Program Makan Anak Sekolah Dirampok dari Dalam: Inilah Anatomi Korupsi MBG yang Mengoyak Hati Nurani

Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta — lokasi konferensi pers penetapan tersangka tiga eks pimpinan BGN dalam kasus korupsi tata kelola MBG 2025–2026. | Foto: Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI / [story.kejaksaan.go.id] 

YUDHABJNUGROHO™ – Selasa siang, 2 Juni 2026. Presiden Prabowo Subianto duduk di bangku siswa SMPN 111 Jakarta, menyantap makan siang dari ompreng yang sama dengan para pelajar di sekelilingnya. Kunjungan itu dirancang sebagai bukti nyata bahwa program Makan Bergizi Gratis — warisan janji kampanye terbesar Prabowo — berjalan di jalurnya.

Dua puluh empat jam kemudian, tiga orang yang paling bertanggung jawab menjalankan program itu digiring masuk ke mobil tahanan Kejaksaan Agung, mengenakan rompi merah muda tersangka.

---

Siapa Mereka dan Apa yang Dilakukan?

Pada Rabu, 3 Juni 2026, Kejaksaan Agung (Kejagung) secara resmi menetapkan tiga mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG tahun anggaran 2025–2026. Ketiganya adalah:

·       Dadan Hindayana — Kepala BGN periode Agustus 2024–Juni 2026

·       Sony Sonjaya — Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi

·       Lodewyk Pusung — Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Kelembagaan

Ketiganya ditahan di Rutan Salemba selama 20 hari ke depan untuk keperluan penyidikan, dijerat Pasal 603 dan Pasal 604 juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Yang membuat kasus ini lebih mencengangkan: Kejagung memastikan ketiga tersangka saling mengetahui borok masing-masing dan bekerja sama secara terorganisir. Tidak ada yang tidak tahu. Tidak ada yang hanya "ikut-ikutan."

---

📌 Baca juga: Dadan Dicopot, MBG Dipertanyakan: Apa yang Sebenarnya Salah di Badan Gizi Nasional?

---

Tiga Modus, Satu Tujuan: Rampok APBN

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi mengurai tiga jalur korupsi yang diduga dijalankan secara bersamaan.

Pertama — Jual-beli titik SPPG. Program MBG dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) — dapur-dapur yang ditunjuk untuk memproduksi dan mendistribusikan makanan ke sekolah. Anggaran dari APBN seharusnya dikelola bersama yayasan-yayasan yang memenuhi syarat. Namun para tersangka diduga meloloskan yayasan-yayasan yang terafiliasi langsung dengan pegawai BGN sendiri — yayasan fiktif yang tidak layak tetapi tetap memenangkan penunjukan lewat manipulasi portal verifikasi mitra BGN.

Ironi terbesar: Sony Sonjaya — salah satu tersangka — sempat dengan percaya diri tampil di konferensi pers Mabes Polri pada 25 Mei 2026, membongkar modus jual-beli titik SPPG yang "dilakukan oknum di luar BGN." Seminggu kemudian, ia sendiri berdiri sebagai tersangka di kasus yang sama.

Kedua — Markup pengadaan barang. Dari anggaran MBG senilai Rp85,27 triliun pada 2025 dan Rp268 triliun pada 2026, para tersangka diduga mengintervensi pejabat pembuat komitmen dalam penyusunan kerangka acuan kerja pengadaan — memastikan spesifikasi barang dirancang agar tidak sesuai kebutuhan lapangan, tetapi menguntungkan vendor pilihan.

Ketiga — Vendor abal-abal. Puncak dari skandal ini adalah pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai Rp1,035 triliun yang dibayarkan kepada PT YAT — vendor yang diduga tidak memiliki jaringan dealer maupun bengkel aktif. Selain itu, ditemukan juga pengadaan 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, dan 5.400 unit televisi yang semuanya diduga mengandung unsur markup harga.

---

📌 Baca juga: Rupiah Tembus Rp18.050: Bukan Sekadar Angka, Ini yang Diam-diam Menggerogoti Kantong Kamu

---

Prabowo Marah, tapi Sudah Cukup?

Presiden Prabowo tidak tinggal diam. Sehari sebelum penetapan tersangka, ia mencopot Dadan dan dua wakilnya, menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN baru. Ia juga berulang kali menegaskan tidak akan mentoleransi korupsi di program andalannya.

Namun pertanyaan yang lebih struktural tetap menggantung. KPK sejak April 2026 sudah mengingatkan bahwa pembengkakan anggaran MBG dari Rp71 triliun ke Rp171 triliun — dan kini Rp268 triliun — belum diimbangi kerangka regulasi dan mekanisme pengawasan yang memadai. ICW pun merilis temuan lapangan: dari 52 SPPG yang dipantau di berbagai daerah, ditemukan banyak celah yang membuka peluang korupsi.

Artinya, masalahnya bukan hanya soal tiga orang yang kini memakai rompi merah muda. Masalahnya adalah sistem pengawasan yang sengaja dibiarkan longgar saat anggaran terus menggelembung.

Kejagung sendiri mengisyaratkan ada potensi tersangka baru. Penyidikan masih berjalan. Dokumen masih didalami. Dan di suatu sudut Indonesia, anak-anak sekolah masih mengantre ompreng makan siang — tidak tahu bahwa makanan mereka pernah menjadi bancakan pejabat yang seharusnya menjaga.y©

---

📌 Baca juga: Hasto PDIP Tuduh Jokowi Ubah Indonesia Jadi Negara Otoriter Populis: Sebuah Tuduhan, atau Pengakuan Terlambat?

---

Tags ; Hukum, Nasional, Korupsi, MBG, BGN, Dadan Hindayana, Kejagung, Makan Bergizi Gratis, Tersangka