Reformasi Jilid 2: Hitung Mundur Tenggat Mahasiswa ke Istana, Tersisa 2 Hari
 |
| Massa mahasiswa dalam salah satu rangkaian gelombang demonstrasi menolak kebijakan ekonomi pemerintah yang berlangsung sejak 2025 hingga pertengahan 2026. | Foto : Wikimedia Commons / [Maria Cynthia] / CC BY-SA. |
Dua hari. Itulah waktu yang tersisa sebelum tenggat mahasiswa kepada Istana resmi berakhir, sementara pemerintah sudah menyatakan tidak akan menghentikan satu pun program yang justru dituntut untuk dihentikan. Jika Istana tetap bersikukuh diam, siapkah kita menyaksikan "Reformasi Jilid 2" berubah dari sekadar ancaman di media sosial menjadi kenyataan di jalanan?
Dua Tenggat yang Saling Berkejaran
YUDHABJNUGROHO™ - Sejak awal Juni 2026, dua jam pasir berjalan bersamaan tanpa pernah disinkronkan oleh siapa pun. Jam pasir pertama dimulai pada 5 Juni, saat Aliansi BEM Seluruh Indonesia wilayah Jawa Tengah membakar uang kertas tiruan di depan Kantor Bank Indonesia Semarang dan memberi pemerintah waktu 18 hari untuk memperbaiki nilai tukar rupiah yang sempat ambruk ke Rp18.201 per dolar AS. Tenggat itu akan jatuh pada 23 Juni.
Jam pasir kedua lebih pendek. Senin lalu, 15 Juni, lima belas delegasi mahasiswa dari Universitas Bung Karno, MH Thamrin, dan Universitas Terbuka diterima Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres setelah sempat dihadang barikade polisi di Tugu Tani. Mereka menyerahkan tuntutan soal MBG, harga BBM, dan rupiah, lalu memberi waktu 5x24 jam. Tenggat itu jatuh pada 19 Juni: dua hari dari sekarang.
Dua tenggat ini berbeda kelompok, berbeda kampus, bahkan berbeda gaya tekanan. Tapi keduanya bertemu di titik yang sama: kesabaran publik terhadap rupiah yang terus tertekan, harga Pertamax yang melompat 32 persen, dan istilah yang mulai terasa kurang seperti hiperbola, Reformasi Jilid 2.
Gelombang ini juga tidak lagi terpusat di Jakarta. Sejak pekan lalu, aksi serupa pecah di Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Banjarmasin, bahkan Balikpapan, kota yang selama ini relatif tenang dari riuh demonstrasi nasional. Eskalasi geografis semacam ini biasanya jadi sinyal bahwa sebuah isu sudah bergeser dari kemarahan elite kampus menjadi keresahan akar rumput yang lebih luas. Risiko terbesarnya bukan pada orasi dan spanduk, melainkan pada penyusup: aksi di Bundaran HI pekan lalu sempat diwarnai penangkapan seorang pemuda yang membawa tiga botol bom molotov, bukti bahwa demonstrasi damai selalu punya celah untuk ditunggangi kepentingan yang jauh lebih gelap.
📌 Baca juga: Setelah Bundaran HI Membara: Tersangka Molotov, Gelombang Demo Lanjutan, dan Prabowo yang Masih Bungkam
Istana Sudah Menjawab, Tapi Bukan Jawaban yang Diharapkan
Bertemu Gibran memang tidak sama dengan tuntutan terpenuhi. Wapres dilaporkan mencatat poin-poin tuntutan di buku kecilnya dan berjanji menyampaikannya ke Presiden Prabowo Subianto, tapi sehari sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari sudah menegaskan sikap resmi Istana: program Makan Bergizi Gratis tetap akan berjalan, hanya dievaluasi tata kelolanya.
Soal pemborosan APBN, Qodari justru membalik argumen. Ia menyebut pemerintah sedang menghentikan kebocoran anggaran lewat Danantara, lembaga yang memangkas ratusan BUMN dan anak usaha Pertamina. Bagi mahasiswa, jawaban ini terdengar seperti pengalihan isu. Bagi pemerintah, ini disebut sebagai reformasi ekonomi jilid dua versi mereka sendiri, ironi yang tidak luput dari sindiran warganet.
Angka yang Bikin Istana Sulit Mengalah
Di balik kesan keras kepala, ada hitung-hitungan fiskal yang membuat konsesi penuh hampir mustahil. Bank Indonesia sendiri sudah menaikkan suku bunga acuan tiga kali sejak Mei, total 75 basis poin menjadi 5,5 persen, namun rupiah hanya sempat menguat sesaat sebelum kembali tertekan oleh permintaan musiman dolar untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen. APBN 2026 sendiri disusun dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia 70 dolar AS per barel dan kurs Rp16.500. Realisasinya jauh meleset: rata-rata harga minyak Januari–Mei sudah 91,8 dolar AS, sementara rupiah bertengger di atas Rp18.000.
Setiap kenaikan satu dolar pada harga minyak menambah pendapatan negara Rp3,5 triliun, tapi sekaligus menambah belanja Rp10,3 triliun, defisit melebar bersih Rp6,8 triliun. Jika harga minyak bertahan di 92 dolar tanpa intervensi, defisit fiskal bisa menembus 3,7 persen PDB. Menurunkan harga BBM dalam kondisi ini berarti menambah ratusan triliun beban subsidi baru ke pundak negara yang sedang berusaha menjaga defisit tetap aman.
Pertanyaannya, dari mana uang talangannya bisa diambil? Jawaban paling masuk akal justru ada di tuntutan yang ditolak mentah-mentah: hentikan MBG. Pagu Badan Gizi Nasional tahun ini mencapai Rp268 triliun, dan jika dana siaga Rp67 triliun ikut dihitung, totalnya tembus Rp335 triliun, angka yang cukup besar untuk menambal banyak hal, tapi juga terlalu politis untuk disentuh karena program ini adalah proyek andalan Presiden sendiri.
📌 Baca juga: Pertamax Melonjak 32 Persen, BI Rate Terancam Naik: Kelas Menengah Indonesia Dihimpit dari Dua Sisi
1998 Jilid Dua, atau Sekadar Tekanan Politis?
Bukan berarti situasi ini steril dari pembanding sejarah. Sejumlah pengamat memang membandingkan tensi hari ini dengan krisis 1998. Tapi analis politik dari Universitas Parahyangan, Ayip Tayana, mengingatkan agar perbandingan ini tidak gegabah. Menurutnya, legitimasi elektoral pemerintahan Prabowo-Gibran masih bertahan di kisaran 72 persen, koalisi partai pendukung nyaris menyeluruh, dan belum ada tanda krisis legitimasi politik seperti yang menyertai keruntuhan Soeharto.
Dengan kata lain, rupiah yang melemah dan harga BBM yang naik tidak otomatis menjadi pintu masuk pelengseran kekuasaan, kecuali jika narasi ekonomi ini sengaja dibawa ke arah politik kekuasaan, bukan sekadar evaluasi kebijakan. Tapi argumen ini juga punya sisi rapuh: tekanan ekonomi yang nyata, ditambah kombinasi pemborosan proyek mercusuar seperti IKN Nusantara yang menelan Rp147 triliun tanpa Keppres pemindahan ibu kota yang jelas, membuat narasi negara baik-baik saja semakin sulit dijual ke publik yang setiap hari mengecek harga di SPBU dan nilai tukar di aplikasi dompet digital.
📌 Baca juga: IKN Nusantara: Rp147 Triliun Sudah Habis, Keppres Belum Terbit — Benarkah Kita Sedang Membangun Kota Hantu?
Catatan Redaksi
Terlepas dari apakah dua hari ke depan akan benar-benar melahirkan gelombang aksi berjilid-jilid atau justru mereda seperti banyak ultimatum sebelumnya, ada satu hal yang sebenarnya tidak perlu menunggu tenggat untuk dijawab: apakah pemerintah mendengar sebelum dipaksa mendengar oleh jalanan? Sejarah politik Indonesia berulang kali menunjukkan, perubahan paling besar jarang lahir dari kesediaan elite mendengar lebih awal, melainkan dari keterlambatan mereka menyadari bahwa rakyat sudah lebih dulu berhenti percaya. Pertanyaannya kini bukan lagi soal akan terjadi atau tidak, tapi soal siapa yang lebih dulu kehabisan kesabaran: rakyat di jalanan, atau Istana di balik pagar tinggi yang mulai terasa semakin jauh dari keresahan warganya sendiri.
Tags ; Ekonomi, PLN, tagihan listrik, tarif listrik 2026, konsumen, BUMN, transparansi, lonjakan tagihan, kuartal III
© YUDHABJNUGROHO™ — Analisis Independen | Ekonomi & Kebijakan Publik
About yudhabjnugroho™️
Tidak ada komentar
Terima kasih telah berkunjung, silahkan tinggalkan komentar anda.