Tepatkah Presiden 3 Periode

    Bergulirnya isu mengenai Presiden 3 Periode, seketika menjadi saingan media dalam pemberitaan pernikahan Aurel dan Atta. Isu ini sebenarnya bukan menjadi isu baru, namun menjadi mengemuka kala seorang politikus senior Bapak Amien Rais berkomentar terkait dengan wacana dan isu tersebut.

Ilustrasi Tiga Periode. Sumber : https://cdn.law-justice.co/posts/1/2019/2019-11-29/be208241a6cae7ac8d421603856f9c9e_1.jpg

    Beliau berkomentar melalui kanal youtube pribadi nya yang seketika menjadi pembicaraan public. Komentar Amien Rais, lebih cenderung pada kekhawatiran dan ketidaksetujuannya mengenai isu ini.

    Seperti kita ketahui, saat ini Presiden Joko Widodo sudah memerintah selama 2 periode berturut – turut dengan diusung oleh Partai PDI – Perjuangan sebagai motor utama. Kepemimpinan beliau memang penuh dengan warna – warni politik yang ‘gaduh’ terlebih di era media sosial seperti sekarang ini.

    Banyak kebijakan – kebijakan di masa kepemimpinan beliau menjadi hiasan media setiap hari, baik itu pro dan kontra. Seperti yang paling diingat adalah saat diputuskannya UU Cipta Kerja sebagai acuan Undang – Undang yang baru. Bagi pihak yang kontra, kebijakan ini disinyalir menjadi kebijakan yang tidak menguntungkan bagi rakyat kecil, namun begitu melenakan kalangan borjuis.

Meskipun banyak pula kebijakan beliau yang juga disukai masyarakat banyak, seperti Perhutanan Sosial melalui Program TORA, Kartu Pra Kerja, pembangunan infrastruktur yang masif di daerah – daerah terpencil. Terlebih di masa pandemi saat ini, program – program bantuan tersebut lebih memberikan manfaat lebih bagi rakyat kecil.

Berbagai pengamat memberikan tanggapan mengenai isu ini, salah satu yang getol mendukung adalah politikus Partai Gerindra, Arief Poyuono. Beliau berpendapat dalam sebuah media, bahwa 85% rakyat Indonesia menginginkan Presiden 3 periode, meskipun ketika host menanyai beliau mengenai datanya, beliau berkelit.

Selanjutnya ada M. Said Didu, beliau berpendapat jika presiden 2 periode itu adalah komposisi yang sudah pas, bahkan Amerika Serikat saja yang menjadi cerminan pemerintahan demokrasi juga 2 periode malah setiap periode hanya 4 tahun. Permerintahan yang terlalu lama akan menimbulkan rasa otoritarian dalam pelaksanaannya.

Setiap pemerintah dalam hal ini Presiden yang sedang menjabat, tentu memiliki elit politik disekitarnya yang dekat dengan pribadi Presiden. Para elit ini tentu menginginkan posisinya tetap dekat dengan sosok Presiden, yang tentu harus mendukung sang presiden tetap menjabat. Ada 4 kelompok yang bisa jadi mendukung isu 3 periode ini.

1. Kelompok Penikmat Kekuasaan

2. Kelompok Oligarki

3. Kelompok yang takut kesalahannya dibuka jika rezim berganti, dan

4. Kelompok yang memperjuangkan perubahan ideology

Terlepas dari ini semua, Presiden sendiri sudah memberikan komentar mengenai isu ini, beliau menyatakan jika yang mendorong beliau untuk 3 periode itu seperti menampar pribadi presiden sendiri. Namun menurut Penulis, pernyataan ini kurang tegas. Seperti kita ketahui, keputusan politik Indonesia saat ini ditentukan oleh sebagian golongan yang tergabung dalam partai politik, dan setiap anggota partai politik di Indonesia selalu sejalan dengan keputusan Ketua Umumnya.

Presiden saat ini merupakan anggota dari partai politik PDI – Perjuangan yang jika keputusan ketua umumnya menunjuk beliau untuk maju kembali, ia pasti akan susah untuk berkelit. Terlebih jika suatu saat UUD ’45 jadi untuk diamandemen.

Pada saat beliau menjadi Walikota Jakarta beberapa tahun lalu, beliaupun sempat ditawari jika seandainya beliau dicalonkan menjadi presiden. Apa jawaban beliau?. Beliau menjawab, tidak ada pemikiran kesana, saya hanya ingin bekerja. Tapi hasilnya, dapat kita lihat saat ini.

    Setiap keputusan politik, harus selalu diberi sedikit ruang untuk ketidakpercayaan.

    ----------------------

    Schrijver.

    Copyright. ©. 2021. Yudha BJ Nugroho. All Right Reserved.

    Subscribe.