Hasto PDIP Tuduh Jokowi Ubah Indonesia Jadi Negara Otoriter Populis: Sebuah Tuduhan, atau Pengakuan Terlambat?
.webp) |
| Upacara pengibaran bendera dalam peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026. Di momentum yang sama, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melontarkan kritik keras terhadap warisan demokrasi era Presiden ke-7 RI Joko Widodo. | Foto: Wikimedia Commons / [BPMI Sekretariat Presiden] / CC BY-SA |
YUDHABJNUGROHO™ – Di hadapan barisan kader partai, tepat di hari kelahiran Pancasila, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan tuduhan yang berat: Jokowi telah mengubah Indonesia menjadi negara otoriter populis.
Bukan bisik-bisik di koridor kekuasaan. Ini diucapkan terbuka, dalam pidato resmi upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026).
"Aparatur Negara Diturunkan Derajatnya"
Dalam pidatonya, Hasto menyatakan demokrasi Indonesia — baik secara politik maupun ekonomi — telah bergeser menjadi demokrasi yang sentralistik. Puncaknya terjadi pada periode kedua pemerintahan Jokowi, di mana menurutnya sistem hukum yang seharusnya menegakkan keadilan justru tunduk pada kepentingan kekuasaan.
Yang paling menusuk: Hasto secara terang-terangan menyebut aparat penegak hukum dan seluruh aparatur negara telah dijadikan alat mobilisasi elektoral dan pelindung elite kekuasaan — sebuah tuduhan yang langsung merujuk pada Pemilu 2024.
Ia juga menegaskan sikap PDIP yang menolak segala bentuk pembungkaman terhadap kelompok kritis, dan kekhawatiran partai atas menguatnya peran militer di ruang sipil.
Jokowi Absen, Undangan Tak Datang
Di hari yang sama, Jokowi tidak hadir dalam Upacara Hari Lahir Pancasila yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri. Alasannya: ajudan Jokowi menyatakan pihaknya tidak menerima undangan resmi maupun komunikasi apapun dari panitia hingga hari pelaksanaan.
Ketidakhadiran ini — disandingkan dengan pidato keras Hasto di forum terpisah — menciptakan narasi simbolik yang kuat: dua kubu yang dulu satu atap, kini berhadapan secara terbuka di hari yang paling sakral dalam kalender kebangsaan.
Kritik Keras dari Dalam Kandang Sendiri
Yang membuat tuduhan Hasto terasa lebih kompleks adalah konteks historisnya. PDIP adalah partai yang mengusung Jokowi selama dua periode penuh — 2014 hingga 2024. Jika benar aparatur negara "diturunkan derajatnya" dan demokrasi dirusak secara sistemik, maka pertanyaannya tak bisa dihindari: di mana PDIP selama sepuluh tahun itu?
Sejumlah pengamat politik menilai kritik ini lebih tepat dibaca sebagai upaya repositioning elektoral PDIP pasca kekalahan di Pemilu 2024, ketimbang sebagai evaluasi yang lahir dari kesadaran kolektif yang genuine. Tapi di sisi lain, ada juga yang menilai ini adalah keberanian yang terlambat hadir — lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.
Sinyal untuk Prabowo?
Pernyataan Hasto juga secara tersirat menyentuh pemerintahan Prabowo saat ini. Ia mengutip pernyataan Presiden Prabowo yang menegaskan pentingnya mekanisme check and balances — seolah mengajak pemerintah baru untuk tidak mengulangi pola yang sama.
Pesan yang disampaikan Hasto cukup jelas: PDIP ingin memposisikan diri sebagai penjaga demokrasi. Apakah ini konsisten dengan rekam jejak mereka selama satu dekade, publik yang akan menilai.y©
📌 Baca Juga:
· TNI Turun Berantas Begal Jakarta: Solusi Keamanan atau Alarm Bahaya bagi Demokrasi?
· Prabowo Wajibkan Bahasa Prancis di Semua Sekolah: Kebijakan Pendidikan atau Basa-Basi Diplomasi?
About yudhabjnugroho™️
Tidak ada komentar
Terima kasih telah berkunjung, silahkan tinggalkan komentar anda.