Pemakaman Akbar Khamenei dan Ironi Diplomasi RI di Meja Board of Peace
 |
| Ratusan ribu orang telah membanjiri Teheran, dan jutaan orang diperkirakan akan menghadiri upacara pemakaman selama seminggu untuk mendiang Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. | Foto : x.com / [@AJEnglish] / CC BY-SA. |
Pemakaman yang Ditunda Seratus Hari
YUDHABJNUGROHO™ - Ayatollah Ali Khamenei tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Teheran pada akhir Februari 2026, bersama sejumlah anggota keluarga dan pejabat senior Iran. Namun otoritas Iran baru mengumumkan jadwal pemakaman resmi lebih dari seratus hari kemudian — jeda yang bukan kebetulan. Rencana pemakaman sempat diumumkan awal Maret, lalu dibatalkan mendadak dengan alasan resmi soal infrastruktur bagi jutaan pelayat. Namun banyak pihak menilai alasan sesungguhnya adalah kalkulasi keamanan dan kekuasaan di internal rezim yang belum benar-benar stabil.
Prosesi yang dimulai akhir pekan ini berlangsung enam hari di tiga kota: Teheran, Qom, dan Mashhad, tempat Khamenei akan dimakamkan pada 9 Juli. Skalanya diproyeksikan menyaingi pemakaman Ayatollah Khomeini pada 1989 dan Qassem Soleimani pada 2020 — dua momen yang sama-sama diwarnai kekacauan akibat lautan manusia yang datang berduka.
RI Hadir, Tapi MUI Justru Buka Front Baru
Pemerintah Indonesia memutuskan mengutus Duta Besar RI di Teheran, Rolliansyah Soemirat, menghadiri rangkaian penghormatan — langkah yang menurut Kementerian Luar Negeri diapresiasi langsung oleh pihak Iran. Tapi sorotan justru datang bukan dari Istana, melainkan dari Majelis Ulama Indonesia. Selagi banyak diplomat sibuk menjaga nada netral, MUI justru melempar kritik yang cukup berani: serangan yang menewaskan Khamenei dinilai memunculkan pertanyaan besar terhadap komitmen Amerika Serikat dalam mewujudkan perdamaian yang adil di Palestina.
Yang lebih mengejutkan, MUI secara terbuka mendesak pemerintah RI meninjau ulang keterlibatannya di Board of Peace — forum perdamaian bikinan Donald Trump yang selama ini diikuti Indonesia sebagai bagian dari diplomasi Timur Tengah. Ini bukan kritik basa-basi. Ini tekanan langsung ke jantung kebijakan luar negeri Prabowo, dan menaruh pemerintah dalam posisi yang tidak nyaman: mempertahankan komitmen di forum internasional yang digagas kekuatan besar dunia, atau mengakomodasi tekanan domestik dari kalangan agama yang memiliki basis dukungan luas.
Sikap MUI ini mengingatkan pada pola serupa saat pemerintah menghadapi dilema serupa terkait sikap RI terhadap konflik kawasan Teluk — sesuatu yang pernah dibahas mendalam dalam liputan soal detensi WNI dalam misi flotilla Gaza beberapa bulan lalu, ketika publik juga mempertanyakan konsistensi sikap RI di forum multilateral.
📌 Baca Juga : Israel Ngotot Pasukan Permanen di Lebanon-Suriah-Gaza, Iran Tutup Akses IAEA: Sinyal Bahaya Baru bagi Ekonomi RI?
Dunia Terbelah, Iran di Ambang Ketidakpastian
Reaksi global terhadap kematian Khamenei jauh dari seragam. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut kepergian Khamenei membuka harapan baru bagi rakyat Iran, meski juga membawa risiko instabilitas yang bisa mendorong kawasan ke spiral kekerasan baru. Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani menyebut Iran memasuki fase transisi yang belum pasti. Sementara PM Pakistan Shehbaz Sharif justru mengecam serangan itu sebagai pelanggaran hukum internasional yang menyasar kepala negara — pelanggaran konvensi lama yang selama ini dijunjung dunia.
Di dalam negeri Iran, kekosongan kepemimpinan sementara diisi tiga tokoh: Presiden Masoud Pezeshkian, Kepala Lembaga Kehakiman Gholamhossein Mohseni Ejei, dan seorang ulama senior Dewan Garda. Proses suksesi permanen akan ditentukan Majelis Ahli beranggotakan 88 ulama — proses panjang yang sarat negosiasi kekuatan di balik pintu tertutup.
📌 Baca Juga : Damai Iran-AS Cuma Seminggu: Drone Hantam Kapal Singapura, Indonesia Terancam Gejolak BBM Lagi
Kenapa Ini Bukan Sekadar Berita Luar Negeri
Ketegangan pascakematian Khamenei sempat menyeret harga minyak dunia ke level tinggi, yang pada gilirannya ikut menekan rupiah hingga sempat menyentuh level terlemah sejak krisis 1998 — persoalan yang pernah dikupas tuntas dalam analisis kami soal tekanan rupiah dan IHSG akibat gejolak geopolitik Teluk. Perundingan damai AS-Iran di Doha soal Selat Hormuz belum membawa kemajuan berarti untuk isu nuklir, tapi meredanya eskalasi militer setidaknya memberi ruang bernapas bagi pasar keuangan domestik dalam beberapa pekan terakhir.
Dan di sinilah letak persoalannya: kebijakan luar negeri RI tidak lagi bisa dipisahkan dari tekanan domestik berbasis moral-keagamaan. Ketika MUI bicara soal Board of Peace, itu bukan sekadar pernyataan simbolis — melainkan sinyal bahwa legitimasi kebijakan luar negeri pemerintah kini juga diuji di ranah opini publik religius, sesuatu yang juga tercermin dalam liputan kami sebelumnya soal reaksi publik terhadap kebijakan pemerintah menyikapi program cattle presidensial menjelang Idul Adha lalu.
📌 Baca Juga : IHSG di Persimpangan: Efisiensi BUMN dan Demam Piala Dunia, Mana yang Lebih Berpengaruh ke Pasar?
Catatan Redaksi
Pemerintah boleh saja berdalih bahwa diplomasi butuh pragmatisme, bukan emosi sesaat. Tapi ada batas di mana pragmatisme berubah jadi pembiaran terhadap ketidakadilan yang dirasakan jutaan umat. Pertanyaannya sederhana: kalau forum damai itu ternyata tak pernah benar-benar netral, untuk siapa sebenarnya "perdamaian" itu dirancang? Kita — sebagai publik yang menyaksikan dari jauh — punya hak untuk terus menagih jawaban itu, bukan sekadar menerima narasi resmi begitu saja.
Tags ; Ali Khamenei,Iran,MUI,Board of Peace,Diplomasi RI,Timur Tengah
© yudhabjnugroho™ — Analisis Independen | Ekonomi & Kebijakan Publik |
About yudhabjnugroho™️
Tidak ada komentar
Terima kasih telah berkunjung, silahkan tinggalkan komentar anda.