Prabowo Wajibkan Bahasa Prancis di Semua Sekolah: Kebijakan Pendidikan atau Basa-Basi Diplomasi?

Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraan ke Paris, Prancis, Mei 2026. Instruksi pengajaran bahasa Prancis di seluruh jenjang sekolah Indonesia disampaikan langsung di Istana Elysée. | Foto: Wikimedia Commons / [BPMI Setpres] / CC BY-SA

YUDHABJNUGROHO™ – Dari Istana Élysée, Paris, Presiden Prabowo Subianto melempar instruksi yang langsung menggelinding jadi perdebatan nasional: semua jenjang sekolah di Indonesia wajib mengajarkan bahasa Prancis. Ucapan itu disampaikan tepat di samping Presiden Emmanuel Macron, 28 Mei 2026. Heroik secara diplomatik — tapi bagaimana dengan realita di ruang kelas?

---

Instruksi Dadakan dari Paris

Prabowo menyatakan langsung di depan Macron bahwa ia telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah Indonesia untuk mempelajari bahasa Prancis, dengan alasan "melihat perkembangan dunia ke depan." Pernyataan itu disambut hangat tuan rumah — tapi di Jakarta, sambutan justru berbeda.

Ini bukan kali pertama. Pada Oktober 2025, saat menjamu Presiden Brasil Lula da Silva, Prabowo juga menginstruksikan hal serupa untuk bahasa Portugis. Sampai hari ini, instruksi Portugis itu belum punya roadmap, regulasi, maupun kesiapan implementasi yang jelas.

---

DPR dan Guru Angkat Tangan

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian langsung merespons dengan memanggil Kemendikdasmen untuk meminta klarifikasi. Ia menegaskan kebijakan pendidikan berskala nasional tidak bisa lahir hanya dari momen diplomasi tanpa landasan eksekusi yang kuat.

Lebih tajam, Koordinator Perhimpunan dan Pendidikan Guru (P2G) Satriwan Salim menyebut instruksi ini cenderung basa-basi diplomatik — tanpa alasan pedagogis yang jelas dan tanpa kajian kebutuhan nasional. Pertanyaannya memang mendasar: dari 270 juta penduduk Indonesia, berapa persen yang akan nyata-nyata membutuhkan bahasa Prancis dalam kehidupan dan karier mereka?

---

Kurikulum yang Sudah Sesak

Saat ini, sekolah Indonesia sudah mengajarkan lima bahasa asing pilihan: Arab, Prancis, Mandarin, Jepang, dan Korea. Menambah bahasa baru sebagai kewajiban di semua jenjang bukan sekadar urusan jadwal — ini menyangkut ketersediaan guru, anggaran pelatihan, dan kesiapan kurikulum yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan instruksi lisan dari luar negeri.

PDIP pun angkat suara. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menilai kebijakan pendidikan tidak bisa serta-merta diputuskan karena presiden sedang berkunjung ke suatu negara. Kebijakan sebesar ini butuh kajian mendalam, bukan keputusan spontan di atas karpet merah istana asing.

---

Antara Visi Global dan Realita Sekolah Pelosok

Indonesia punya lebih dari 216.000 sekolah. Sebagian besar berada di daerah yang masih berjuang memenuhi guru matematika dan sains yang cukup. Di sinilah pertanyaan sesungguhnya muncul: apakah kebijakan ini lahir dari kebutuhan anak didik Indonesia, atau dari kebutuhan citra diplomatik di panggung internasional?

DPR minta diterapkan bertahap. Guru minta dikaji dulu. Rakyat menunggu jawaban yang lebih dari sekadar instruksi dari balik mikrofon di Paris.y©

---

Baca Juga : KPR 40 Tahun: Cicilan Cuma Rp770 Ribu, tapi Berapa Total yang Kamu Bayar?

---

Tags ; bahasa Prancis sekolah, Prabowo pendidikan, kebijakan Kemendikdasmen, diplomasi Prancis, kurikulum 2026, bahasa asing Indonesia