Demi Selamatkan Rupiah, Pemerintah Pertimbangkan Pangkas Anggaran MBG Rp335 Triliun
 |
| Ilustrasi menu dalam satu sajian Program Makan Bergizi Gratis di salah satu satuan pelayanan pemenuhan gizi. Ilustrasi umum, bukan dokumentasi lokasi atau peristiwa spesifik. | Foto : Magnific / [Kamittakova] / CC BY-SA. |
Anggaran Jumbo di Tengah Ruang Fiskal yang Menyempit
YUDHABJNUGROHO™ - Alokasi anggaran MBG pada APBN 2026 mencapai Rp335 triliun, melonjak 96 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang sekitar Rp171 triliun. Program ini menyasar 82,9 juta penerima manfaat—siswa sekolah, ibu hamil, dan balita—melalui puluhan ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tersebar di seluruh provinsi.
Namun besarnya angka ini datang dengan ongkos politik dan fiskal yang semakin sulit diabaikan. Ekonom menyebut MBG kini menyerap hampir 9 persen dari total belanja negara—setara lebih dari 40 persen anggaran pendidikan nasional—pada saat yang sama ketika pemerintah harus menanggung beban utang yang terus membesar dan rasio defisit yang berisiko melebar ke kisaran 3,18 hingga 4,04 persen terhadap PDB.
Ketergantungan pada pembiayaan utang untuk menutup belanja sebesar ini membuat sejumlah kalangan ekonom semakin vokal menyuarakan evaluasi total terhadap program tersebut.
Suara dari CELIOS hingga Paramadina
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara, secara terbuka menyebut penghentian sementara MBG untuk evaluasi menyeluruh berpotensi memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, jika anggaran sebesar itu dipertahankan tanpa moratorium sementara jumlah dapur produksi terus bertambah, efeknya justru kontraktif terhadap perekonomian dan akan terasa langsung pada tingkat kepercayaan pelaku pasar—baik di pasar saham maupun terhadap nilai tukar rupiah.
Pandangan serupa datang dari akademisi Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, yang menilai kondisi fiskal Indonesia jauh dari menggembirakan meski fundamental ekonomi relatif memadai. Ia menyoroti tingginya debt service ratio, di mana hampir separuh dari total penerimaan negara terpakai hanya untuk membayar bunga dan pokok utang. Wijayanto secara spesifik menyebut MBG, bersama program Koperasi Desa Merah Putih dan belanja alat pertahanan, sebagai tiga pos yang perlu ditinjau ulang demi menghindarkan negara dari jebakan utang yang lebih dalam.
Argumen para ekonom ini sejalan dengan kalkulasi makro pemerintah sendiri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan tiga skenario fiskal akibat kombinasi tekanan harga minyak global, pelemahan rupiah, dan kenaikan imbal hasil surat berharga negara—skenario yang dalam kondisi terburuk membuat defisit anggaran berisiko menembus level psikologis 4 persen dari produk domestik bruto.
📌 Baca Juga : Korupsi MBG Terbongkar: 21.801 Motor Listrik, 32.000 Sepatu, dan TV 75 Inci yang Mencuri Uang Rakyat
Dilema yang Tak Mudah Diselesaikan
Di sisi lain, menghentikan atau memangkas drastis program yang sudah menjangkau puluhan juta penerima manfaat bukan keputusan yang bisa diambil tanpa konsekuensi politik dan sosial. MBG selama ini diposisikan pemerintah bukan sekadar bantuan sosial, melainkan investasi sumber daya manusia jangka panjang—upaya menekan stunting, memperbaiki produktivitas generasi mendatang, dan menggerakkan ekonomi lokal lewat rantai pasok dapur-dapur SPPG yang melibatkan ribuan petani, peternak, dan nelayan kecil sebagai pemasok.
Pemerintah bahkan menyebut operasional dapur MBG berpotensi menyerap hingga 1,5 juta tenaga kerja pada puncak implementasinya. Argumen ini menjadi pembelaan utama mengapa program tetap dipertahankan meski tekanan fiskal terus meningkat.
Namun kritik tak kalah keras menyoroti sisi pelaksanaan: laporan kebocoran anggaran, dugaan ketidaksesuaian standar kualitas pangan, hingga puluhan ribu kasus gangguan kesehatan pada penerima manfaat yang sempat mencuat ke publik. Bagi sebagian ekonom, persoalan bukan pada tujuan program, melainkan pada efisiensi pelaksanaannya yang dinilai masih jauh dari ideal untuk skala anggaran sebesar ini.
Tekanan terhadap APBN ini terjadi bersamaan dengan gejolak di pasar modal yang juga membuat investor asing semakin waspada terhadap aset-aset domestik, menciptakan tekanan ganda yang saling memperkuat satu sama lain.
📌 Baca Juga : Rp303 Triliun dari China: Purbaya Bilang Investasi, Media Bilang Utang, Siapa yang Jujur?
Ketika Setiap Pos Anggaran Jadi Pertaruhan Kredibilitas
Dalam praktik pengelolaan keuangan negara, hampir tidak ada presiden di dunia ini yang membiarkan seluruh pos belanja tetap utuh ketika menghadapi tekanan eksternal sebesar yang dialami Indonesia saat ini—lonjakan harga minyak akibat konflik di Timur Tengah, pelemahan mata uang yang berkepanjangan, dan ancaman penurunan klasifikasi pasar modal oleh lembaga pemeringkat global.
Pertanyaan kuncinya kini bergeser dari "apakah MBG perlu dievaluasi" menjadi "berapa besar dan secepat apa pemangkasan itu harus dilakukan agar tidak mengorbankan jutaan penerima manfaat yang sudah bergantung pada program ini." Pasar dan lembaga rating disebut akan menyambut baik langkah pengurangan defisit, asalkan disertai pemangkasan yang terukur pada program-program berbiaya tinggi namun belum terbukti efisien secara ekonomi.
Sementara perdebatan ini berlangsung di ruang-ruang kebijakan Jakarta, dampaknya akan terasa nyata di lapangan—termasuk pada sektor ketenagakerjaan yang sudah menghadapi ancaman PHK dari arah lain akibat relokasi sejumlah industri manufaktur ke luar negeri.
📌 Baca Juga : Ribuan Buruh Jawa Timur di Ujung Tanduk: Dua Raksasa Komponen Otomotif Jepang Disebut Bersiap Hengkang ke Vietnam
Catatan Redaksi
Di satu sisi, kita ingin anak-anak Indonesia mendapat gizi yang layak. Di sisi lain, kita juga tidak ingin negara terjerembab dalam utang yang akan dibayar oleh generasi yang sama yang hari ini menerima makan siang gratis. Pertanyaannya bukan soal pro atau kontra MBG semata, melainkan: maukah kita sebagai publik menuntut transparansi penuh soal ke mana saja Rp335 triliun itu benar-benar mengalir, sebelum memutuskan program ini layak dipertahankan utuh, dipangkas, atau dibenahi total tata kelolanya?
Tags ; anggaran MBG, pemangkasan anggaran, APBN 2026, defisit fiskal, rupiah melemah, Prabowo, makan bergizi gratis
© yudhabjnugroho™ — Analisis Independen | Ekonomi & Kebijakan Publik |
About yudhabjnugroho™️
Tidak ada komentar
Terima kasih telah berkunjung, silahkan tinggalkan komentar anda.