Sutrimo Tewas Berbusa Sehari Sebelum Febrie Ditahan: Kebetulan atau Skenario Pembungkaman?
 |
| Ilustrasi olah TKP dan investigasi forensik. | Foto : x.com / [@Tempodotco] / CC BY-SA. |
Kematian yang Datang di Waktu yang Sangat Tidak Kebetulan
YUDHABJNUGROHO™ - Sutrimo bukan siapa-siapa di mata publik sampai Kamis, 23 Juli 2026, ketika ia ditemukan tergeletak di depan Klinik Mordent, sebuah tempat kecantikan terbengkalai di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pria asal Banyumas ini telah mengabdi hampir dua puluh tahun sebagai Kepala Rumah Tangga (Karumga) di kediaman Febrie Adriansyah, eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang kini mendekam di Rutan KPK atas dugaan TPPU.
Timelinenya yang mencurigakan: Sutrimo mengeluh sakit lewat telepon pada pukul 06.37 WIB, ditemukan tak sadarkan diri dengan mulut dan hidung berbusa, lalu dinyatakan tewas — hanya satu hari sebelum bosnya resmi ditetapkan tersangka dan ditahan. Keluarganya menyebut penyebabnya angin duduk dan riwayat diabetes. Tapi bagi sejumlah pengamat hukum, narasi itu terlalu rapi untuk kasus yang menyangkut saksi kunci dalam skandal pencucian uang bernilai ratusan miliar rupiah.
📌 Baca Juga : Siapa Mengawasi Pengawas? Oknum KPK Diduga Ikut Memeras Bupati Pemalang yang Ditangkapnya Sendiri
Jejak Busa yang Mengingatkan pada Kasus Munir
Kondisi jenazah Sutrimo — mulut berbusa, ditemukan sendirian di lokasi yang sepi, dan dimakamkan dalam waktu kurang dari 24 jam — memicu perbandingan langsung dengan dua kasus kematian misterius paling terkenal di Indonesia: Munir Said Thalib dan Wayan Mirna Salihin. Irjen Purnawirawan Anton Charlian, eks Kapolda Jawa Barat, menyebut ciri-ciri fisik tersebut khas kematian akibat racun.
Ironisnya, kasus semacam ini justru muncul di tengah gencarnya sorotan publik terhadap integritas lembaga penegak hukum sendiri. Baru beberapa hari lalu publik dikejutkan oleh dugaan oknum KPK yang justru memeras kepala daerah yang baru saja mereka tangkap sendiri — seperti yang dibahas dalam laporan Siapa Mengawasi Pengawas? Oknum KPK Diduga Ikut Memeras Bupati Pemalang yang Ditangkapnya Sendiri. Pola yang sama selalu berulang: institusi yang seharusnya menjaga kepercayaan publik justru menjadi ruang gelap ketika kasus menyangkut lingkaran kekuasaannya sendiri.
Ekshumasi yang Tak Kunjung Terjadi
Desakan otopsi ulang sudah bergulir sejak akhir Juli. Susno Duadji, eks Kabareskrim Polri, secara terbuka meminta makam Sutrimo di Desa Wlahar, Banyumas, dibongkar untuk diautopsi. Ia yakin zat mematikan masih bisa terdeteksi lewat forensik meski jenazah sudah dikubur berminggu-minggu. Namun hingga awal Agustus, permintaan itu belum direalisasikan oleh kepolisian.
Kelambatan ini yang membuat Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, meminta Polda Metro Jaya bergerak cepat dan transparan. Ia mengingatkan bahwa membiarkan kasus mengambang hanya akan membakar spekulasi publik dan mengikis kepercayaan terhadap penegakan hukum — sebuah kekhawatiran yang tidak berlebihan mengingat besarnya nilai yang dipertaruhkan dalam kasus TPPU Febrie: 74 kilogram emas batangan dan uang tunai ratusan miliar rupiah yang disita dari kediamannya di Sentul.
Indonesian Police Watch (IPW) bahkan melangkah lebih jauh dengan menduga Sutrimo mengetahui keberadaan barang bukti penting dalam perkara TPPU tersebut — pengetahuan yang, jika benar, menjadikannya ancaman bagi siapa pun yang berkepentingan menghilangkan jejak sebelum penyidik bergerak lebih jauh.
📌 Baca Juga : Rp101 Triliun Mengalir untuk MBG, tapi Kepala BGN Justru Kunci Pintu dari Mitra Dapurnya Sendiri
Siapa yang Berkepentingan Membuatnya Bungkam?
Prof. Hermawan Sulistyo, Guru Besar Universitas Bhayangkara yang akrab disapa Prof Kikiek, menyampaikan pandangan paling tegas soal kasus ini dalam podcast Mahfud MD Official pada 3 Agustus 2026. Ia meyakini kematian Sutrimo bukan disebabkan faktor alami, melainkan pembunuhan yang disengaja untuk menghilangkan jejak kasus TPPU yang menjerat bosnya.
Kritik Hermawan juga menyoroti keterlambatan penggeledahan rumah yang diduga terkait kasus ini — sebuah jeda waktu yang berpotensi memberi ruang bagi barang bukti untuk hilang atau dipindahkan. Mahfud MD sendiri menekankan bahwa tekanan publik harus terus dijaga agar proses hukum tidak berhenti di tengah jalan, mengingat rekam jejak institusi penegak hukum kita yang kerap kehilangan momentum begitu sorotan media mengendur.
Fenomena pejabat tinggi yang mengundurkan diri atau tersangkut kasus besar bukan hal baru di era pemerintahan sekarang. Dana publik dalam skala triliunan juga kerap menjadi arena permainan kepentingan tertutup, sebagaimana pernah diulas dalam laporan Rp101 Triliun Mengalir untuk MBG, tapi Kepala BGN Justru Kunci Pintu dari Mitra Dapurnya Sendiri — pola yang menunjukkan betapa rapuhnya transparansi ketika kekuasaan dan uang bertemu di ruang yang sama.
Yang menjadi pertanyaan besar publik sekarang: jika benar Sutrimo dibunuh untuk membungkam kesaksiannya, siapa yang punya akses, motif, dan kesempatan untuk melakukannya di tengah pengawasan ketat yang seharusnya melekat pada kasus sebesar ini?
📌 Baca Juga : Londo Ireng: Istilah Istana yang Menyulut Perdebatan soal Kritik dan Kekuasaan
Catatan Redaksi
Kematian seorang penjaga rumah yang selama dua dekade hanya menjalankan tugas sederhana — menunggu rumah bosnya — semestinya tidak berakhir dengan tanda tanya sebesar ini. Ketika kritik terhadap kekuasaan sering dibungkam dengan label-label tertentu, sebagaimana pernah kami ulas dalam Londo Ireng: Istilah Istana yang Menyulut Perdebatan soal Kritik dan Kekuasaan, pertanyaan soal siapa yang boleh bersuara dan siapa yang dibuat bungkam selamanya menjadi cermin sehat atau tidaknya demokrasi kita. Publik berhak menuntut ekshumasi dilakukan secara transparan, bukan karena haus sensasi, tapi karena setiap nyawa — sekecil perannya di mata kekuasaan — berhak atas kebenaran yang utuh. Bagaimana menurut Anda, apakah negara ini masih cukup berani membongkar makam demi mengungkap kebenaran, atau kita akan membiarkan kasus ini terkubur bersama jasad korbannya?
Tags ; Sutrimo, Febrie Adriansyah, TPPU, Kejaksaan Agung, KPK, misteri kematian, hukum Indonesia, korupsi, pencucian uang
© yudhabjnugroho™ — Analisis Independen | Ekonomi & Kebijakan Publik |
About yudhabjnugroho™️
Tidak ada komentar
Terima kasih telah berkunjung, silahkan tinggalkan komentar anda.