sempat ramai dibahas beberapa bulan lalu, sebelum akhirnya redup dari pemberitaan.
📌 Baca Juga : 40.000 Kasus Keracunan MBG Tanpa Proses Hukum, Ke Mana Perginya Pengawasan Negara?
Bukan Cuma MBG yang Menghilang
Menariknya, MBG tak sendirian. Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) dan pendidikan — dua agenda yang pada 2025 mendapat penjelasan rinci sebagai bagian eksplisit prioritas RAPBN 2026 — juga tak lagi tampil sebagai program utama yang dijelaskan secara khusus di pidato tahun ini. Sebagai gantinya, Prabowo lebih banyak memaparkan target teknis baru: renovasi 10.000 Puskesmas, pembangunan atau revitalisasi 441 RSUD, serta penyelesaian renovasi sekolah yang membutuhkan perbaikan.
Pergeseran fokus ini bisa dibaca dua arah. Di satu sisi, pemerintah mungkin ingin menghindari sorotan berulang terhadap program yang sempat diguncang isu efisiensi dan dugaan korupsi pengelolaan dana. Di sisi lain, minimnya detail justru memicu pertanyaan yang lebih besar: apakah MBG sedang direstrukturisasi diam-diam, atau justru dikurangi porsinya tanpa pernah diumumkan secara terbuka kepada publik yang selama ini jadi penerima manfaatnya?
📌 Baca Juga : Prabowo Jadi Tamu Kehormatan Putin di Vladivostok, saat Asap Karhutla dan Reruntuhan Gempa Masih Menyelimuti Negeri
Ketua Banggar Buka Suara, Tapi Belum Menjawab Semua
Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mencoba meredam kekhawatiran ini. Ia menegaskan bahwa detail alokasi program prioritas — termasuk MBG — akan tetap dibuka secara transparan begitu presiden menyampaikan rancangan anggaran secara resmi, karena itu adalah hak publik yang tidak bisa ditutup-tutupi.
Namun pernyataan itu belum menjawab pertanyaan paling mendasar: kenapa program sebesar ini justru tak lagi mendapat porsi penjelasan khusus dalam pidato kenegaraan, forum paling terbuka dan paling banyak disorot publik? Ketegangan semacam ini mengingatkan pada dinamika serupa saat isu transparansi anggaran menjadi sorotan dalam pembahasan ekonomi nasional belakangan ini — di mana angka besar sering kali baru terungkap detailnya jauh setelah keputusan diambil.
Sinyal Pasar Justru Positif — Tapi Untuk Siapa?
Ironisnya, pidato RAPBN 2027 ini justru direspons positif oleh pasar. Indeks harga saham bergerak menguat pasca-pidato, seolah investor lebih peduli pada kepastian fiskal makro ketimbang detail program sosial seperti MBG. Prabowo sendiri menargetkan belanja negara 2027 sebesar Rp4.097,2 triliun, naik dari Rp3.842,7 triliun di APBN 2026, dengan defisit yang diklaim tetap terjaga di angka 0,91 persen terhadap PDB.
Di atas kertas, angka-angka ini terdengar sehat. Tapi bagi jutaan anak penerima manfaat MBG di berbagai daerah, pertanyaan yang lebih relevan bukan soal indeks saham, melainkan: apakah makan siang gratis mereka masih akan ada tahun depan, dan dengan skema seperti apa?
Perlu dicatat, pemerintah juga tengah mendorong konsolidasi pengadaan barang dan jasa sebagai bagian dari efisiensi belanja negara. Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat konsolidasi pengadaan daerah menghasilkan efisiensi 20,86 persen pada 2025 dan naik menjadi 25,43 persen pada 2026. Jika pola ini diperluas, pemerintah memproyeksikan efisiensi bisa mencapai 30 persen dari total belanja pengadaan sekitar Rp1.200 triliun. Pertanyaannya, apakah efisiensi semacam ini turut menyentuh skema distribusi MBG yang selama ini melibatkan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh daerah — ataukah justru program ini sedang dipangkas diam-diam dengan dalih efisiensi tanpa penjelasan yang memadai kepada publik?
Pertanyaan semacam ini semakin relevan mengingat rupiah yang masih tertekan dan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih — kondisi yang membuat setiap rupiah anggaran publik seharusnya dipertanggungjawabkan lebih ketat, bukan malah makin kabur penjelasannya.
📌 Baca Juga : Sepuluh Tuntutan yang Menggantung: Ke Mana Perginya Janji DPR Usai Demo 27 Agustus?
Catatan Redaksi
Ketika sebuah program bernilai ratusan triliun rupiah kehilangan penjelasan rincinya dalam forum paling terbuka sekalipun, publik berhak curiga — bukan karena ingin mencari kesalahan, tapi karena itu adalah cara paling dasar menjaga akuntabilitas negara. Redaksi mengajak pembaca untuk terus mengawal isu ini: bukan sekadar menerima klaim "akan dibuka secara transparan", tapi menagih detailnya sampai benar-benar tersedia. Sebab anggaran publik yang senyap dari sorotan adalah anggaran yang paling rentan diselewengkan.
Tags ; MBG, Makan Bergizi Gratis, RAPBN 2027, Prabowo Subianto, Nota Keuangan, anggaran negara, kebijakan fiskal, Banggar DPR
© yudhabjnugroho™ — Analisis Independen | Ekonomi & Kebijakan Publik |
About yudhabjnugroho™️
Tidak ada komentar
Terima kasih telah berkunjung, silahkan tinggalkan komentar anda.