Balikpapan tak Siap Menyongsong Kehadiran IKN?, Sekedar Hidup Bekerja Administratif tanpa Inovasi Berarti

Tugu Adipura di Kota Balikpapan. Penghargaan yang tak Pernah Hadir Kembali Ke Kota Balikpapan 3 tahun Belakangan. (Penulis)

YUDHABJNUGROHO™ – Ibukota Nusantara atau akrab kita dengar dengan julukan IKN, menjadi seperti anugerah yang diberikan pada Kalimantan Timur (Kaltim).

 

Siapa sangka wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang di tahun 1970-80an menjadi daerah tujuan transmigrasi, akan ditunjuk sebagai ring 1 dan menjadi Lokasi Istana Negara.

 

Begitupun warga transmigran yang berada di sana, tak pernah menduga yang dahulu rela meninggalkan keluarga di jawa, hidup merantau ditengah hutan dan wilayah baru, 5 dekade kemudian wilayah tersebut menjadi daerah terpenting di negara ini.

 

Demikian halnya Kota Balikpapan dan Samarinda. Dua kota ini secara tidak langsung didapuk sebagai gerbang masuk IKN, karena di dua kota ini segala sesuatunya telah siap demi mendukung pembangunan IKN.

 

Pelabuhan laut, Bandar Udara Internasional, hingga Sumber Daya Manusia (SDM). Terlebih lagi, lokasi IKN ini persis berada ditengah-tengah antara dua kota tersebut, meskipun lokasinya di kabupaten berbeda.

 

Namun, 7 tahun berlalu semenjak Presiden Jokowi memohon izin pada DPR untuk memindahkan ibukota, sepertinya 2 kota ini belum menunjukkan keseriusannya dalam menyongsong kehadiran IKN.

 

Kabupaten PPU saja sigap menangkap kesempatan ini, bahkan dengan bangga mengubah slogan daerahnya dari yang sebelumnya ‘Gerbang Madani’, menjadi ‘Serambi Nusantara’.

 

Serambi Nusantara ini berarti Teras Nusantara, halaman depan bagi IKN. Padahal PPU belum ada sarana dan prasarana selengkap Kota Balikpapan dan Samarinda.

 

Langkah awal bagi Kabupaten PPU ini menunjukkan upaya kesiapan dan keseriusan, serta inovasi baru dalam menyongsong IKN.

 

Sementara Kota Balikpapan sepertinya hanya sekedar melanjutkan hidup dan bekerja administratif saja tanpa inovasi berarti.

 

Dalam hal transportasi umum, memang Balikpapan telah meluncurkan Balikpapan City Trans (Bacitra) di tahun 2024, namun peluncuran Bacitra ini kental dengan nuansa politis bagi terpilihnya walikota untuk periode kedua, bukan inovasi yang murni karena tantangan.

 

Buktinya sampai dengan bulan Februari 2026 ini belum ada inovasi gebrakan baru yang nyata lagi di Kota Balikpapan.

 

Masalah kebersihanpun Kota Balikpapan 3 tahun terakhir ini mengalami kemunduran. Penghargaan Adipura Kencana terakhir didapatkan pada tahun 2023, dan bahkan setelah periode kedua walikota menjabat, penghargaan Adipura Kencana belum kembali ke Kota Balikpapan.

 

Dinas Kebersihan Kota Balikpapan juga tidak menunjukkan tindakan nyata. Jadwal membuang sampah masyarakat sudah tidak tertib seperti dimasa sebelumnya. Jika dahulu masyarakat sangat tertib untuk membuang sampah mulai jam 18:00 Wita, saat ini biarpun pagi haripun membuang. Sehingga Tempat Pembuangan Sampah (TPS) jorok dan kotor di pagi dan siang hari.

 

Padahal jika Dinas Kebersihan serius, mereka bisa mengadakan sosialisasi berkala ke setiap kelurahan atau kecamatan, dengan mengundang setiap ketua RT, dan nanti disampaikan RT pada rapat warga terkait jadwal pembuangan sampah, dan perihal kebersihan lainnya.

 

Sampai disini akhirnya jelas, mengapa dalam 3 tahun kebelakang, Piala Adipura Kencana tidak pernah mampir lagi di Kota Balikpapan?.

 

Terkait dengan kebersihan ini juga termasuk pada pelayanan air bersih. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) sampai dengan saat ini masih menjadi perusahaan daerah milik Kota Balikpapan yang bertanggung jawab dalam hal ini.

 

Namun pada prakteknya, air bersih yang didistribusikan jauh dari kata layak. Berwarna kuning serta berbau besi, sehingga tak jarang masyarakat kota Balikpapan mengeluarkan biaya tambahan untuk memasang penyaring air mandiri di rumah.

 

Buruknya pelayanan air bersih ini semakin menegaskan jika PTMB bukan mempekerjakan pegawai yang kompeten. Sudah menjadi rahasia umum jika pegawai PTMB diisi oleh orang titipan, baik titipan eselon ASN daerah, maupun pejabat legislatif, entah anaknya atau keluarganya.

 

Kota Balikpapan harus berbenah, jika memang benar siap menyongsong kehadiran IKN. Kemunduran dan tata pemerintahan kota saat ini harus diperbaiki.

 

Jangan menjadi preseden buruk jika pemerintahan dinasti keluarga yang terjadi di Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), menjadi titik sandungan akan kejatuhannya.

 

Apalagi belakangan keluarga ini sedang disorot terkait dengan pengadaan mobil operasional Gubernur Kaltim senilai Rp 8.5 Miliar, hingga terbukalah jika dinasti keluarganya begitu kuat.

 

Berbenahlah dan buktikanlah bahwa Kota Balikpapan dan Kaltim tidak seperti yang dinarasikan.y©