Jangan Menuduh Penghianat

Oleh : Yudha BJ Nugroho

[17 Mei 2019]

     Penghianat Bangsa !!!, Penghianat Tim !!!, Penghianat Klub !!!

     Umpatan seperti itu sering kita dengar jika seseorang mencoba berbeda dari kelompok mayoritas, atau seseorang tiba – tiba keluar dari anggota atau kelompok yang selama ini menjadi tempat bernaung baginya.

     Padahal ungkapan penghianat itu berasal dari pandangan orang lain yang begitu singkat dalam menyimpulkan suatu keadaan. Sementara tuduhan tersebut diberikan pada seseorang yang bisa jadi iapun tidak ada niatan sedikitpun untuk berhianat.

     Dalam kasus penghianat ini lebih banyak disematkan pada masa dahulu di bumi Indonesia untuk menunjuk pada warga pribumi (inlander) yang turut andil dalam mendukung Pemerintahan Kolonial Belanda. Subscribe

Gambar 1 : Ilustrasi Penghianat (Sumber : https://assets-a2.kompasiana.com/items/album/2018/12/11/penghianat-5c0f4dd9aeebe1692a2053aa.jpg?t=o&v=760)

     Gelar penghianat ini entah mengapa pada saat itu hanya ditujukan pada warga pribumi yang menjadi Tentara KNIL atau Tentara Kerajaan Belanda yang ditunjuk dari masyarakat lokal. Sementara itu tidak bagi pegawai pemerintahan seperti kepala desa atau masa dahulu disebut demang, kepala kawedanan yang disebut wedana, bahkan Bupati sekalipun.

     style="display:block; text-align:center;"

     data-ad-layout="in-article"

     data-ad-format="fluid"

     data-ad-client="ca-pub-3030644623537642"

     data-ad-slot="6345313352">

     Jabatan pemerintahan itu secara resmi diberikan oleh Pemerintah Kolonial bagi masyarakat pribumi yang menjadi pegawai. Buka hanya dilingkungan sekitar pemerintah, bahkan menjadi pegawai perusahaan negara (BUMN masa kini) atau swasta, seperti pegawai kereta api, pegadaian, pos, yang sejak masa dahulu sudah ada.

     Masyarakat pribumi masa itu menjadi pegawai bukan karena menghianati bangsa, namun karena kebutuhan ekonomi. Menjadi pegawai pemerintahan atau perusahaan adalah salah satu jalan bagi mereka untuk mencari rezeki.

     Pemerintah Kolonial Belanda pun saat memasuki era Politik etis mulai tahun 1900 an, sudah lebih memperhatikan masyarakat pribumi, seperti menerapkan Wajib Belajar, memasukkan fraksi golongan dan unsur pribumi dalam anggota dewan negeri dan negara (DPR dan DPRD masa kini), hingga memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam hal keagamaan, kesehatan, fasilitas umum dan lainnya.

     Hanya saja penduduk pribumi pada masa itu hanya menjadi warga kelas 3, dibawah warga keturunan Eropa dan Timur Asing (Arab dan Tionghoa). Strata sosial inilah yang membuat masyarakat pribumi ini memberontak dan mencoba untuk mengusir Pemerintah Kolonial Belanda.

     Menurut saya atas dasar rasa iri mengapa perjuangan kemerdekaan ini dimulai di negeri ini. Bagi saya tidak masalah jika Pemerintah Kolonial Belanda sampai saat ini masih memerintah secara sah negeri ini. Karena Negara Hindia Belanda pada masa itu adalah sebuah negara yang sah, yang diperintah oleh pemerintahan yang sah.

     style="display:block; text-align:center;"

     data-ad-layout="in-article"

     data-ad-format="fluid"

     data-ad-client="ca-pub-3030644623537642"

     data-ad-slot="6345313352">

     Bisa dilihat sampai masa sekarang peninggalan zaman Pemerintah Kolonial Belanda banyak yang masih berfungsi baik, PLTA, Jalur Kereta Api, hingga Jalan Raya Deandles yang melegenda. Itu artinya sejak dahulu Pemerintah Kolonial telah memerintah Negeri ini sebagaimana mestinya.

     Lantas apa bedanya dengan zaman sekarang, jika rasa iri yang dahulu muncul kembali, karena para elit bangsa saat ini bukan lagi masyarakat eropa atau timur asing, namun para warga pribumi sendiri yang ‘pintar cari muka’ didepan penguasa yang sah, dan berharap keturunannya ikut dalam rentetan para elit berikutnya.

     Maka sebenarnya jangan serta merta menuduh penghianat jika melihat seseorang yang tiba – tiba berpindah pegangan dan keluar dari kelompok, bukan apa – apa, mereka hanya mencari rezeki dan sesuap nasi, tidak lebih dari itu.

Yudha BJ Nugroho - Ikuti Mags Ini Untuk Postingan Terbaru Subscribe