Header Ads

  • Breaking News

    Rupiah Goyah, Beras Mahal: Dua Front Ekonomi yang Menghimpit Rakyat Bersamaan

    Aktivitas jual beli beras di pasar tradisional Indonesia. | Foto : Magnific / [Jose hernandez camera 51] / CC BY-SA.

    Rupiah Goyah, Beras Mahal: Dua Front Ekonomi yang Menghimpit Rakyat Bersamaan

    Dompet Anda sedang diserang dari dua arah sekaligus. Di satu sisi, kursi tertinggi Bank Indonesia kosong di tengah pasar yang gelisah. Di sisi lain, beras yang seharusnya murah dijual empat kali lipat harga wajar. Kebetulan, atau justru gejala dari satu masalah yang sama: lemahnya kepastian di level pengambil kebijakan?


    Dua Front yang Tampak Terpisah, Tapi Satu Akar

    YUDHABJNUGROHO™ - Selintas, gejolak nilai tukar rupiah dan permainan harga beras fortifikasi adalah dua isu berbeda dunia — satu soal makroekonomi global, satu lagi soal pasar becek. Tapi keduanya punya benang merah yang sama: lemahnya pengawasan di titik-titik kritis yang seharusnya melindungi rakyat kecil. Ketika otoritas moneter sibuk bertransisi kepemimpinan dan aparat pangan baru sekarang membongkar praktik yang sudah berjalan lama, yang menanggung akibat pertama kali selalu masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.


    📌 Baca Juga : Londo Ireng: Istilah Istana yang Menyulut Perdebatan soal Kritik dan Kekuasaan


    Kekosongan Kursi Gubernur BI: Siapa yang Benar-benar Berkuasa?

    Pengunduran diri mendadak Perry Warjiyo dari kursi Gubernur Bank Indonesia pada 25 Juli lalu — dua tahun sebelum masa jabatan keduanya berakhir — mengejutkan pasar. Sesuai Undang-Undang BI, posisi otomatis diisi Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti sebagai Pejabat Gubernur Sementara. Secara hukum tidak ada kekosongan kepemimpinan. Tapi secara psikologi pasar, ketidakjelasan siapa yang akan definitif memimpin bank sentral tetap menjadi beban tersendiri bagi kepercayaan investor.

    Analis pasar memperkirakan selama status "penjabat sementara" ini belum berujung pada kepastian, nilai tukar rupiah cenderung tertekan meski indeks dolar AS di pasar global sedang melemah — anomali yang biasanya tidak terjadi. Padahal, di saat yang sama IHSG justru mencatat penguatan lebih dari 10 persen sepanjang Juli, performa terbaik dalam enam bulan terakhir. Kontras ini memperlihatkan bahwa investor asing masih percaya pada fundamental pasar modal, tapi ragu terhadap arah kebijakan moneter jangka menengah.


    📌 Baca Juga : Pertamax Turun Jadi Rp15.950: Kabar Baik Sementara di Tengah Ekonomi yang Belum Pulih Penuh


    Rp42.000 per Kilogram: Anatomi Permainan Mafia Beras Fortifikasi

    Sementara pasar modal bergejolak di layar monitor, di pasar tradisional ada permainan yang jauh lebih kasat mata. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membongkar temuan bahwa beras fortifikasi — yang semestinya diperuntukkan bagi kelompok rentan stunting dengan biaya tambahan produksi hanya sekitar Rp700-1.000 per kilogram — dijual di pasaran hingga Rp42.000 per kilogram. Padahal beras dasar yang dipakai bernilai sekitar Rp10.000 per kilogram.

    Dari pengawasan Badan Pangan Nasional terhadap 15 merek beras fortifikasi di DKI Jakarta, hanya tiga yang memenuhi standar mutu. Selisih harga yang tidak wajar ini, jika dikalikan dengan potensi 30 persen konsumen beras premium yang beralih ke beras fortifikasi, ditaksir merugikan masyarakat hingga puluhan triliun rupiah per tahun — belum termasuk potensi kerugian negara dari sisi subsidi pangan yang turut membengkak.


    Kalau Otoritas Sibuk Bertransisi, Siapa yang Jaga Rakyat?

    Yang membuat dua isu ini semakin relevan untuk dibaca bersamaan adalah waktunya yang nyaris berhimpitan. Ketika harga BBM sempat memberi angin segar lewat  penurunan harga Pertamax menjadi Rp15.950 per liter awal Agustus lalu, kabar baik itu langsung tergerus oleh kenyataan bahwa harga pangan pokok justru melonjak akibat permainan segelintir pelaku usaha besar. Belum lagi tekanan yang sebelumnya sudah terekam dalam rentetan pelemahan IHSG enam hari beruntun yang berimbas langsung ke suku bunga kredit dan daya beli masyarakat.

    Pola yang berulang ini — kejutan di level kebijakan makro yang diikuti eksploitasi di level mikro pasar rakyat — semestinya jadi alarm keras bagi pemerintah untuk mempercepat kepastian di kedua front sekaligus: menuntaskan proses definitif kepemimpinan Bank Indonesia, sekaligus mengawal tuntas pengusutan mafia pangan sebelum menjalar ke komoditas lain.


    📌 Baca Juga : IHSG 6 Hari Beruntun Merah Menuju 6.000: Ini Dampaknya ke Kredit dan Belanja Anda


    Catatan Redaksi

    Ada ironi yang menyakitkan di sini: pemerintah kerap dikritik karena harga pangan mahal, padahal yang menikmati keuntungan besar adalah mafia yang bersembunyi di balik regulasi longgar. Tapi kritik itu juga sah, karena pada akhirnya rakyat tidak peduli siapa yang salah — mereka hanya tahu belanja bulanan semakin berat sementara kepastian kebijakan ekonomi negara masih menggantung. Sampai kapan rakyat harus terus jadi pihak yang menanggung akibat dari ketidaktegasan di level atas?


    Tags ; rupiah, IHSG, Bank Indonesia, mafia beras, Mentan Amran, ekonomi Indonesia, inflasi, harga pangan


    © yudhabjnugroho™ — Analisis Independen | Ekonomi & Kebijakan Publik | 

    Tidak ada komentar

    Terima kasih telah berkunjung, silahkan tinggalkan komentar anda.

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad

    ⚠️

    Adblock Terdeteksi!

    Untuk tetap menyajikan hasil investigasi jurnalistik dan opini independen secara gratis, situs kami sangat bergantung pada penayangan iklan yang aman. Mohon nonaktifkan pemblokir iklan Anda dan muat ulang halaman ini untuk melanjutkan membaca. Terima kasih atas dukungan Anda terhadap literasi digital.