Danantara Pangkas 877 BUMN, Pertamina Habisi 124 Anak Usaha: Efisiensi Rp50 Triliun atau Sekadar Janji?

Gedung Kantor Pusat PT Pertamina (Persero) di Jakarta, salah satu BUMN strategis yang menjadi bagian dari program streamlining Danantara 2026. | Foto : Wikimedia Commons / [NaidNdeso] / CC BY-SA.

Dari 1.077 perusahaan pelat merah yang ada, lebih dari separuhnya — sekitar 52 persen — tercatat merugi dengan akumulasi kerugian menembus Rp20 triliun. Danantara kini bergerak memangkas habis strukturnya menjadi 200–300 entitas saja. Pertanyaannya: siapa yang sesungguhnya menanggung biaya "efisiensi" ini?

---

Restrukturisasi Terbesar Sejarah BUMN Indonesia

YUDHABJNUGROHO™ - Danantara Indonesia resmi menjalankan transformasi paling ambisius dalam sejarah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia. Target pemangkasan dari 1.077 perusahaan menjadi hanya sekitar 200–300 entitas — sebuah pengurangan drastis lebih dari 75 persen portofolio perusahaan pelat merah.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegaskan proses streamlining ini ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir 2026. Landasan utamanya jelas: dari total perusahaan yang ada, 52 persen merugi, dengan total kerugian akumulatif mencapai Rp20 triliun. Angka yang tidak kecil untuk ditanggung negara.

"Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK," tegas Dony, menggarisbawahi komitmen pemerintah agar seluruh karyawan BUMN tetap dipertahankan meski jumlah entitas dipangkas besar-besaran.

---

📌 Baca Juga: Ratusan Dapur MBG Mogok, BGN Ganti Kepala: Krisis Diam-Diam di Balik Program Makan Gratis Prabowo

---

Pertamina Tebas 124 Anak Usaha Sekaligus

Sebagai bagian dari agenda besar Danantara, PT Pertamina (Persero) menjadi yang paling agresif bergerak. Perusahaan energi milik negara itu resmi memangkas 124 anak perusahaan melalui tiga skema: likuidasi, divestasi, serta merger dan spin-off.

Pada tahap pertama, 27 entitas telah lebih dahulu direstrukturisasi. Salah satu langkah konkret yang sudah berjalan adalah penggabungan PT Pertamina Patra Niaga, Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan Pertamina International Shipping (PIS) menjadi satu subholding downstream. Hasilnya tidak main-main — penghematan langsung dari merger ini diklaim mencapai USD 600–700 juta.

Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, menyebut proses ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mempercepat target swasembada energi nasional.

---

📌 Baca Juga: MBG Dipangkas Rp67 Triliun di Tengah Badai Korupsi: Program Prabowo Sedang Ujian Terberat

---

Rp50 Triliun Dihemat, tapi Siapa Menanggung Risikonya?

Di atas kertas, Danantara memproyeksikan penghematan langsung hingga Rp50 triliun per tahun dari seluruh program konsolidasi ini. Angka yang menggiurkan secara fiskal. Namun sejumlah pertanyaan kritis belum terjawab tuntas.

Pertama, soal nasib karyawan. Meski Dony Oskaria berulang kali menegaskan tidak ada PHK massal, proses pemindahan ribuan pegawai ke entitas hasil merger bukan urusan sederhana. Penyesuaian struktur jabatan, perbedaan sistem remunerasi, hingga potensi konflik budaya perusahaan adalah variabel yang tidak bisa diabaikan.

Kedua, soal efisiensi jangka panjang. Temuan Danantara di lingkungan Telkom Indonesia mengungkap praktik transaksi berlapis yang tidak efisien — proyek harus melewati beberapa lapisan anak perusahaan sebelum bisa dieksekusi. Konsolidasi memang solusi logis, tapi implementasinya membutuhkan tata kelola yang jauh lebih ketat dari sebelumnya.

Pada 2026, Danantara juga tengah menyiapkan pipeline penataan lanjutan untuk 38 entitas tambahan — termasuk sekitar 12 perusahaan rumah sakit di bawah Indonesia Healthcare Corporation (IHC).

---

📌 Baca Juga: Reshuffle Jilid VI Mengintai: 10 Kementerian Masuk Radar Prabowo, Siapa yang Paling Terancam?

---

Catatan Redaksi

Restrukturisasi BUMN skala ini bukan yang pertama dalam sejarah Indonesia — dan bukan pula yang pertama mengumbar janji efisiensi besar-besaran. Yang membedakan kali ini adalah skala dan kecepatannya: 877 entitas harus lenyap dalam hitungan bulan. Pertanyaan yang harus terus diajukan bukan sekadar berapa yang dihemat, melainkan siapa yang menanggung biaya transformasi ini. Karyawan yang dipindahkan tanpa kejelasan karier, perusahaan daerah yang terlikuidasi tanpa kompensasi memadai, atau rakyat yang pada akhirnya menyaksikan BUMN semakin jauh dari fungsi pelayanan publik? Restrukturisasi yang baik bukan soal angka di spreadsheet — melainkan soal keadilan dalam proses.y©

---

Tags ; Bisnis, Ekonomi, BUMN, Danantara, Pertamina, Streamlining, Restrukturisasi, PHK, Prabowo