Menkeu Purbaya Ancam Rumahkan Seluruh Pegawai Bea Cukai Jika Kinerja Tak Berubah

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sebut akan merumahkan seluruh pegawai Bea Cukai jika kinerja tak kunjung membaik. (Dok Kemenkeu)

YUDHABJNUGROHO – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penekanan serius kepada jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

 

Bendahara negara tersebut menegaskan akan mempertimbangkan untuk 'merumahkan' seluruh pegawai jika instansi itu gagal meningkatkan kinerjanya dalam setahun. 

 

Pernyataan ini disampaikan Purbaya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Senin, 8 Desember 2025. 

 

Purbaya menegaskan bahwa peringatan tersebut telah ia sampaikan secara langsung kepada pihak Bea Cukai. 

 

Menurutnya, langkah ekstrem ini menjadi pilihan karena masalah yang dihadapi institusi telah berlangsung terlalu lama dan memerlukan penanganan yang menyeluruh. 

 

"Karena terkait Bea Cukai sudah jelas, saya bilang kepada mereka jika kalian tidak mampu memperbaiki dalam setahun dari sekarang, besar kemungkinan seluruh pegawai Bea Cukai akan dirumahkan," kata Purbaya. 

 

Mantan ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menekankan bahwa konsekuensi tersebut bukan hanya berupa pemecatan sementara, tetapi bisa berujung pada pemecatan yang membawa dampak hingga pensiun tanpa gaji. 

 

"Jadi mungkin dirumahkan sampai pensiun, tanpa dibayar. Dengan semangat seperti itu, saya rasa orang kita cukup cerdas untuk diberi sedikit tekanan, terutama dalam jumlah yang lebih besar," ujarnya dengan tegas. 

 

Pusatkan Keputusan di Jakarta

 

Guna mencegah terjadinya praktik penyimpangan di lapangan, Purbaya mengungkapkan bahwa pemerintah juga tengah mempersiapkan perubahan sistem yang akan mengonsentrasikan semua keputusan di Jakarta. 

 

Ia menjelaskan bahwa otoritas daerah dalam proses tertentu akan dikurangi untuk menutup peluang penyimpangan. 

 

"Sampai sekarang kita akan bawa ke Jakarta di mana keputusan hanya diambil oleh Jakarta, sehingga daerah tidak bisa berlaku semena-mena lagi. Sistem ini sedang kita kembangkan, mungkin pada bulan Maret tahun depan sudah sepenuhnya berjalan," ujar Purbaya. 

 

Purbaya percaya bahwa dengan sentralisasi ini, diharapkan bisa menurunkan praktik-praktik seperti penyelundupan dan manipulasi kode HS yang selama ini menjadi perhatian publik. 

 

Namun, ia mengakui bahwa menghilangkan pelanggaran sepenuhnya tetap tidak realistis. 

 

"Jadi seharusnya ke depan penyelundupan serta permainan kode HS akan berkurang secara signifikan, meski jika berharap nol itu tidak mungkin karena kita tidak hidup dalam dunia yang ideal, tetapi akan mengalami penurunan yang signifikan," tutupnya.y©