Di Balik Rencana Dirjen Pas Kelola 70 Dapur MBG, Ada 1000 Proyek Polri yang Pernah Disorot Gegara Dugaan Konflik Kepentingan : Bagaimana dengan Tata Kelola yang Dinilai Masih 'Cacat'?

Menyoroti rencana Dirjen Pas dalam pengelolaan Dapur MBG di seluruh lapas dan rutan Indonesia di tengah tata kelola yang dinilai masih lemah. (Instagram.com/@undercover.id)

YUDHABJNUGROHO™ – Sebagian masyarakat di platform media sosial saat ini sedang ramai membahas rencana Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mengenai pengelolaan 70 lokasi dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). 

 

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Imipas, Mashudi, menyampaikan bahwa mereka memiliki 70 dapur MBG yang digunakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah Indonesia. 

 

"Awalnya, dapur MBG itu berada di Lapas Sukamiskin, tetapi kini sudah tersedia di 70 lokasi baik di lapas maupun rutan," ungkap Mashudi di kantor Ditjen Pas, Jakarta Pusat, pada Kamis, 7 Mei 2026. 

 

"Proses penyelesaian untuk 28 tempat ditargetkan selesai bulan ini. Semoga proses untuk lokasi lainnya juga tetap berlanjut," tambahnya. 

 

Hal ini kini menjadi topik hangat di kalangan publik karena rencana pengadaan tersebut muncul di saat pengelolaan dapur MBG dianggap masih kurang baik.

 

Lalu, apa kata Dirjen Pas mengenai pengelolaan dapur MBG di 70 lokasi lapas dan rutan? Berikut penjelasannya. 

 

Dikelola 48 Petugas SPPG dan 20 Warga Binaan

 

Dalam proyek ini, Mashudi menyatakan bahwa dari total 48 petugas SPPG, sebanyak 20 di antaranya adalah narapidana yang memenuhi syarat dan berperilaku baik. 

 

Mashudi kemudian menambahkan bahwa narapidana yang bekerja di dapur akan menerima upah. 

 

"Total pekerja di sini sekitar 46-48 orang. Dari jumlah tersebut, 20 orang adalah narapidana yang berkolaborasi," ujarnya. 

 

"(Ini dilakukan) sesuai dengan norma yang ditetapkan dalam SOP untuk MBG," jelas Mashudi. 

 

Sewa Lahan 350-400 Meter Persegi

 

Pada kesempatan yang sama, Mashudi menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyelesaikan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk sewa lahan. 

 

Mashudi mengungkapkan bahwa sewa ini untuk setiap lahan yang luasnya antara 350-400 meter persegi di lapas dan rutan yang digunakan sebagai dapur MBG. 

 

"Kami berharap ke depan banyak narapidana yang memiliki keterampilan memasak, berdasarkan hasil penilaian, kita akan memberdayakan mereka," tegasnya. 

 

Menyusul hal ini, masyarakat sebelumnya juga mengungkapkan perhatian terhadap pengadaan proyek dapur MBG yang melibatkan Yayasan Kemala Bhayangkari, yang diduga bisa menimbulkan konflik kepentingan. 

 

Dugaan tersebut pertama kali disampaikan oleh lembaga antikorupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW), yang melaporkan adanya indikasi korupsi BGN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

 

Dugaan 1000 Proyek Dapur MBG Polri

 

Pada 24 Februari 2026, ICW pernah mengirimkan surat kepada KPK terkait dapur MBG Polri. 

 

Dalam surat tersebut, mereka meminta KPK untuk memonitor dan mereview pengelolaan dapur MBG yang dilakukan oleh Polri. 

 

ICW meyakini bahwa pengelolaan lebih dari 1.000 dapur MBG Yayasan Kemala Bhayangkari memiliki potensi untuk terjadinya konflik kepentingan. 

 

"Tidak ada kejelasan mengenai anggaran SPPG Polri," demikian tercantum dalam laporan ICW. 

 

Saat itu, ICW juga memperkirakan bahwa dalam setahun, pengeluaran SPPG yang dikelola oleh Polri mencapai Rp2,2 triliun. 

 

Tata Kelola dan Transparansi Dinilai Masih Lemah

 

Selain surat kepada KPK, ICW juga mempublikasikan hasil investigasi mengenai peluang korupsi yang ada dalam program MBG. 

 

Temuan ini mencakup pengelolaan yang dinilai masih "bermasalah" di aspek anggaran, kebijakan teknis, pelaksanaan, hingga pengawasan. 

 

Apalagi, ada temuan mengenai indikasi penggelembungan biaya bahan pangan, biaya pembangunan dapur yang "terlampau tinggi", ketidaksesuaian data penerima, dan kurangnya transparansi anggaran. 

 

Berdasarkan hasil penelusuran ICW, dari total 102 yayasan yang diteliti, keterhubungan tersebut mencakup partai politik, pengusaha, hingga birokrasi pemerintahan yang pernah terlibat dalam kasus korupsi.y©