Gelombang PHK Senyap: Dari Pabrik Sepatu Nike Bandung sampai Pabrik Kertas Mojokerto
 |
| Ilustrasi aktivitas di sektor industri padat karya Indonesia. Foto bersifat ilustratif, bukan dokumentasi lokasi spesifik pabrik yang dibahas. | Foto : Magnific / [Fxquadro] / CC BY-SA. |
Pabrik Sepatu Nike: Order Selesai, Nasib Buruh Menggantung
YUDHABJNUGROHO™ - Kabar ini pertama kali mengemuka dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, yang kini juga menjabat Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Dalam konferensi pers daring Minggu (21/6/2026), ia mengungkap ancaman PHK terhadap 4.000 karyawan PT Feng Tay Indonesia Enterprises, pabrik sepatu pemasok merek Nike di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Penjelasan soal sebab-akibatnya pun simpang siur. Versi pertama menyebut pesanan produksi sepatu Nike di pabrik tersebut sudah selesai dan perusahaan masih menunggu order berikutnya yang belum pasti. Versi kedua, dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi, menyebut sebab utamanya keterlambatan pasokan bahan baku yang sebelumnya dikirim langsung oleh Nike, namun kini dialihkan ke vendor pihak ketiga akibat gangguan rantai pasok global. Versi ketiga, dari Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Anton Supit, justru membantah keduanya—ia menyebut akar masalahnya adalah melemahnya permintaan ekspor di pasar global, bukan soal bahan baku.
Tiga versi, tiga kepentingan berbeda. Tapi yang pasti, sejak 15 Juni 2026, sekitar 4.000 dari total 14.000 pekerja PT Feng Tay sudah dirumahkan—dan ada informasi yang menyebut mereka hanya menerima 50 persen dari upah seharusnya, sebuah angka yang akan diperiksa langsung oleh Said Iqbal saat berkunjung ke lokasi.
📌 Baca Juga : Lolos dari MSCI, Rupiah Tetap Terkapar: Mengapa Indonesia Belum Bisa Bernapas Lega
Konflik Keluarga, Buruh Jadi Korban di Mojokerto
Jika kasus Bandung dipicu dinamika pasar global, kasus PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin) di Mojokerto justru berakar dari sengketa internal yang sudah berlangsung hampir dua tahun. Sebanyak 2.500 buruh perusahaan bubur kertas raksasa ini terancam PHK setelah dana modal kerja sebesar Rp800 miliar hingga Rp1 triliun tersangkut di Bank Prima—bank yang belakangan dilikuidasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan kini dananya berada di bawah kendali Lembaga Penjamin Simpanan.
Akar masalahnya lebih pelik lagi: konflik kepemilikan antarsaudara pasca-meninggalnya pendiri perusahaan. Akibat sengketa keluarga ini, sekitar 80 persen produksi PT Pakerin lumpuh sejak akhir 2024, menyisakan ribuan pekerja yang—menurut Ketua FSPMI Jawa Timur Jazilul—sudah hampir setahun tidak bekerja tanpa kepastian gaji, THR, hingga BPJS. Delapan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sempat mengancam membuat perusahaan pailit, meski seluruhnya ditolak Pengadilan Negeri Surabaya.
Said Iqbal sendiri menyebut situasi ini bisa "mengganggu stabilitas ekonomi, bahkan stabilitas politik"—sebuah pernyataan yang menunjukkan betapa seriusnya kasus ini dipandang di level pemerintah pusat.
Bukan Cuma Dua Pabrik, Ini Pola yang Lebih Besar
Yang membuat kasus Nike dan Pakerin terasa lebih mengkhawatirkan adalah keduanya bukan kasus berdiri sendiri. Said Iqbal mengungkap setidaknya ada empat perusahaan besar di Jawa yang terancam PHK massal akibat kombinasi fluktuasi kurs dan dampak ketegangan geopolitik antara Iran melawan Amerika Serikat-Israel. Dua perusahaan komponen otomotif di Pasuruan dan Mojokerto disebut berpotensi memindahkan sebagian produksinya ke Vietnam, menyusul keputusan strategis dari prinsipal mereka di Jepang yang ingin fokus mengembangkan kendaraan listrik di negara tersebut.
📌 Baca Juga : BI Rate Tembus 5,75 Persen, Janji Bunga KPR Tidak Naik Itu Berlaku untuk Siapa Sebenarnya?
Pola ini mengarah ke satu pertanyaan besar: apakah Indonesia sedang kehilangan daya tariknya sebagai basis produksi global, di saat negara tetangga seperti Vietnam justru makin agresif menarik investasi serupa? Sebagai mitigasi, Said Iqbal mengusulkan opsi relaksasi pajak bagi PT Feng Tay agar beban produksi lebih ringan, sembari menyurati langsung manajemen Nike melalui jalur serikat buruh dunia agar order tidak dikurangi.
Data ini sebetulnya bukan kabar baru bagi sektor padat karya. Industri alas kaki nasional tercatat menyerap hampir 800.000 tenaga kerja langsung, dengan ratusan ribu lainnya bekerja di sektor pendukungnya. Ketergantungan pada order ekspor membuat industri ini sangat sensitif terhadap gejolak ekonomi global—begitu permintaan dari merek-merek besar melambat, dampaknya langsung terasa di lantai produksi dalam hitungan minggu, bukan bulan.
📌 Baca Juga : Cadangan Devisa Indonesia Menyusut ke USD144,9 Miliar — Alarm atau Aman?
Catatan Redaksi
Di balik klaim pertumbuhan ekonomi yang mengungguli negara-negara G20, ada ribuan keluarga buruh di Bandung dan Mojokerto yang hari ini tidak tahu apakah mereka masih punya pekerjaan bulan depan. Angka makro yang gemilang sering kali tidak menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi di lantai produksi. Pertanyaannya untuk kita semua: ketika data statistik dan realitas lapangan berjalan berlawanan arah, mana yang sebenarnya lebih layak dipercaya sebagai cerminan kondisi ekonomi rakyat kebanyakan? Mari kita kawal bersama nasib para buruh ini, sebab di balik setiap angka PHK, ada cerita keluarga yang menggantung harapannya pada kepastian kerja esok hari.
Tags ; PHK 2026, buruh Nike Bandung, PT Feng Tay, PT Pakerin Mojokerto, Said Iqbal, KSPI, ketenagakerjaan, ekonomi Indonesia, industri sepatu
© yudhabjnugroho™ — Analisis Independen | Ekonomi & Kebijakan Publik|
About yudhabjnugroho™️
Tidak ada komentar
Terima kasih telah berkunjung, silahkan tinggalkan komentar anda.