Salam Komando, Nama Baru: Kuntadi dan Babak Lanjutan Drama Kejagung-Polri
 |
| Mensesneg Prasetyo Hadi telah menerima pengajuan nama Kuntadi, yang saat ini Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung, menjadi calon Jampidsus. Pengajuan dari Jaksa Agung ST Burhanuddin itu telah diterima pada Selasa kemarin. | Foto : x.com / [@LambeSahamjja] / CC BY-SA. |
Dari Gedung Bundar ke Meja Konferensi Pers Bersama
YUDHABJNUGROHO™ - Ketegangan antara Kejaksaan Agung dan Polri sempat memuncak awal bulan ini, ketika Korps Adhyaksa menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, sebagai tersangka dugaan korupsi. Penggeledahan besar-besaran dilakukan penyidik Polri di belasan titik dalam satu hari, termasuk penemuan brankas berisi puluhan kilogram emas dan uang tunai bernilai puluhan miliar rupiah di sebuah rumah di Bogor. Publik pun sempat riuh menyebut situasi ini sebagai babak baru "Cicak versus Buaya", istilah lama yang merujuk pada ketegangan antar-institusi penegak hukum.
Namun ketegangan itu tidak berlangsung lama secara terbuka. Kapolri beserta jajaran pejabat utama Markas Besar Polri mendatangi langsung Gedung Utama Kejaksaan Agung dan bertemu Jaksa Agung dalam pertemuan tertutup yang kemudian diakhiri konferensi pers bersama. Dalam kesempatan itu, kedua pucuk pimpinan institusi menegaskan hubungan baik antara Kejaksaan dan Kepolisian bukan sesuatu yang baru dibangun, melainkan sudah berlangsung sejak lama.
Sejumlah tokoh masyarakat turut menanggapi momen tersebut sebagai sinyal bahwa tidak ada pertempuran antar-institusi, melainkan murni proses penegakan hukum terhadap oknum yang bermasalah, terlepas dari institusi asalnya.
📌 Baca Juga : Tersangka, Saksi, Tersangka Lagi: Bongkar Kekacauan Status Hukum Febrie Adriansyah di Kejagung
Kasus Don Ritto: Bukti Proses Hukum Tetap Berjalan
Meski hubungan kelembagaan tampak mencair, proses hukum di lapangan tidak berhenti. Salah satu perkara yang masih bergulir adalah kasus dugaan korupsi, pencucian uang, dan suap terkait sektor batu bara hingga menyeret nama Asabri, dengan tersangka berinisial Don Ritto. Tim penyidik Polri terpantau kembali mendatangi Gedung Bundar Kejaksaan Agung sambil membawa sejumlah barang bukti, bertepatan dengan rencana pelimpahan perkara tersebut ke Kejaksaan.
Penyitaan uang tunai dalam jumlah besar juga dilakukan di sebuah kafe ternama dan sebuah money changer, yang kemudian direspons langsung oleh pihak tersangka. Kejaksaan Agung sendiri disebut telah mulai melanjutkan penanganan tiga perkara dugaan korupsi dan pencucian uang yang sebelumnya dilimpahkan dari penyidik Polri, menandakan bahwa proses hukum berjalan paralel dengan upaya rekonsiliasi kelembagaan.
Dinamika kasus-kasus besar semacam ini sebenarnya bukan hal baru di ranah hukum kita -- pola serupa juga pernah kami telaah ketika mengulas kontroversi pengelolaan anggaran program Makan Bergizi Gratis yang turut menyeret sejumlah nama pejabat daerah.
Kuntadi: Nama yang Kini Jadi Sorotan
Di tengah proses transisi kepemimpinan Jampidsus pasca-nonaktifnya Febrie Adriansyah, satu nama mulai mencuat sebagai kandidat kuat pengganti: Kuntadi. Seiring munculnya namanya dalam bursa calon Jampidsus baru, laporan harta kekayaan penyelenggara negara miliknya turut menjadi perhatian publik -- sebuah pola yang lazim terjadi setiap kali pejabat penegak hukum naik ke posisi strategis di tengah sorotan tinggi terhadap integritas institusi.
Publik tampaknya masih trauma dengan pola lama di mana pejabat tinggi penegak hukum baru disorot hartanya setelah tersandung kasus, bukan sebelum menjabat. Karena itu, tidak mengherankan jika nama calon pengganti Febrie langsung mendapat perhatian ekstra bahkan sebelum resmi dilantik, sebagai bentuk pengawasan preventif dari masyarakat sipil.
Karier Febrie sebagai Jampidsus sendiri dinilai sejumlah pengamat hukum tata negara sudah berakhir secara de facto begitu ia berstatus tersangka, terlepas dari bagaimana proses hukumnya nanti berujung.
📌 Baca Juga : Dua Status Hukum Sekaligus: Bongkar Drama Kejagung vs Polri di Balik Kasus Febrie Adriansyah
Bukan Sekadar Simbol, tapi Ujian Nyata Reformasi Internal
Pertemuan simbolis antara Kapolri dan Jaksa Agung memang penting untuk meredam eskalasi ketegangan di permukaan, termasuk membahas rencana pertukaran pendidikan antar-personel kedua institusi demi memperkuat koordinasi dalam sistem peradilan pidana. Namun publik yang kritis tentu tidak akan puas hanya dengan foto bersama dan pernyataan solidaritas di depan kamera.
Ujian sesungguhnya terletak pada bagaimana proses hukum terhadap Febrie Adriansyah dan kasus-kasus terkait lainnya, termasuk perkara Don Ritto, benar-benar dituntaskan secara transparan tanpa intervensi kepentingan kelembagaan. Sosok pengganti Jampidsus yang baru pun akan langsung dihadapkan pada ekspektasi tinggi: mampukah ia menunjukkan independensi di tengah tekanan dari berbagai arah, termasuk dari internal institusinya sendiri.
📌 Baca Juga : Cicak vs Buaya Jilid Baru? Membongkar Pertarungan Kejagung-Polri di Balik Kasus Febrie Adriansyah
Catatan Redaksi
Salam komando di depan kamera memang penting untuk meredam kegaduhan publik, tapi rakyat sesungguhnya tidak butuh simbol -- mereka butuh kepastian bahwa hukum ditegakkan setara, tanpa pandang seragam atau toga siapa yang tersandung kasus. Nama Kuntadi kini membawa beban ekspektasi besar sebelum ia sempat membuktikan apa pun.
Tags ; Kejaksaan Agung, Jampidsus, Kuntadi, Febrie Adriansyah, Polri, korupsi, kasus batu bara, TPPU, hukum Indonesia
© yudhabjnugroho™ — Analisis Independen | Ekonomi & Kebijakan Publik |
About yudhabjnugroho™️
Tidak ada komentar
Terima kasih telah berkunjung, silahkan tinggalkan komentar anda.