Asap, Istana, dan Peladang yang Selalu Disalahkan: Membongkar Akar Karhutla Kalimantan Barat
 |
| Presiden Prabowo Subianto menerima Panglima Jilah, pemimpin besar suku Dayak seluruh Kalimantan, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 28 Agustus 2026. Pertemuan ini membahas kebutuhan dan aspirasi masyarakat Dayak. | Foto : x.com / [@Setkabgoid] / CC BY-SA. |
Istana Turun Tangan, Tapi Persoalan Jauh Lebih Rumit
YUDHABJNUGROHO™ - Jumat, 28 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Panglima Jilah, pemimpin besar Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) dari suku Dayak Kanayatn, di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan ini membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan yang sudah berlangsung sekitar satu minggu di Kalimantan Barat. Prabowo menyetujui sejumlah langkah percepatan, termasuk penambahan personel pemadaman, penambahan helikopter, dan operasi rekayasa cuaca untuk membantu memadamkan titik api yang terus meluas.
Panglima Jilah menyampaikan bahwa dukungan pemerintah tidak berhenti pada urusan pemadaman semata. Ia menyebut Presiden juga memberikan perhatian pada kebutuhan masyarakat di Kalimantan Barat secara lebih luas — mulai dari rumah adat, sekolah, beasiswa, jalan, infrastruktur, hingga rumah sakit. Respons cepat dari Istana ini di satu sisi patut diapresiasi. Tapi di sisi lain, ia juga menyisakan pertanyaan besar: mengapa penanganan karhutla selalu bersifat reaktif — baru bergerak masif setelah asap sudah mengepung langit — alih-alih dicegah jauh sebelum api menyala?
Pola penanganan krisis yang reaktif semacam ini sebenarnya bukan barang baru dalam tata kelola pemerintahan kita, sebagaimana pernah kami ulas dalam sorotan soal krisis fiskal dan beban anggaran daerah yang kerap baru mendapat perhatian setelah masalah membesar.
📌 Baca Juga : IHSG Tembus Rekor, Rupiah Masih Waswas: Siapa yang Sebenarnya Diuntungkan Pekan Ini?
Bantahan Tajam: Peladang Bukan Kambing Hitam
Bagian paling menohok dari pertemuan ini justru datang dari mulut Panglima Jilah sendiri. Ia secara tegas membantah anggapan umum bahwa aktivitas berladang masyarakat adat menjadi pemicu utama karhutla di Kalimantan Barat. Menurutnya, masyarakat adat tidak membuka lahan gambut untuk bercocok tanam padi — mereka berladang di kawasan lahan mineral, dengan menerapkan kearifan lokal serta pengawasan ketat selama proses pembukaan lahan menggunakan api.
"Di Kalimantan Barat itu karhutla itu sebenarnya sudah sering terjadi, tetapi yang menjadi pemikiran kita itu peladang itu disalahkan," ujar Panglima Jilah usai pertemuan, seperti dikutip dari keterangan resmi. Ia menjelaskan bahwa aktivitas peladang dan perkebunan skala besar kerap berlangsung bersamaan waktunya, sehingga ketika muncul kebakaran, peladang tradisional selalu jadi pihak yang lebih dulu disalahkan — bukan korporasi perkebunan yang sesungguhnya beroperasi dengan skala pembukaan lahan jauh lebih masif.
Klaim ini penting untuk dibedah lebih jauh. Tradisi berladang berpindah masyarakat Dayak sudah berlangsung sejak ribuan tahun lalu, jauh sebelum industri perkebunan skala besar masuk ke Kalimantan. Dalam praktiknya, masyarakat adat disebut melakukan pemantauan ketat terhadap wilayah pembakaran ladang mereka sendiri — sebuah sistem pengawasan berbasis komunitas yang menurut Panglima Jilah efektif mencegah api menjalar ke kawasan hutan.
Ironi antara narasi resmi dan realitas di lapangan semacam ini kerap muncul dalam berbagai isu lingkungan dan agraria di Indonesia, sebagaimana pernah kami bahas dalam liputan soal dinamika kebijakan IKN dan risiko yang dihadapi masyarakat lokal Kalimantan Timur.
📌 Baca Juga : Karhutla Sumatera Meluas, BNPB Akui Daerah Kewalahan: Prabowo Kerahkan 5.000 ASN Kemenhut
Siapa Sebenarnya Aktor Besar di Balik Asap?
Jika peladang tradisional bukan penyebab utama, pertanyaan berikutnya jadi tak terhindarkan: siapa yang sebenarnya paling bertanggung jawab atas skala karhutla yang terus berulang setiap tahun? Pola yang sering terjadi di lapangan adalah tumpang tindih lahan antara area garapan masyarakat adat dengan konsesi perkebunan skala besar, terutama kelapa sawit. Ketika kebakaran terjadi di area yang berdekatan dengan kedua jenis penggunaan lahan ini, penelusuran penyebab sering kali berhenti pada narasi yang paling mudah disasar secara sosial — yakni petani kecil — ketimbang menelusuri lebih dalam praktik korporasi yang justru memiliki kapasitas pembukaan lahan jauh lebih luas dan cepat.
Presiden Prabowo sendiri sebelumnya sempat menegaskan sikap tegas terkait korporasi yang terlibat karhutla, dengan wacana pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang terbukti terlibat pembakaran lahan. Namun implementasi dari komitmen semacam ini di lapangan masih menjadi tanda tanya besar, mengingat kompleksitas relasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan kekuatan ekonomi perkebunan yang sudah mengakar puluhan tahun.
Masyarakat adat, di sisi lain, melakukan sosialisasi pencegahan karhutla melalui para tokoh adat — sebuah pendekatan berbasis kearifan lokal yang justru jarang mendapat sorotan media dibanding narasi "peladang pembakar hutan" yang lebih mudah viral dan mudah dijadikan kambing hitam struktural.
Ketegangan antara kepentingan korporasi besar dan masyarakat kecil ini juga menjadi benang merah dalam liputan kami sebelumnya soal kontroversi pemblokiran rekening yang menimpa koalisi masyarakat sipil AMPB, yang menunjukkan pola serupa: pihak kecil lebih rentan disorot ketimbang kekuatan besar yang sesungguhnya memiliki pengaruh lebih besar terhadap persoalan struktural.
Dampak Nyata: Udara yang Tak Lagi Aman Dihirup
Di luar polemik siapa yang salah, dampak nyata karhutla sudah dirasakan langsung oleh warga. Kualitas udara di Pontianak dilaporkan memburuk signifikan akibat asap kebakaran yang terus meluas, memaksa Kementerian Kesehatan turun tangan memberikan peringatan kepada masyarakat setempat. Bagi warga yang tinggal di wilayah terdampak, perdebatan soal siapa penyebab kebakaran terasa jauh lebih abstrak dibanding kenyataan harian: sesak napas, jarak pandang yang memendek, dan aktivitas luar ruangan yang harus dibatasi demi kesehatan.
Bagi pembaca yang familiar dengan dinamika Kalimantan, pola tahunan ini terasa begitu akrab — janji penanganan cepat setiap kali asap sudah mengepung, namun akar persoalan struktural soal tata kelola lahan nyaris tak pernah benar-benar dituntaskan dari hulu.
📌 Baca Juga : Kalimantan Tercekik Asap, 1.487 Titik Api Menyala: Ketika Bencana Tahunan Ini Dibiarkan Berulang
Catatan Redaksi
Karhutla Kalimantan bukan sekadar bencana musiman yang bisa diselesaikan dengan helikopter dan rekayasa cuaca semata. Ia adalah cermin dari ketimpangan siapa yang disalahkan dan siapa yang sesungguhnya diuntungkan dari eksploitasi lahan gambut dan hutan Kalimantan selama puluhan tahun. Selama narasi "peladang pembakar hutan" terus jadi kambing hitam paling mudah, sementara korporasi besar jarang benar-benar diusut tuntas, siklus asap tahunan ini akan terus berulang. Redaksi mengajak pembaca untuk melihat lebih jernih: siapa yang benar-benar harus bertanggung jawab, dan siapa yang selama ini hanya menanggung getahnya?
Tags ; karhutla, Kalimantan Barat, Panglima Jilah, Prabowo, masyarakat adat Dayak, kebakaran hutan, kualitas udara Pontianak, Tariu Borneo, TBBR
© yudhabjnugroho™ — Analisis Independen | Ekonomi & Kebijakan Publik |
About yudhabjnugroho™️
Tidak ada komentar
Terima kasih telah berkunjung, silahkan tinggalkan komentar anda.