Kejagung Tiba-tiba Setop Pendataan Dapur MBG Bermasalah: Kebetulan atau Barter Kasus?
 |
| Kejaksaan Agung memerintahkan seluruh Kejati menghentikan pengumpulan data terkait MBG setelah pendataan SPPG di Jawa Tengah memicu polemik, termasuk ketika menyentuh dapur yang dikelola personel Polri. | Foto : x.com / [@Dospemz] / CC BY-SA. |
Dari Perintah Pendataan ke Perintah Penghentian
YUDHABJNUGROHO™ - Semua bermula dari surat bernomor B-2668 tertanggal 15 Juni 2026, yang memerintahkan seluruh Kejaksaan Tinggi mendata permasalahan pelaksanaan program MBG oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Perintah ini lahir sebagai tindak lanjut laporan dugaan titik dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) fiktif di berbagai daerah — temuan yang berkaitan langsung dengan perkara korupsi yang tengah disidik Kejagung.
Namun kurang dari sebulan kemudian, arah berbalik seratus delapan puluh derajat. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menerbitkan surat baru yang memerintahkan seluruh Kejati menghentikan seluruh kegiatan pendataan tersebut. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, berdalih penghentian dilakukan karena "batas waktu pengumpulan data sudah selesai" dan untuk "mencegah penyalahgunaan".
Penjelasan itu terdengar wajar di atas kertas. Tapi konteks waktunya sulit dilepaskan dari rentetan penggeledahan besar-besaran yang menyeret mantan Jampidsus Febrie Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang — kasus yang justru ditangani oleh Kortastipidkor Polri, bukan internal Kejagung sendiri.
📌 Baca Juga : Geledah Rumah Jampidsus, Polri Sita 74 Kg Emas dan Rp67 Miliar: Febrie Adriansyah Kini Jadi Tersangka
Kecurigaan "Barter Kasus" dari Pegiat Antikorupsi
Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba, secara terbuka mencurigai adanya skema sistematis di balik penghentian ini. Ia menyoroti keterkaitan antara kasus Febrie Adriansyah yang ditangani Polri, dengan kasus korupsi MBG yang justru melibatkan seorang perwira tinggi Polri berbintang satu — Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung karena diduga mengatur skema pengadaan food tray dan penggelembungan harga.
Dengan kata lain: Polri sedang mengusut petinggi Kejagung, sementara Kejagung sedang mengusut petinggi Polri. Ketika salah satu pihak tiba-tiba menghentikan proses pendataan yang berpotensi memperluas kasusnya sendiri, wajar jika muncul dugaan ada semacam "gencatan senjata" tak resmi antara dua institusi penegak hukum ini.
Dugaan ini semakin relevan jika dikaitkan dengan momen simbolis pertemuan Jaksa Agung dan Kapolri yang saling menegaskan "bukan rival" di tengah gonjang-ganjing kasus korupsi internal — pertemuan yang oleh sebagian pengamat justru dibaca sebagai upaya meredam kegaduhan, bukan menyelesaikan akar masalah.
📌 Baca Juga : Kejagung Bantah Rival dengan Polri, tapi Kenapa Publik Malah Makin Curiga?
Data Sudah Terkumpul, Tapi untuk Siapa?
Kejagung memastikan bahwa data yang sudah terlanjur terkumpul dari proses pendataan sebelumnya tetap akan digunakan untuk kepentingan penyidikan kasus yang sudah berjalan. Namun pertanyaan besarnya: bagaimana dengan temuan-temuan baru yang berpotensi muncul dari SPPG bermasalah di daerah-daerah yang belum sempat didata secara menyeluruh?
Hingga saat ini, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus korupsi tata kelola program MBG periode 2025-2026, dengan modus mulai dari suap penentuan titik SPPG hingga mark-up harga wadah makan. Program yang didukung anggaran APBN sebesar Rp268 triliun pada 2026 ini semestinya dikelola yayasan yang terafiliasi resmi dengan sekolah penerima manfaat — namun penyidik menemukan banyak SPPG ditunjuk semata karena kedekatan dengan petinggi BGN, meski tak memenuhi syarat sebagai mitra.
Skala anggaran sebesar itu membuat isu ini tak bisa dilepaskan dari sorotan publik yang lebih luas terhadap stabilitas ekonomi nasional. Sebagaimana pernah diulas dalam catatan mengenai besarnya beban anggaran program-program prioritas pemerintah di tengah tekanan fiskal saat ini, setiap potensi kebocoran dalam program sebesar MBG punya konsekuensi langsung terhadap ruang fiskal negara secara keseluruhan.
Kejaksaan Agung Disebut "Krisis Total Kredibilitas"
Direktur Pusat Studi Agama dan Demokrasi UII, Prof. Masduki, melontarkan kritik tajam terhadap langkah ini. Menurutnya, penghentian pendataan yang tiba-tiba ini mempertegas apa yang ia sebut sebagai "krisis total kredibilitas" di tubuh Kejaksaan Agung — terutama setelah terungkapnya simpanan uang dan emas fantastis milik Febrie Adriansyah sebelum akhirnya ditetapkan tersangka.
Masduki bahkan mengusulkan langkah ekstrem: Presiden Prabowo Subianto didesak turun tangan langsung, termasuk kemungkinan memberhentikan kepala kedua institusi jika dugaan konspirasi antar-lembaga ini terbukti benar. "Bola ada di tangan Presiden," tegasnya — sebuah pernyataan yang menunjukkan betapa seriusnya kepercayaan publik terhadap dua pilar penegakan hukum negara ini sedang diuji.
📌 Baca Juga : Makan Bergizi Gratis Dipangkas Jadi 4 Hari Seminggu, Alasan Hemat atau Tanda Program Ini Goyah?
Catatan Redaksi
Ketika dua institusi penegak hukum saling mengusut petinggi satu sama lain, lalu salah satunya tiba-tiba menghentikan proses yang berpotensi memperluas temuan, publik berhak bertanya: apakah ini murni soal administrasi batas waktu, atau justru pertanda adanya kompromi yang tak pernah diucapkan secara terbuka? Kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tidak dibangun dari klarifikasi di depan kamera, melainkan dari konsistensi tindakan yang bisa dipertanggungjawabkan.
Tags ; Kejaksaan Agung, Makan Bergizi Gratis, Febrie Adriansyah, SPPG Fiktif, Korupsi MBG, Badan Gizi Nasional
© yudhabjnugroho™ — Analisis Independen | Ekonomi & Kebijakan Publik |
About yudhabjnugroho™️
Tidak ada komentar
Terima kasih telah berkunjung, silahkan tinggalkan komentar anda.