Paradoks Ekonomi RI: Tumbuh 5,61% Lampaui G20, tapi Kenapa Buruh Tetap Dirumahkan?
 |
| Ilustrasi data pertumbuhan ekonomi. Foto bersifat ilustratif umum, bukan dokumentasi acara resmi yang dibahas dalam artikel. | Foto : Magnific / [Freepik] / CC BY-SA. |
Angka-Angka yang Tampak Sempurna
YUDHABJNUGROHO™ - Klaim Purbaya bukan tanpa data pendukung. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen secara tahunan melampaui rata-rata pertumbuhan negara-negara G20 dan ASEAN, dengan inflasi Mei 2026 yang terjaga di level 3,08 persen. Defisit anggaran tetap dijaga di bawah 3 persen terhadap PDB, PMI manufaktur berada di level ekspansif 50,0, pertumbuhan kredit perbankan mencapai 11,5 persen yoy, dan cadangan devisa tercatat 144,9 miliar dolar AS atau setara 5,6 bulan impor.
Yang lebih menarik, Purbaya juga mengklaim 1,9 juta lapangan kerja baru tercipta sehingga tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,68 persen, sementara tingkat kemiskinan menurun dari 8,57 persen pada September 2024 menjadi 8,25 persen pada September 2025. Di atas kertas, ini adalah rapor yang nyaris sempurna untuk sebuah negara berkembang di tengah ketidakpastian ekonomi global.
📌 Baca Juga : BI Rate Tembus 5,75 Persen, Janji Bunga KPR Tidak Naik Itu Berlaku untuk Siapa Sebenarnya?
Realitas yang Tidak Sinkron dengan Klaim
Tapi cobalah tengok ke Kabupaten Bandung dan Mojokerto. Pada hari yang hampir bersamaan dengan pidato Purbaya di Tianjin, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan Said Iqbal justru mengumumkan temuan yang sangat berbeda: 4.000 buruh pabrik sepatu pemasok Nike di Bandung dirumahkan, 2.500 buruh pabrik kertas raksasa di Mojokerto menggantung nasibnya, dan setidaknya dua perusahaan komponen otomotif berencana memindahkan sebagian produksi ke Vietnam.
Jika angka pengangguran terbuka benar-benar turun ke 4,68 persen dan tercipta 1,9 juta lapangan kerja baru, mengapa gelombang PHK di sektor padat karya justru tampak makin deras menjelang pertengahan tahun? Salah satu kemungkinan jawabannya terletak pada jenis lapangan kerja yang tercipta. Data ketenagakerjaan agregat sering kali tidak membedakan antara pekerjaan formal bergaji tetap di sektor manufaktur dengan pekerjaan informal atau sektor jasa berskala kecil—dua jenis pekerjaan yang punya dampak sangat berbeda terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga kelas menengah-bawah.
📌 Baca Juga : Pertamax Naik 30%, BPJS Defisit Rp30 Triliun: Dua Bom Waktu yang Langsung Hantam Dompetmu
Siapa yang Sebenarnya Menikmati Pertumbuhan Ini?
Pertanyaan paling tajam yang layak diajukan ke balik angka-angka makro ini adalah soal distribusi. Pertumbuhan kredit perbankan 11,5 persen yoy dan PMI manufaktur ekspansif memang menunjukkan ada aktivitas ekonomi yang bergerak. Tapi pertumbuhan semacam ini bisa saja terkonsentrasi di sektor-sektor yang padat modal—seperti hilirisasi tambang dan industri berbasis ekspor komoditas—ketimbang sektor padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki yang justru menyerap jutaan tenaga kerja kelas pekerja.
Pola ini sebenarnya bukan fenomena baru di Indonesia. Setiap kali angka pertumbuhan PDB dirilis tinggi, pertanyaan klasik yang selalu muncul adalah: pertumbuhan ini dirasakan siapa? Jika hilirisasi nikel dan ekspor komoditas mendongkrak PDB nasional, sementara pabrik sepatu dan pabrik kertas yang menyerap ratusan ribu buruh justru kolaps karena persoalan rantai pasok dan sengketa internal, maka angka 5,61 persen itu sejatinya menyembunyikan kesenjangan struktural yang sudah lama jadi penyakit kronis ekonomi nasional.
📌 Baca Juga : Cadangan Devisa Indonesia Menyusut ke USD144,9 Miliar — Alarm atau Aman?
Dua Cerita, Satu Negara
Said Iqbal sendiri menyebut situasi PHK di Mojokerto dan Bandung berpotensi "mengganggu stabilitas ekonomi, bahkan stabilitas politik"—sebuah peringatan yang seharusnya menjadi alarm bagi pembuat kebijakan, alih-alih sekadar catatan kaki di balik klaim pertumbuhan yang gemilang. Pemerintah melalui delapan klaster program prioritas nasionalnya mengklaim sedang memperkuat ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa. Tapi klaim ini akan terasa hambar bagi seorang buruh di Mojokerto yang sudah hampir dua tahun tidak menerima gaji penuh, atau seorang pekerja pabrik sepatu di Bandung yang baru saja dirumahkan tanpa kepastian kapan akan dipanggil kembali bekerja.
Dua narasi ini sebenarnya bisa benar secara bersamaan—ekonomi makro memang tumbuh, namun distribusinya tidak merata sehingga sebagian sektor justru mengalami kontraksi tajam. Yang jadi masalah adalah ketika narasi pertumbuhan ditampilkan secara terpisah dari realitas PHK, publik kehilangan konteks untuk menilai apakah kebijakan ekonomi pemerintah benar-benar berpihak pada kelas pekerja atau hanya berhasil di level statistik agregat.
Catatan Redaksi
Angka pertumbuhan ekonomi yang gemilang dan gelombang PHK yang nyata bukanlah kontradiksi yang mustahil—keduanya bisa terjadi bersamaan dalam ekonomi yang timpang distribusinya. Yang perlu kita waspadai bersama adalah ketika klaim makro digunakan untuk menutupi persoalan struktural di lapangan, alih-alih menjadi alat untuk mengidentifikasi sektor mana yang butuh intervensi segera. Pembaca, menurut Anda, apakah angka pertumbuhan PDB nasional masih layak dijadikan satu-satunya ukuran kesejahteraan rakyat, atau sudah waktunya kita menuntut indikator yang lebih jujur menggambarkan nasib para pekerja di lantai produksi? Mari kita terus mengawal data ini dengan kritis, bukan sekadar menerimanya sebagai kabar baik di permukaan.
Tags ; ekonomi Indonesia 2026, Purbaya, pertumbuhan PDB, G20, PHK buruh, daya beli, inflasi, ketenagakerjaan, Menteri Keuangan
© yudhabjnugroho™ — Analisis Independen | Ekonomi & Kebijakan Publik|
About yudhabjnugroho™️
Tidak ada komentar
Terima kasih telah berkunjung, silahkan tinggalkan komentar anda.