Kalender Pemilu Ketimbang Perdamaian: Kenapa Utusan AS Sebut Israel Makin Irasional soal Gaza
 |
| Resolusi 181 (Rencana Partisi) wilayah Mandat Palestina, November 1947, oleh PBB yang baru dibentuk. Wilayah dibagi menjadi: Negara Yahudi, Negara Arab dan Yerusalem ditetapkan sebagai zona internasional di bawah pengawasan PBB untuk menjaga situs suci berbagai agama. | Foto : x.com / [@Vianratulangi] / CC By-SA. |
Pernyataan Kushner yang Mengejutkan Publik
YUDHABJNUGROHO™ - Kushner, menantu sekaligus utusan Presiden Donald Trump, menyampaikan pandangannya saat kunjungan ke Kyiv dalam rangka negosiasi terkait perang di Ukraina. Ia menegaskan bahwa secara prinsip Amerika Serikat sebetulnya sepakat dengan Israel soal kondisi akhir yang diinginkan untuk Gaza. Namun, ia menambahkan bahwa Pemilu Knesset yang akan digelar bulan depan membuat pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu "bertindak sedikit irasional dalam hal-hal tertentu."
Pernyataan ini keluar di tengah upaya Amerika Serikat mendorong rencana Board of Peace bentukan Trump, yang bertujuan melucuti senjata Hamas dan seluruh kelompok bersenjata lain di Gaza, dipadankan dengan penarikan bertahap pasukan Israel dari wilayah tersebut. Sayangnya, penolakan Israel terhadap sejumlah poin dalam rencana ini membuat prosesnya berjalan tersendat, jauh dari target yang sempat digaungkan sebelumnya.
📌 Baca Juga : Sinyal Damai AS-Iran-Israel dan Taruhan Purbaya: Benarkah Rupiah dan APBN RI Segera Bernapas Lega?
Akar Perselisihan: Siapa Harus Bergerak Lebih Dulu
Inti dari kebuntuan ini terletak pada urutan langkah atau sequencing. Kerangka 15 poin yang diusulkan menyerukan penghentian aktivitas militer, pelucutan senjata Hamas, pengalihan tanggung jawab sipil Gaza ke badan teknokratik Palestina, penarikan bertahap pasukan Israel, dan penempatan pasukan stabilisasi internasional. Idealnya, pelucutan senjata dan penarikan pasukan Israel berjalan paralel dan dapat diverifikasi kedua pihak.
Namun Israel bersikeras tidak akan menarik pasukannya dari posisi manapun di Gaza sebelum Hamas benar-benar melucuti seluruh senjatanya, baik senjata ringan maupun berat. Menurut laporan yang beredar, Netanyahu secara terbuka menyampaikan kepada Kushner bahwa melangkah maju dengan kerangka ini sebelum Pemilu Knesset 27 Oktober akan "problematik" secara politik dan berpotensi merugikannya di hadapan basis pemilihnya sendiri.
Baca Juga: dinamika politik domestik yang memengaruhi kebijakan luar negeri semacam ini juga jadi sorotan dalam konteks Indonesia, sebagaimana terlihat dari intensitas agenda diplomatik Presiden Prabowo yang kerap dibandingkan dengan penyelesaian persoalan domestik yang mendesak.
Ketegangan yang Sudah Terjadi Berbulan-Bulan
Ini bukan pertama kalinya Kushner dan Netanyahu berselisih pendapat secara terbuka. Pada pertemuan sebelumnya di Yerusalem, kedua pihak sempat berdebat sengit soal keputusan Israel melanjutkan serangan terhadap operator yang diduga terlibat dalam serangan 7 Oktober 2023, meski hal itu berpotensi bertentangan dengan rencana damai 20 poin yang sudah diterima Netanyahu tahun lalu. Rencana tersebut menyebutkan anggota Hamas yang berkomitmen pada koeksistensi damai dan melucuti senjata mereka akan diberi amnesti.
Kushner juga sempat mempersoalkan penolakan Netanyahu mengizinkan calon rekrutan pasukan polisi Palestina yang baru meninggalkan Gaza untuk menjalani pelatihan di Mesir, sesuai skema yang dirancang Board of Peace bersama Pasukan Stabilisasi Internasional. Meski demikian, kedua pihak sempat sepakat membentuk dua kelompok kerja bersama: satu untuk urusan pelucutan senjata dan demiliterisasi Gaza, satu lagi untuk kebutuhan dasar seperti sanitasi dan air bersih bagi warga Gaza.
📌 Baca Juga : Rupiah Terus Tertekan, Harga Pangan Melonjak: Bagaimana Sinyal The Fed Ikut Menentukan Isi Dompet Rakyat Indonesia
Kesepakatan yang Sempat Dicapai, Lalu Kembali Mandek
Padahal pertengahan Agustus lalu, kedua pihak sempat mencapai titik terang. Dalam pertemuan berjam-jam di Yerusalem yang turut dihadiri Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Netanyahu dan Kushner sepakat bahwa proses demiliterisasi Gaza akan dimulai dengan penyerahan senjata Hamas yang diawasi langsung oleh seorang jenderal militer Amerika Serikat. Kesepakatan itu sempat dianggap sebagai terobosan penting setelah setahun lebih negosiasi berjalan alot.
Namun optimisme itu tidak bertahan lama. Menjelang jadwal pemilu, Netanyahu justru mengambil sikap lebih keras: tidak akan ada penarikan pasukan Israel sebelum pelucutan senjata benar-benar tuntas, baik senjata ringan maupun berat. Pergeseran sikap inilah yang tampaknya memicu kekecewaan Kushner hingga ia menyampaikan kritik terbuka soal sikap "irasional" Israel di depan publik.
Dampak bagi Peta Geopolitik yang Lebih Luas
Ketegangan terbuka antara Washington dan Tel Aviv soal Gaza mengonfirmasi bahwa aliansi strategis kedua negara bukan berarti selalu satu suara dalam setiap keputusan taktis. Bagi Indonesia, yang selama ini konsisten menyuarakan dukungan terhadap solusi damai dan kedaulatan Palestina, dinamika ini penting dipantau karena berpotensi memengaruhi arah kebijakan luar negeri kawasan Timur Tengah secara keseluruhan, termasuk stabilitas harga energi global yang berdampak langsung ke ekonomi domestik.
Baca Juga: ketidakpastian geopolitik semacam ini kerap menjadi salah satu faktor yang ikut menekan nilai tukar rupiah, sebagaimana pernah tercermin dalam laporan pergerakan inflasi dan pelemahan rupiah pada Agustus lalu, di mana faktor eksternal turut memberi tekanan pada stabilitas ekonomi domestik.
Hamas sendiri sudah menyatakan penerimaannya terhadap kerangka kerja ini sejak akhir Juli, sementara tekanan terus diarahkan kepada kelompok tersebut untuk memastikan gencatan senjata tetap terjaga dan tanggung jawab pemerintahan dialihkan ke Komite Nasional untuk Administrasi Gaza. Namun tanpa persetujuan penuh dari Israel, seluruh proses ini praktis tertahan di titik yang sama, menunggu hasil pemilu yang masih sebulan lagi.
📌 Baca Juga : Prabowo Jadi Tamu Kehormatan Putin di Vladivostok, saat Asap Karhutla dan Reruntuhan Gempa Masih Menyelimuti Negeri
Catatan Redaksi
Perdamaian yang bergantung pada kalkulasi elektoral adalah perdamaian yang rapuh. Ketika kepentingan politik jangka pendek lebih diutamakan ketimbang penyelesaian krisis kemanusiaan yang sudah menelan begitu banyak korban, publik dunia punya hak untuk mempertanyakan sejauh mana komitmen para pemimpin terhadap perjanjian yang mereka tandatangani sendiri. Redaksi mengajak pembaca untuk terus mengikuti perkembangan ini secara kritis, karena hasil Pemilu Knesset 27 Oktober nanti berpotensi menentukan apakah Gaza benar-benar menuju rekonstruksi, atau justru kembali terjebak dalam siklus kekerasan yang sama.
Tags ; perdamaian Gaza, Jared Kushner, Pemilu Knesset, Benjamin Netanyahu, Hamas disarmament, Board of Peace, konflik Israel Palestina 2026
© yudhabjnugroho™ — Analisis Independen | Ekonomi & Kebijakan Publik |
About yudhabjnugroho™️
Tidak ada komentar
Terima kasih telah berkunjung, silahkan tinggalkan komentar anda.