Soal Calon Dubes yang Mulai Lakukan Fit and Proper Test, DPR: Rekam Jejaknya Sangat Mumpuni

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Budisatrio Djiwandono saat pengesahan UU Perubahan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), 10 Juli 2024. (Instagram/budidjiwandono)

YUDHABJNUGROHO – Komisi I DPR RI memulai proses uji kelayakan dan kepatutan untuk para calon duta besar. 

Uji kelayakan ini berlangsung secara tertutup selama dua hari, yaitu pada hari Sabtu, 5 Juli 2025 dan Minggu, 6 Juli 2025. 

 

Dalam pelaksanaan uji kelayakan ini yang diadakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, terdapat 24 calon duta besar yang akan diuji oleh DPR. 

 

Sebanyak 12 calon duta besar akan menjalani uji dan dibagi menjadi dua sesi setiap harinya, yaitu sesi pagi dan sesi sore. 

 

Wakil Ketua Komisi I DPR, Budisatrio Djiwandono, mengungkapkan bahwa rekam jejak para calon duta besar yang mengikuti uji kelayakan ini cukup memuaskan. 

 

Ia mengatakan bahwa nama-nama yang diusulkan telah dipertimbangkan dengan seksama.

 

“Saya percaya pemerintah telah memberikan pertimbangan yang matang dan kuat,” ungkap Budisatrio di Kompleks Parlemen kepada wartawan pada Sabtu, 5 Juli 2025. 

 

“Saya sudah melihat sekilas rekam jejak para calon dan saya rasa mereka semua sangat berkualitas dan baik, kita akan melihat proses hari ini dan besok,” tambahnya. 

 

Namun, Budi juga menekankan bahwa para calon duta besar tersebut akan diuji mengenai pemahaman mereka tentang situasi politik luar negeri Indonesia. 

 

“Kita akan mendengarkan pemahaman calon duta besar tentang negara-negara teman, khususnya tentang politik luar negeri Indonesia,” jelasnya. 

 

“Selain itu, kita akan mendengarkan pemahaman mereka tentang politik negara yang akan mereka tempati, pengalaman mereka sebelumnya, dan mungkin metode mereka dalam menjalankan diplomasi di negara-negara tersebut,” jelas Budisatrio lebih lanjut. 

 

Setelah skema pemilihan duta besar ini, Komisi I akan mengadakan rapat internal dan menyampaikan nama-nama tersebut kepada pimpinan DPR. 

 

Perlu diketahui, masalah duta besar ini mencuat setelah terungkapnya kekosongan perwakilan Indonesia di 24 negara sahabat dan organisasi internasional. 

 

DPR kemudian mendesak Kementerian Luar Negeri untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut, hingga akhirnya proses uji kelayakan duta besar dapat dimulai.y©