Cicak vs Buaya Jilid Baru? Membongkar Pertarungan Kejagung-Polri di Balik Kasus Febrie Adriansyah
 |
| Keputusan penyidik Kejaksaan Agung yang tidak menahan bekas Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampidsus Febrie Adriansyah menuai kritik publik. Langkah tersebut dinilai mempertontonkan disparitas perlakuan hukum, melukai rasa keadilan masyarakat, dan mencederai asas setiap orang setara di mata hukum. | Foto : x.com / [@Hariankompas] / CC BY-SA. |
Salam Komando yang Terasa Dipaksakan
YUDHABJNUGROHO™ - Di depan kamera wartawan, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan salam komando — genggaman tangan khas dua pemimpin yang ingin menegaskan mereka berdiri di barisan yang sama. "Jangan berpikir kami ini rival," kata Burhanuddin, menjelaskan bahwa ia dan Sigit adalah teman lama jauh sebelum memimpin institusi masing-masing.
Namun di balik citra rekonsiliasi itu, publik menyaksikan drama yang jauh lebih tegang beberapa hari sebelumnya. Penggeledahan di 12 lokasi terkait dugaan korupsi tata kelola batu bara PT PLN menyeret nama eks Jampidsus Febrie Adriansyah. Rumahnya di Kramat Pela dijaga ketat prajurit TNI pada hari yang sama ketika Kortastipidkor Polri menggeledah sebuah kafe di Cipete yang diduga miliknya. Puluhan personel TNI yang dipimpin dua jenderal bahkan sempat mendatangi Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk meminta pembebasan seorang saksi — kejadian yang langsung memicu kata kunci "Cicak vs Buaya", "Perang", dan "Cipete" trending di seluruh media sosial Indonesia.
📌 Baca Juga : 5 Jurus Bank Indonesia Redam Gejolak Rupiah: Cukupkah Kejar Pertumbuhan 5,7 Persen?
Status Hukum yang Berubah-ubah dalam Sehari
Ketegangan mencapai puncaknya ketika Kejaksaan Agung menerbitkan sprindik baru pada 15 Juli yang mengubah status hukum Febrie dari tersangka menjadi saksi — hanya untuk diralat kembali menjadi tersangka pada hari yang sama. Kejanggalan prosedural semacam ini jarang terjadi dalam sistem peradilan Indonesia dan langsung memicu spekulasi luas: siapa sebenarnya yang mengendalikan arah penanganan kasus ini?
Eks penyidik Kejaksaan Agung, Jasman Panjaitan, bahkan mempertanyakan mekanisme pelimpahan penyidikan dari Polri ke Kejaksaan Agung yang menurutnya tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini bukan sekadar persoalan administratif — ini menyentuh inti dari kepastian hukum itu sendiri: jika prosedur baku saja bisa dilangkahi demi kepentingan sesaat, apa jaminan bagi masyarakat awam yang berurusan dengan sistem yang sama?
📌 Baca Juga : Rupiah Tembus Level Lebih Buruk dari 1998, IHSG Susut Sepertiga: Alarm Ekonomi yang Diabaikan?
Bayang-bayang Cicak vs Buaya 2009
Abraham Samad, yang pernah merasakan langsung tekanan serupa saat memimpin KPK, membandingkan situasi ini dengan konflik Cicak vs Buaya 2009 — ketika Polri menetapkan dua Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah, sebagai tersangka dugaan pemerasan. Gelombang protes publik saat itu begitu besar sehingga memaksa Presiden SBY membentuk Tim Independen untuk menyelesaikan konflik kewenangan tersebut.
Kini istilah yang sama kembali mencuat, meski dengan aktor berbeda. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof Laode Muhammad Syarif, menilai kemiripan pola ini bukan kebetulan — melainkan cerminan persoalan struktural yang belum pernah benar-benar dituntaskan sejak lebih dari satu dekade lalu: tumpang tindih kewenangan penyidikan antarlembaga penegak hukum yang terus melahirkan gesekan setiap kali ada kasus besar yang menyeret nama pejabat tinggi.
Pembaca yang mengikuti perkembangan pelemahan rupiah pekan ini mungkin belum menyadari bahwa ketegangan kelembagaan seperti ini turut menjadi salah satu faktor yang dicermati investor. Kami sempat mengulasnya lebih jauh dalam analisis mengenai tekanan yang dihadapi rupiah dan IHSG belakangan ini.
74 Kilogram Emas dan Pertanyaan yang Belum Terjawab
Dalam penggeledahan di sebuah rumah yang diduga terkait Febrie, penyidik Kortastipidkor membawa uang tunai senilai ratusan miliar rupiah dan 74 kilogram emas batangan. Angka ini begitu fantastis sehingga frasa "74 kg emas berapa rupiah" sempat masuk daftar pencarian tren di Google dengan ribuan pencarian dalam waktu singkat. Namun di balik angka yang menggemparkan itu, pertanyaan mendasar tetap belum terjawab tuntas: bagaimana aset sebesar ini bisa terkumpul, dan mengapa penindakannya justru memicu benturan antarlembaga alih-alih kerja sama yang solid dalam pemberantasan korupsi?
Pengamat politik Rico Marbun menilai penggeledahan ini justru bukti pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serius memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Namun pandangan lain menilai proses hukum yang tidak lazim dan berubah-ubah justru berisiko melemahkan legitimasi penegakan hukum itu sendiri — sebuah pisau bermata dua yang menuntut kejelasan lebih jauh dari otoritas terkait, termasuk soal perkembangan terbaru status hukum Febrie Adriansyah yang sempat simpang siur beberapa hari terakhir.
Ujian Kepemimpinan di Tengah Rivalitas Institusi
Pengamat menilai konflik ini adalah salah satu ujian paling krusial bagi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Rivalitas antarlembaga penegak hukum berakar dari tarik-menarik kewenangan penyidikan yang, jika dibiarkan berlarut, berisiko melumpuhkan proses penegakan hukum dan merusak stabilitas pemerintahan secara lebih luas. Presiden diuji kemampuannya mengambil sikap tegas dan mendorong reformasi struktural agar lembaga-lembaga hukum kembali fokus pada tugas pokoknya melayani masyarakat, bukan justru saling mengunci demi kepentingan sektoral.
📌 Baca Juga : Dua Status Hukum Sekaligus: Bongkar Drama Kejagung vs Polri di Balik Kasus Febrie Adriansyah
Catatan Redaksi
Ketegangan Kejagung dan Polri bukan sekadar drama kelembagaan yang layak dinikmati sebagai tontonan politik. Ini adalah cermin dari pertanyaan yang jauh lebih besar: siapa yang sebenarnya mengawal hukum di negeri ini ketika lembaga-lembaga penegaknya sendiri saling berebut kewenangan? Sejarah Cicak vs Buaya 2009 mengajarkan bahwa konflik semacam ini hanya akan reda jika ada kepemimpinan yang berani menuntaskan akar masalahnya, bukan sekadar menutupinya dengan salam komando di depan kamera.
Tags ; kejagung, polri, febrie adriansyah, cicak vs buaya, jampidsus, korupsi, hukum indonesia, kortastipidkor, kejaksaan agung
© yudhabjnugroho™ — Analisis Independen | Ekonomi & Kebijakan Publik |
About yudhabjnugroho™️
Tidak ada komentar
Terima kasih telah berkunjung, silahkan tinggalkan komentar anda.