Menkeu Purbaya Ungkap Banyak Pengusaha Komplain soal Larangan Balpres Ternyata Tak Pernah Bayar Pajak

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti temuan pajak terkait polemik impor baju bekas. (Dok Kemenkeu)

YUDHABJNUGROHO – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menginformasikan bahwa mereka telah memiliki daftar nama-nama pengusaha yang sebelumnya aktif bersuara di platform media sosial mengenai larangan impor pakaian bekas atau balpres. 

Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) antara Kementerian Keuangan dan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2025. 

 

Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan praktik impor yang ilegal, tetapi juga sedang menyelidiki kewajiban perpajakan para pelaku tersebut. 

 

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menegaskan bahwa tindakan penegakan hukum dilakukan secara komprehensif, termasuk melalui investigasi pajak. 

 

Investigasi Pajak: Banyak Pengusaha Diduga Nihil Setoran

 

Dalam keterangannya, Purbaya mengungkapkan bahwa sejumlah individu yang paling aktif di media sosial mengenai larangan impor pakaian bekas diduga tidak memenuhi kewajiban pajak mereka selama bertahun-tahun. 

 

"Termasuk mereka yang sangat ramai di media sosial, mengenai apa itu balpres, kami mendapatkan nama-nama mereka untuk diteliti pajaknya, dan ternyata banyak di antara mereka tidak membayar pajak," ungkap Purbaya dalam pertemuan tersebut. 

 

Dia menambahkan bahwa beberapa pelaku usaha tercatat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak dengan status nol selama periode yang cukup panjang, meskipun memiliki aset yang besar. 

 

"Jika mereka tidak membayar pajak dan SPT-nya 00 selama lima tahun berturut-turut, itu berarti mereka tidak membayar pajak, ada yang selalu nihil meskipun memiliki banyak gudang," sambungnya. 

 

Pernyataan ini mempertegas bahwa saat ini pemerintah menyoroti ketidakpatuhan pajak yang dilakukan secara sistematis oleh beberapa pelaku bisnis dalam sektor tekstil ilegal. 

 

Peringatan Menkeu: Jangan Serang Pemerintah Jika Tidak Bersih

 

Purbaya menekankan bahwa integritas para pelaku usaha sangat penting dalam menjalankan bisnis di Indonesia. 

 

Dia mengatakan bahwa pengusaha yang ingin mengkritik atau menyerang kebijakan pemerintah harus memastikan telah memenuhi semua kewajiban hukum, termasuk kewajiban pajak. 

 

Bendahara negara itu menegaskan posisinya yang tegas terhadap pengusaha yang tidak patuh dan berusaha mengalihkan perhatian melalui polemik di media sosial. 

 

"Ini harus dilakukan dengan adil, jika mereka menyerang maka mereka harus bersih. Jangan sampai menyerang hanya untuk menutupi kesalahan mereka. Jadi jangan main-main dengan pemerintah. Kami serius," jelas Purbaya.y©