Soal Maraknya Pengibaran Bendera One Piece, Titiek Soeharto: Masalah Ecek-ecek, Nggak Usah Ditanggapi

Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto saat memimpin rapat Kerja Komisi IV dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 27 Februari 2025. (Instagram/titieksoeharto)

YUDHABJNUGROHO – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto yang biasa dipanggil Titiek Soeharto memberikan pendapatnya tentang bendera One Piece yang belakangan ini banyak dibicarakan. 

Titiek menegaskan bahwa pengibaran bendera bajak laut dari manga One Piece tersebut tidak menandakan ancaman atau provokasi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

Walaupun pengibaran itu banyak dilakukan berbarengan dengan bulan peringatan Kemerdekaan. 

 

“Tidaklah, kita adalah negara yang besar, ini hanya masalah kecil, tidak perlu terlalu direspon,” kata Titiek kepada wartawan di Kompleks Parlemen pada hari Jumat, 1 Agustus 2025. 

 

Dia berpendapat masih banyak pekerjaan rumah pemerintah yang perlu diutamakan, seperti masalah kesejahteraan masyarakat. 

 

“Masih banyak yang perlu kita lakukan untuk memajukan bangsa ini, bagaimana cara membantu rakyat yang masih hidup dalam kemiskinan agar bisa sejahtera,” tambahnya. 

 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum, Budi Gunawan, menekankan bahwa ada konsekuensi hukum bagi warga yang mengibarkan bendera One Piece. 

 

“Pemerintah akan menerapkan langkah hukum yang tegas dan proporsional jika terdapat unsur kesengajaan dan provokasi demi menjamin ketertiban serta menghormati simbol-simbol negara,” tutur Budi dalam pernyataannya di Jakarta pada hari Jumat, 1 Agustus 2025. 

 

Dalam pernyataannya, Budi menekankan bahwa pemerintah menghargai kreativitas masyarakat, selama tetap mematuhi peraturan yang ada. 

 

“Pemerintah menghargai bentuk ekspresi seni dalam merayakan Hari Kemerdekaan, dan sekaligus mengingatkan agar ekspresi tersebut tidak melanggar batasan yang ada dan mengurangi makna simbol negara,” ucapnya. 

 

Budi mengklaim bahwa pengibaran bendera ini kini dikategorikan sebagai provokasi yang perlu dihadapi dengan tindakan. 

 

“Kami sangat memperhatikan adanya provokasi dari beberapa kelompok yang berupaya merendahkan martabat bendera perjuangan kita dan menggantinya dengan bendera dari simbol fiksi tertentu,” sambungnya.y©