ISI Bedah Konsep Strategis AS di Era Trump dan Dampaknya terhadap Keamanan Indo-Pasifik
YUDHABJNUGROHO – Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI), sebuah lembaga yang berfokus pada kajian pertahanan serta keamanan yang berlokasi di Jakarta, mengadakan perbincangan daring dengan tema "Lingkungan Pengaruh dan Penarikan Strategis: Bagaimana Trump Mengubah Persaingan Kekuatan Besar dan Implikasinya bagi Indo-Pasifik".
Diskusi ini melibatkan para akademisi dan praktisi untuk membahas perubahan dalam kebijakan Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump serta dampaknya terhadap stabilitas keamanan di kawasan Indo-Pasifik.
Pembahasan difokuskan pada tahun awal dari masa jabatan kedua Trump yang ditandai dengan kebijakan penarikan strategis dan pendekatan transaksional kepada ali-ali yang menjadi mitra.
Di sisi lain, ISI juga menganalisa penguatan konsep keseimbangan lepas pantai dalam menghadapi persaingan kekuatan besar, khususnya dengan China.
Peran AS dalam Kawasan Strategis Indo-Pasifik
Dalam diskusi ini, Dr. Zeno Leoni, seorang Dosen studi pertahanan di King’s College London, menjelaskan bahwa pemerintahan Trump mendorong para sekutu AS untuk mengambil tanggung jawab lebih besar dalam hal keamanan, sembari tetap berada di kawasan-kawasan strategis.
Leoni menambahkan bahwa Indo-Pasifik masih menjadi titik fokus baik secara ekonomi maupun strategis global, sehingga Amerika Serikat tidak akan mungkin meninggalkan kepentingannya di area tersebut.
Hal ini tercermin melalui distribusi kekuatan angkatan laut AS, dengan sekitar 60 persen asetnya dikerahkan di Indo-Pasifik, serta perhatian terus-menerus terhadap isu-isu strategis seperti Laut China Selatan dan Taiwan.
Namun demikian, pola negosiasi yang agresif dan seringkali tidak dapat diprediksi terhadap para sekutu diperkirakan dapat merusak kepercayaan terhadap tatanan internasional yang berlandaskan aturan yang selama ini menopang stabilitas di kawasan.
“Apabila Amerika Serikat terus dipandang sebagai aktor yang tidak konsisten, maka ketidakpastian akan menjadi kondisi yang permanen dalam struktur keamanan Indo-Pasifik,” ungkap Leoni.
Pengawasan Maritim dan Moderinisasi Kekuatan Laut
Dari sudut pandang pertahanan Indonesia, Laksamana Pertama Salim, S. E. , M. Phil. , M. Tr. Opsla. , yang menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Maritim Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut, berpendapat bahwa penarikan kebijakan luar negeri AS memotivasi negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia, untuk menguatkan otonomi strategis melalui penyeimbangan internal.
Salim menggarisbawahi pentingnya peningkatan pengawasan maritim, modernisasi angkatan laut, dan pembangunan infrastruktur pelabuhan serta armada untuk menjaga kestabilan jalur pelayaran dan menghindari potensi eskalasi konflik akibat kesalahan perhitungan strategis.
Kerja sama regional, khususnya melalui ASEAN, tetap dianggap penting, namun harus diimbangi dengan pertahanan nasional yang kuat dan mandiri.
“Indonesia harus menghindari terjebak dalam rivalitas kekuatan besar, sambil tetap berkontribusi sebagai pemain kunci dalam memastikan stabilitas kawasan dan tatanan yang berdasarkan hukum, terutama dalam sektor maritim,” kata Salim.
Pernyataan tersebut disampaikan bersamaan dengan pengingat kembali atas prinsip bebas dan aktif dalam kebijakan luar negeri Indonesia.
Eskalasi Persaingan AS vs China
Sementara itu, Dr. Ian Montratama, Direktur Riset ISI, menekankan bahwa meningkatnya persaingan antara Amerika Serikat dan China telah memberikan tekanan yang signifikan pada sentralitas ASEAN, bersamaan dengan tumbuhnya kerja sama minilateral yang berpotensi melemahkan kepemimpinan kawasan.
Montratama mengusulkan pendekatan realisme pragmatis dengan konsep netralitas bersenjata, yaitu meningkatkan kapabilitas pertahanan nasional yang disertai dengan keterbukaan terhadap kolaborasi fungsional dengan kekuatan besar.
Ia berpendapat bahwa Indonesia dapat menerapkan strategi pemisahan fungsional dengan mengembangkan kerja sama ekonomi dan pembangunan dengan China, serta kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat, tanpa harus memilih pihak secara politik.
“Menjadi musuh bagi Amerika Serikat atau China memiliki biaya yang sangat besar. Namun begitu, ketergantungan yang berlebihan terhadap salah satu dari kedua belah pihak juga membawa risiko strategis,” jelas Montratama.
Konsep Indo-Pasifik sebagai Kerangka Strategis
Pandangan berbeda diungkapkan oleh Dr. Jeanne Francois, seorang Dosen Hubungan Internasional di President University, yang berpendapat bahwa konsep Indo-Pasifik telah berevolusi dari sekadar wacana menjadi kerangka strategis yang stabil dalam membentuk interaksi di kawasan tersebut.
Dengan narasi Free and Open Indo-Pacific, kebijakan Amerika Serikat ditujukan untuk memelihara keseimbangan kekuatan dan menjaga norma-norma internasional.
Lebih jauh, ini juga dimaksudkan untuk menghindari dominasi China tanpa memicu konflik terbuka, meskipun pendekatan diplomasi Presiden Trump yang sifatnya pribadi dan berfokus pada bisnis dianggap berisiko disalahinterpretasikan oleh pihak-pihak lain.
Untuk Indonesia, ia menyarankan peningkatan diplomasi lewat jalur kedua, pengembangan kolaborasi di bidang akademik, serta kerja sama dalam aspek keamanan yang tidak konvensional seperti siber, perlindungan infrastruktur penting, dan pelestarian lingkungan.
Diskusi ini menggarisbawahi bahwa meskipun kebijakan penarikan Amerika Serikat telah mengubah situasi strategis di Indo-Pasifik, kawasan ini tetap merupakan pusat utama dalam geopolitik dunia.
Bagi Indonesia, tantangan yang dihadapi adalah memperkuat kemampuan maritim dan pertahanan, menjaga posisi sentral ASEAN, sekaligus menghadapi persaingan antara kekuatan besar melalui diplomasi yang pragmatis, non-blok, dan berfokus pada kepentingan nasional.y©

No comments
Terima kasih telah berkunjung, silahkan tinggalkan komentar anda.