Bantuan Luar Negeri Ke Daerah Bencana Sumatera: Menjaga Harga Diri Bangsa dari Kontroversi Bantuan

Seruan aksi “koin untuk Australia” yang menggambarkan kekecewaan masyarakat Aceh atas pengaitan bantuan dengan kepentingan politik.

YUDHABJNUGROHO – Pernyataan Tony Abbott, mantan Perdana Menteri Australia, yang mengangkat kembali isu bantuan sebesar 1 miliar dolar AS untuk para penyintas tsunami Aceh, kembali menjadi perhatian menjelang akhir tahun 2025 ini. 

 

Pernyataan ini muncul saat Australia berusaha menghentikan eksekusi dua warganya yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia. 

 

Namun, Tony Abbott tampak tidak menyadari bahwa mengaitkan bantuan kemanusiaan dengan agenda politik semacam itu bisa menyakiti perasaan masyarakat Aceh dan juga menghina martabat bangsa Indonesia secara keseluruhan. 

 

Warga Aceh dan masyarakat Indonesia secara umum merasa tersinggung dan marah. 

 

Bantuan yang dahulu diberikan dengan tulus, kini dipandang sebagai alat untuk bernegosiasi, yang memicu protes keras, termasuk aksi penggalangan “koin untuk Australia” oleh mahasiswa Aceh. 

 

Sikap yang ditunjukkan dianggap tidak hanya kurang santun, tetapi juga merendahkan martabat bangsa, yang telah berjuang keras untuk memulihkan daerah bencana dengan semangat kerjasama dan kemandirian. 

 

Peristiwa ini menegaskan betapa pentingnya menjaga martabat bangsa dalam penanganan bencana. 

 

Indonesia harus dapat menonjolkan potensi serta sumber daya yang dimilikinya agar tidak lagi terlalu bergantung pada bantuan luar negeri yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan politik. 

 

Usaha untuk memperkuat kapasitas lokal mulai dari pencegahan hingga pemulihan bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga terkait dengan mempertahankan martabat dan kehormatan bangsa, menunjukkan bahwa Indonesia mampu berdiri sendiri tanpa harus “meminjam” bantuan dengan syarat tersembunyi. 

 

Bencana memang memerlukan solidaritas global, namun kedaulatan dan martabat bangsa harus tetap menjadi hal utama. 

 

Indonesia perlu menjadikan kerjasama internasional sebagai mitra strategis, bukan sebagai alat kompromi yang merendahkan martabat bangsa. 

 

Belajar dari kontroversi yang dihadapi Tony Abbott, bangsa kita harus lebih tegas dalam memastikan bahwa setiap bantuan luar negeri diberikan dengan penghormatan penuh terhadap kedaulatan dan martabat Indonesia. 

 

Iskandar Sitorus, sekertaris pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), menyatakan bahwa menjaga martabat bangsa dalam menghadapi bencana merupakan bagian dari menciptakan bangsa yang kuat, mandiri, dan bermartabat. 

 

"Hal ini penting agar ketika bencana hadir, bangsa Indonesia tidak hanya selamat secara fisik, tetapi juga terjaga kehormatan secara moral dan politik, sehingga segala hal terkait pengelolaan bantuan harus dapat diaudit dengan transparan," kata Iskandar Sitorus, pada hari Selasa, 9 Desember.y©