Asap Kalimantan Sampai ke Meja BRICS: Ketika Karhutla Jadi Isu Diplomasi Prabowo dan Anwar Ibrahim
 |
| Ada sejumlah isu yang dibahas dalam pertemuan PM Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Prabowo di sela KTT BRICS. Salah satunya, persoalan kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia dan dampaknya terhadap negara-negara tetangga. | Foto : x.com / [@Dd_Geopolitics] / CC BY-SA. |
Darurat Kabut Asap di Serian: Ketika Titik Api Kalimantan Melintasi Perbatasan
YUDHABJNUGROHO™ - Awal September 2026, indeks kualitas udara di Distrik Serian, Sarawak, menembus angka 519 — jauh melampaui ambang 500 yang memicu status darurat resmi. Raja Malaysia Sultan Ibrahim menetapkan status tersebut atas rekomendasi PM Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Abang Johari Openg, memaksa sejumlah sekolah tutup dan warga berburu masker pelindung. Sumber asap itu bukan misteri: kebakaran hutan dan lahan yang membara di sejumlah wilayah Kalimantan, termasuk kawasan gambut yang selama bertahun-tahun menjadi episentrum karhutla musim kemarau.
Bagi warga Kalimantan sendiri, kondisi ini bukan hal baru. Namun ketika dampaknya sudah membuat negara tetangga menetapkan status darurat nasional, pertanyaan soal tanggung jawab pun tak bisa lagi ditunda.
📌 Baca Juga : Karhutla 'Jauh' dari Kawasan Inti IKN? Warga Sepaku Bicara Fakta Lain di Lapangan
Demo di Depan KBRI Kuala Lumpur: Suara Rakyat Malaysia yang Kian Lantang
Kemarahan warga Malaysia tak berhenti pada keluhan di media sosial. Awal September, kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Himpunan Advokasi Rakyat Malaysia bersama Greenpeace Malaysia menggelar aksi di depan Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur, menuntut transparansi data perusahaan yang diduga terlibat pembakaran lahan lintas batas. Salah satu orator bahkan meminta Anwar Ibrahim langsung berkoordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto untuk berbagi data dan daftar korporasi yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan tersebut.
Dari Sarawak ke New Delhi: Karhutla Jadi Agenda di Sela KTT BRICS 2026
Isu yang semula terasa lokal ini akhirnya naik ke panggung diplomasi tertinggi. Di sela KTT BRICS ke-18 di Bharat Mandapam, New Delhi, Prabowo dan Anwar Ibrahim bertemu dan membahas langsung persoalan asap lintas batas — bersanding dengan isu besar lain seperti eskalasi konflik Timur Tengah. Anwar menyebut kedua isu itu sama-sama membutuhkan konsensus dan tindakan bersama antarnegara, sebuah pengakuan bahwa krisis lingkungan kini setara bobotnya dengan isu geopolitik global.
Pertemuan ini menyusul kesepakatan Malaysia dan Brunei Darussalam yang lebih dulu memutuskan membawa persoalan kabut asap ke mekanisme resmi ASEAN, hasil konsultasi tahunan pemimpin kedua negara di Bandar Seri Begawan akhir Agustus lalu. Dinamika diplomasi semacam ini melengkapi rangkaian agenda besar Indonesia di forum internasional, seperti yang pernah kami telusuri dalam laporan ketegangan geopolitik dan dampaknya ke ekonomi domestik.
Ekonom: Karhutla Bukan Lagi Isu Domestik, melainkan Krisis Regional
Ekonom Universitas Indonesia, Berly, menilai dampak kabut asap yang kini menjangkau Malaysia hingga Filipina menjadi bukti bahwa karhutla Kalimantan telah bertransformasi dari persoalan domestik menjadi krisis kawasan yang berpotensi memicu intervensi mekanisme ASEAN terhadap Indonesia. Penilaian ini menegaskan tekanan yang dihadapi Presiden Prabowo tak lagi sekadar datang dari dalam negeri, tapi juga dari negara-negara serumpun yang mulai kehilangan kesabaran menghadapi krisis tahunan ini.
Bagi Indonesia, status sebagai anggota penuh BRICS sejatinya membuka ruang tawar yang lebih besar di forum multilateral. Namun ironisnya, justru isu domestik seperti karhutla yang berpotensi menggerus modal diplomasi tersebut jika tak segera ditangani serius. Ketika negara lain mulai mendesak lewat jalur ASEAN, posisi tawar Indonesia di isu-isu strategis lain — mulai dari ketahanan pangan hingga industrialisasi bersama yang ditawarkan Prabowo di New Delhi — berisiko ikut terbebani oleh persoalan yang semestinya bisa dicegah dari hulu.
📌 Baca Juga : Kabut Asap Karhutla Kalimantan 2026: Kenapa Sampai Cemari Langit Manila?
Titik Api Kalimantan Timur: Ketika Wilayah Penyangga IKN Ikut Terdampak
Yang membuat persoalan ini terasa lebih dekat bagi warga Kalimantan Timur adalah posisi provinsi ini sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara. Sepanjang musim kemarau, sejumlah titik api di kawasan Kalimantan turut memicu keluhan kualitas udara di wilayah sekitar proyek IKN, memunculkan pertanyaan lama: bagaimana mungkin proyek ambisius sekelas ibu kota baru dibangun berdampingan dengan persoalan lingkungan tahunan yang belum tuntas ditangani.
Upaya Pemadaman dan Modifikasi Cuaca: Solusi Jangka Pendek yang Terus Berulang
Di dalam negeri, satuan tugas karhutla terus mengintensifkan pemadaman darat dan udara di sejumlah kabupaten Sumatera Selatan dan Kalimantan, sementara Indonesia disebut mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca bersama mekanisme ASEAN. Namun pola ini nyaris identik setiap tahun: kebakaran meluas, asap menyeberang, protes tetangga meningkat, lalu pemadaman darurat dikerahkan — tanpa penyelesaian struktural pada tata kelola lahan gambut dan pengawasan korporasi perkebunan yang selama ini kerap luput dari jerat hukum.
Persoalan tata kelola anggaran dan program pemerintah yang berulang kali terbentur eksekusi lapangan juga pernah kami bedah dalam laporan terpisah soal polemik penyaluran program bantuan sosial nasional, yang menunjukkan pola serupa: kebijakan besar sering kandas pada implementasi yang lemah di tingkat akar rumput.
Siapa yang Harus Bertanggung Jawab: Korporasi Perkebunan atau Petani Kecil?
Perdebatan lama kembali mengemuka setiap musim karhutla tiba: apakah pelaku utama pembakaran lahan adalah korporasi perkebunan skala besar, atau petani kecil yang membuka lahan dengan cara tradisional turun-temurun? Desakan aktivis Malaysia agar Indonesia membuka data perusahaan yang terlibat justru menyingkap kelemahan lama penegakan hukum lingkungan domestik — data kepemilikan lahan konsesi yang tumpang tindih dan lambannya proses hukum terhadap korporasi.
📌 Baca Juga : Minyak Dunia Tembus US$107 per Barel Imbas Perang AS-Iran: Sampai Kapan BBM Subsidi RI Bisa Bertahan?
Catatan Redaksi
Pertemuan Prabowo dan Anwar Ibrahim di New Delhi mungkin terdengar seperti diplomasi rutin, tapi bagi warga Kalimantan yang setiap tahun bernapas dalam kabut, ini adalah pengingat pahit bahwa krisis rumah sendiri baru dianggap serius ketika sudah mengganggu negara lain. Selama akar masalah — praktik pembukaan lahan murah di kawasan gambut — tak disentuh dengan penegakan hukum yang konsisten, pertemuan di panggung internasional sebesar apa pun hanya akan menjadi seremoni tahunan tanpa dampak nyata di lapangan. Pertanyaan untuk kita semua di Kalimantan: sampai kapan harus menunggu tetangga marah dulu, baru api di halaman sendiri benar-benar dipadamkan?
Tags ; karhutla Kalimantan, asap lintas batas, Prabowo Anwar Ibrahim, KTT BRICS 2026, kabut asap Malaysia, ASEAN karhutla
© yudhabjnugroho™ — Analisis Independen | Ekonomi & Kebijakan Publik |
About yudhabjnugroho™️
Tidak ada komentar
Terima kasih telah berkunjung, silahkan tinggalkan komentar anda.