Trump Ancam Serang Iran Lagi, Selat Hormuz Tegang: Pertamax RI di Ujung Tanduk
 |
| Ilustrasi kilang minyak dan distribusi energi global. Foto bersifat ilustratif umum, bukan dokumentasi lokasi atau peristiwa spesifik yang dibahas dalam artikel. | Foto : Magnific / [Freepik] / CC BY-SA. |
Damai yang Tak Pernah Benar-Benar Damai
YUDHABJNUGROHO™ - Pekan lalu, dunia sempat bernapas lega. Nota kesepahaman antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian ditandatangani secara digital, membuka jalan bagi normalisasi lalu lintas di Selat Hormuz. Harga minyak dunia langsung ambruk, dengan Brent merosot hampir 4 persen dalam semalam.
Namun euforia itu tak berumur panjang. Trump kembali melontarkan ancaman aksi militer terhadap Iran pada Minggu (21/6), tepat ketika delegasi kedua negara bertemu di Burgenstock, Swiss, untuk pembicaraan implementasi pertama sejak gencatan senjata 60 hari disepakati. Iran pun kembali menutup sementara Selat Hormuz, jalur yang dilalui sekitar seperlima perdagangan minyak global.
Akibatnya, harga minyak kembali menguat. Analis memperkirakan Brent akan bergerak di kisaran 75–82 dolar AS per barel dalam waktu dekat, meski masih jauh dari puncaknya saat konflik memanas di atas 120 dolar AS.
Mengapa Drama Ini Tak Kunjung Selesai
Yang membuat situasi ini sulit dibaca bukan cuma soal senjata, tapi soal kepercayaan. Iran menuduh Washington gagal memastikan gencatan senjata berjalan di kawasan lain, termasuk Lebanon. Kesepakatan soal Hormuz sendiri masih menyisakan tanda tanya: Iran menyebut pengaturan lalu lintas akan dilakukan bersama Oman, namun mekanisme pelayaran dan potensi biaya tambahan bagi kapal yang melintas belum jelas.
Data lapangan menunjukkan ketegangan itu nyata. Saat blokade sempat diberlakukan, lalu lintas kapal di Hormuz anjlok drastis — dari kondisi normal sekitar 100 kapal per hari menjadi hanya segelintir kapal berbendera China dan Liberia yang berhasil melintas dalam 24 jam.
Negara-negara importir minyak besar seperti India dan China paling merasakan dampaknya. China, sebagai pembeli terbesar minyak Iran, secara terbuka mengkritik langkah blokade AS sebagai tindakan yang berpotensi merusak stabilitas kawasan. Arab Saudi pun mulai memperkuat jalur pipa alternatif East-West yang tak melewati Hormuz sebagai langkah mitigasi.
📌 Baca Juga: Lolos dari MSCI, Rupiah Tetap Terkapar: Mengapa Indonesia Belum Bisa Bernapas Lega
Bagaimana Nasib Pertamax di Tengah Drama Ini
Di Indonesia, efek domino ini terasa langsung di SPBU. Sejak 10 Juni 2026, harga Pertamax 92 melonjak signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, mengikuti lonjakan Indonesian Crude Price (ICP) yang menjadi acuan harga BBM nonsubsidi.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sempat menyebut pembukaan kembali Hormuz sebagai faktor yang akan diperhitungkan dalam penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Pakar ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran, Yayan Satyaki, bahkan memproyeksikan Pertamax bisa turun bertahap menuju kisaran Rp13.000-an pada akhir tahun — dengan asumsi ICP melandai ke level 90,6 dolar AS per barel dan rupiah menguat.
Tapi proyeksi itu dibuat dengan satu catatan penting: dinamika geopolitik Timur Tengah masih sangat cair. Yayan merekomendasikan pemerintah menyiapkan simulasi skenario ICP di rentang 70–90 dolar AS per barel, karena menurutnya ketidakpastian rezim kebijakan jauh lebih besar daripada sekadar margin error statistik biasa.
Kabar baiknya, pemerintah punya bantalan fiskal yang relatif kuat. Saldo Anggaran Lebih (SAL) sekitar Rp420 triliun disebut masih mampu menutupi skenario terburuk — termasuk jika Hormuz kembali ditutup penuh dan ICP melonjak ke level 100 dolar AS per barel, yang berpotensi melebarkan defisit hingga Rp204 triliun. Namun Yayan mengingatkan, bantalan ini sifatnya "asuransi sekali pakai", bukan solusi struktural jangka panjang.
Sementara itu, Kementerian ESDM tetap memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite tidak akan naik selama ICP belum menembus 100 dolar AS per barel. Tapi untuk Pertamax dan varian nonsubsidi lain, harga akan terus bergerak mengikuti mekanisme pasar — naik-turun seiring drama yang dimainkan dua kepala negara di belahan dunia lain.
📌 Baca Juga: Paradoks Ekonomi RI: Tumbuh 5,61% Lampaui G20, tapi Kenapa Buruh Tetap Dirumahkan?
Siapa yang Paling Terdampak di Dalam Negeri
Kenaikan harga BBM nonsubsidi bukan sekadar angka di papan SPBU. Pertamax dan turunannya selama ini jadi pilihan utama kelas menengah perkotaan — pekerja kantoran, pengemudi ojek online yang menghindari antrean Pertalite, hingga pelaku usaha logistik kecil yang armadanya tak memenuhi syarat BBM subsidi. Setiap kenaikan Rp1.000 per liter pada level konsumsi rumah tangga kelas menengah, dalam hitungan kasar para ekonom, bisa menggerus daya beli yang baru pulih setelah tekanan inflasi pangan beberapa bulan terakhir.
Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal, bahkan mendesak Pertamina segera menurunkan harga Pertamax begitu ICP melandai, agar tekanan terhadap konsumen kelas menengah tidak berkepanjangan. Di sisi lain, sejumlah analis memperkirakan sekitar 10 persen pengguna Pertamax mulai beralih ke Pertalite demi menghemat pengeluaran — tren yang jika berlanjut justru bisa membebani kuota BBM bersubsidi yang sudah dipatok ketat dalam APBN 2026.
📌 Baca Juga: Trump Ngamuk ke Netanyahu: "Kamu Gila, Semua Orang Benci Israel!" — Retaknya Dua Sekutu Lama di Tengah Api Timur Tengah
Bayang-Bayang di Balik Setiap Negosiasi
Yang membuat situasi ini berbeda dari krisis energi sebelumnya adalah kecepatan perubahan narasinya. Dalam hitungan hari, dunia bergerak dari optimisme penuh — harga minyak ambruk, pasar saham menghijau — ke ketegangan baru yang dipicu satu pernyataan dari Gedung Putih. Pola berulang ini membuat banyak analis energi kini lebih berhati-hati menafsirkan setiap "kesepakatan damai" sebagai sesuatu yang final.
Bagi Indonesia, pelajaran pentingnya bukan hanya soal kapan harga Pertamax akan turun, tetapi soal seberapa tangguh struktur energi nasional menghadapi gejolak yang sifatnya episodik dan tak terduga. Selama harga BBM nonsubsidi masih sepenuhnya bergantung pada rata-rata ICP bulanan, setiap eskalasi di Timur Tengah akan selalu punya jalan untuk sampai ke dompet rakyat, meski baru terasa penuh sebulan kemudian.
Catatan Redaksi
Ironisnya, nasib dompet rakyat Indonesia hari ini ikut ditentukan oleh ketegangan dua pemimpin yang ribuan kilometer jauhnya. Setiap kali Trump melontarkan ancaman lewat unggahan atau pernyataan pers, harga di SPBU ikut bergetar. Pertanyaannya: sampai kapan ekonomi nasional harus terus menyandarkan stabilitasnya pada mood politik luar negeri yang berubah-ubah dalam semalam?
Tags ; Trump, Iran, Selat Hormuz, Pertamax, harga minyak dunia, ICP, ekonomi Indonesia
© yudhabjnugroho™ — Analisis Independen | Ekonomi & Kebijakan Publik |
About yudhabjnugroho™️
Tidak ada komentar
Terima kasih telah berkunjung, silahkan tinggalkan komentar anda.