KTT BRICS 2026 New Delhi: Di Balik Lima Agenda Indonesia, Apa Untungnya bagi Rakyat?
 |
| Suasana pertemuan para pemimpin negara anggota BRICS 2026 di New Delhi, India. | Foto : x.com / [@Lambesahamjja] / CC BY-SA. |
Lima Agenda Indonesia di KTT BRICS ke-18 New Delhi
YUDHABJNUGROHO™ - Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 BRICS di New Delhi, India, pada 12-13 September 2026, membawa lima agenda strategis yang diselaraskan dengan prioritas keketuaan India tahun ini. Kelima agenda tersebut mencakup reformasi perdagangan global, penegakan keadilan ekologis, penguatan lembaga-lembaga pembangunan multilateral, tata kelola royalti digital, serta perluasan kerja sama di sektor pangan, energi, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan UMKM.
Dalam sesi terbatas bertema "Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism" di Bharat Mandapam, Prabowo menyampaikan tiga pesan fundamental melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya: penguatan kemandirian dan ketahanan nasional, konsolidasi persatuan negara-negara Global South, serta revitalisasi kerja sama BRICS untuk memperbaiki tata kelola dunia yang dinilai belum representatif terhadap realitas geopolitik terkini.
📌 Baca Juga : Asap Kalimantan Sampai ke Meja BRICS: Ketika Karhutla Jadi Isu Diplomasi Prabowo dan Anwar Ibrahim
Deklarasi New Delhi: Komitmen Kolektif yang Perlu Dibuktikan
Forum KTT ini akhirnya menghasilkan dokumen bernama Deklarasi New Delhi, yang diadopsi seluruh negara anggota BRICS. Perdana Menteri India Narendra Modi, selaku tuan rumah, menyebut pertemuan berlangsung bermakna dan konstruktif dengan pemaparan berbagai realitas dunia secara jelas. Modi menegaskan perubahan dunia menuntut pembaruan institusi global, terutama dari sisi representasi, daya tanggap, dan aturan keterlibatan antarnegara.
"Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil," ujar Modi saat mengadopsi deklarasi tersebut. Prabowo sendiri menegaskan pentingnya kekuatan kolektif BRICS, yang secara demografis mewakili lebih dari separuh populasi dunia, agar mampu diterjemahkan menjadi aksi kolaborasi nyata, bukan sekadar komitmen politik di atas kertas.
Namun, di balik optimisme deklarasi ini, muncul pertanyaan klasik yang selalu menyertai forum multilateral serupa: sejauh mana lima agenda Indonesia benar-benar akan diimplementasikan, dan bukan sekadar menjadi poin diplomatik yang berhenti di ruang konferensi?
Sorotan Kritis: Pasal ART dan BOP Charter yang Perlu Diwaspadai
Tidak semua pihak menyambut hasil KTT BRICS 2026 dengan optimisme penuh. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana secara khusus menyoroti dua instrumen yang turut dibahas dalam rangkaian diplomasi Indonesia belakangan ini: Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat, serta Board of Peace (BOP) Charter. Kedua kesepakatan ini mengatur berbagai aspek hubungan dagang RI-AS, mulai dari tarif, akses pasar, hingga sejumlah komitmen ekonomi lainnya.
Hikmahanto menekankan Pasal 2.25 dalam ART, yang menyangkut kewajiban Indonesia meratifikasi sejumlah perjanjian internasional, serta Pasal 11.1(b) BOP mengenai mekanisme penerapan sementara, perlu dikaji secara mendalam oleh pemerintah dan DPR. "Kedua kesepakatan tersebut perlu dikaji secara mendalam, terutama terhadap ketentuan yang berpotensi memengaruhi ruang Indonesia dalam menentukan kebijakan berdasarkan kepentingan nasional," tegasnya.
Kekhawatiran semacam ini bukan tanpa alasan. Sejarah diplomasi ekonomi Indonesia kerap menunjukkan pola di mana kesepakatan besar yang tampak menguntungkan di permukaan justru menyimpan klausul teknis yang membatasi ruang gerak kebijakan domestik di kemudian hari, terutama menyangkut kedaulatan regulasi dan kemampuan negara merespons kepentingan nasional secara mandiri.
📌 Baca Juga : Israel Ancam Serang Hizbullah Lagi: Kenapa Eskalasi Timur Tengah Selalu Bikin Harga BBM RI Dag-Dig-Dug
Ketahanan Pangan dan Energi sebagai Fondasi Diplomasi Indonesia
Salah satu penekanan paling konsisten dari Prabowo selama forum berlangsung adalah bahwa ketahanan nasional tidak melulu soal pertahanan dan keamanan, melainkan kemampuan negara memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya sendiri. Ketahanan pangan, energi, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat disebutnya sebagai instrumen utama untuk memperkuat daya tahan negara menghadapi tekanan eksternal, termasuk gejolak geopolitik yang belakangan memicu lonjakan harga minyak dunia.
Pernyataan ini menjadi relevan mengingat kondisi domestik yang tengah dihadapi Indonesia saat forum berlangsung, mulai dari antrean bahan bakar minyak di sejumlah daerah hingga tekanan nilai tukar rupiah yang belum sepenuhnya stabil. Bagi Indonesia, keanggotaan di BRICS pada akhirnya bukan sekadar simbol prestise diplomatik, melainkan taruhan strategis: apakah forum multilateral ini benar-benar bisa menjadi jalan keluar dari ketergantungan berlebihan pada satu poros kekuatan ekonomi global, atau justru menambah lapisan komitmen internasional baru yang harus dipenuhi di tengah keterbatasan fiskal yang ada.
Bagaimana Posisi Indonesia di Antara Blok Global Selatan dan Barat
Yang membuat posisi Indonesia di KTT BRICS 2026 ini menarik untuk dicermati adalah bagaimana Prabowo berusaha menyeimbangkan dua kepentingan besar sekaligus: memperkuat solidaritas dengan negara-negara Global South melalui BRICS, sementara di saat bersamaan tetap menjaga hubungan dagang strategis dengan Amerika Serikat lewat ART dan BOP Charter. Keseimbangan semacam ini bukan perkara mudah, mengingat kedua blok kerap memiliki kepentingan geoekonomi yang tidak selalu sejalan.
Bagi generasi muda yang mengikuti perkembangan geopolitik lewat linimasa media sosial, dinamika ini sebenarnya menjadi cerminan nyata dari doktrin politik luar negeri bebas aktif yang selama ini digaungkan Indonesia. Pertanyaannya, apakah doktrin tersebut mampu diterjemahkan menjadi manfaat konkret di tengah tekanan ekonomi global yang belum juga mereda, ataukah hanya akan menjadi jargon diplomatik yang terus berulang di setiap forum internasional.
📌 Baca Juga : Minyak Dunia Tembus US$107 per Barel Imbas Perang AS-Iran: Sampai Kapan BBM Subsidi RI Bisa Bertahan?
Catatan Redaksi
KTT BRICS 2026 memang menghasilkan deklarasi yang terdengar megah di atas kertas, tapi rakyat Indonesia berhak menuntut lebih dari sekadar pernyataan sikap di forum internasional. Ketahanan pangan dan energi yang digaungkan Prabowo di New Delhi mestinya sejalan dengan kondisi nyata di lapangan — bukan sekadar antrean BBM yang melumpuhkan sekolah-sekolah di Sulawesi Selatan. Pembaca yang budiman, mari kita terus mengawal implementasi janji-janji diplomatik ini, sebab kedaulatan sejati diukur bukan dari seberapa keras pidato di forum dunia, melainkan seberapa nyata dampaknya bagi dapur rakyat.
Tags ; KTT BRICS 2026, Prabowo Subianto, Deklarasi New Delhi, diplomasi Indonesia, Global South, ART BOP Charter
© yudhabjnugroho™ — Analisis Independen | Ekonomi & Kebijakan Publik |
About yudhabjnugroho™️
Tidak ada komentar
Terima kasih telah berkunjung, silahkan tinggalkan komentar anda.