Mau Jadi Pejabat Pemerintahan Negara, Kaya Dulu

Oleh : Yudha BJ Nugroho

[5 Sept 2018]

     Tanah air kembali gempar, bukan gempar karena penutupan asian games ke 18 di Gelora Bung Karno, namun gempar karena pemberitaan adanya dugaan korupsi berjamaah yang dilakukan oleh anggota DPRD yang terhormat Kota Malang.

     Dari 45 jatah kursi DPRD, ke 41 anggota dewan ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), hanya 4 yang diduga tidak terlibat dalam persekongkolan tersebut.

Gambar 1 : Pemberitaan Korupsi DPRD Kota Malang (Sumber : http://www.malangpostonline.com/images/2018-09-040409-mp2.jpg)

     Entah apa yang ada dalam pemikiran mereka, sehingga korupsi berjamaah ini begitu dianggap biasa dan tidak ada niatan untuk menolak. Penangkapan 41 anggota dewan Kota Malang ini berawal dari penangkapan mantan wakil bupati Malang.

     style="display:block; text-align:center;"

     data-ad-layout="in-article"

     data-ad-format="fluid"

     data-ad-client="ca-pub-3030644623537642"

     data-ad-slot="6345313352">

     Bila dilihat disini, ada persekongkolan antara posisi eksekutif dan legislatif dalam melancarkan ‘ide setan’ yang diduga terkait dengan pembangunan Islamic Centre di Malang. Bila eksekutif yang bertugas untuk mencari pengembang dan perencanaan pemerintahan daerah, maka legislatif bertugas untuk menyetujui dan mengiyakan atas nama wakil rakyat terkait perencanaan tersebut.

     Naluri mengejar harta dan jabatan masih menjadi perangai buruk bagi para petinggi negeri ini. Korupsi dilakukan karena mereka merasa bahwa uang masih menjadi niat utama setelah berhasil menduduki posisi penting. Apakah mereka ingin ‘balas dendam’ untuk menutupi biaya kampanye yang mereka lakukan saat Pileg, Pilbup, dan Pilwalkot?.

Gambar 2: Rombongan Dari Malang (Ilustrasi) (Sumber : https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/storage.asumsi.co/uploads/public/5b8/e3c/560/thumb_2104_800_800_0_0_auto.jpg)

     Deretan panjang pejabat negara yang korupsi ini semakin membuat image buruk bagi anggota dewan. Masyarakat sudah tidak asing dengan seloroh “anggota DPR pasti korupsi”. Karena apa, pemberitaan media yang sering menangkap anggota dewan yang ‘katanya’ terhormat ini, sering terlibat kasus rasuah.
    Maka jangan lah untuk orang yang hanya modal ‘muka tenar’ mencoba untuk menjadi pejabat negara. Modal finansial juga perlu. Menurut saya para petinggi negara seharusnya memeng orang yang sudah berduit dan memang fokus untuk mengurusi negara, bukan lagi mengurusi kantongnya sendiri.

     style="display:block; text-align:center;"

     data-ad-layout="in-article"

     data-ad-format="fluid"

     data-ad-client="ca-pub-3030644623537642"

     data-ad-slot="6345313352">

     Banyak pemberitaan pejabat negara yang memang sudah kaya raya, bisnisnya berlimpah, sudah tidak merasa perlu untuk mengambil gajinya sebajai pejabat, karena apa, uang saya masih banyak, pikir mereka. Jika gaji saja tidak diambil, untuk apa memikirkan rencana mengambil yang bukan haknya.

Yudha bj nugroho