Alasan Pemerintah Harus Impor Beras

[21 Sept 2018]

REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Dessy Suciati Saputri, Melisa Riska Putri

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan impor beras merupakan keputusan bersama. Keputusan diambil dalam serangkaian rapat koordinasi yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Perdagangan dan Perum Bulog.

Gambar 1: Bulog Divre Sumbar terpaksa menyewa gudang milik swasta untuk menampung 7.500 ton beras impor asal Vietnam. Bila impor tetap dilanjutkan, maka Bulog harus menyewa gudang lain dengan biaya ratusan juta perbulan.(Sumber : https://s.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/bulog-divre-sumbar-terpaksa-menyewa-gudang-milik-swasta-untuk-_180920175340-965.jpg)

Keputusan impor pertama kali dilakukan dalam rapat koordinasi pada 15 Januari 2018. Pemerintah memutuskan impor beras sebanyak 500 ribu ton karena harga rata-rata beras medium melonjak menjadi Rp 11.300 per kg melebihi harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 9.450 per kg.

     style="display:block; text-align:center;"

     data-ad-layout="in-article"

     data-ad-format="fluid"

     data-ad-client="ca-pub-3030644623537642"

     data-ad-slot="6345313352">

Saat itu, kata Darmin, stok beras Bulog tersisa 903 ribu ton. Sedangkan, konsumsi masyarakat setiap bulan mencapai 2,3 juta-2,4 juta ton. "Sehingga Bulog kita jaga stoknya di angka 2 juta ton. Karena kalau di bawah 1 juta ton, kita anggap ini masalah," ujar Darmin saat konferensi pers di Istana Presiden, Jakarta, Kamis (20/9).

Pemerintah kemudian memutuskan menambah impor beras sebanyak 500 ribu ton dalam rapat koordinasi pada 19 Maret 2018. Impor ditambah karena persediaan Bulog semakin menipis menjadi 590 ribu ton. Apalagi, impor tahap pertama belum semuanya terealisasi karena ada hambatan di negara asal.

Selain itu, realisasi produksi dalam negeri tak sesuai. "Pada rakor 28 Maret 2018, stok beras kemudian tercatat naik dari 590 ribu ton menjadi 649 ribu ton," katanya.

Namun, pemerintah tak ingin mengambil risiko karena akan menghadapi musim kemarau. Maka, kata Darmin, diputuskan impor tambahan sebanyak 1 juta ton. Sehingga, total impor beras sebanyak 2 juta ton.

"Setelah rakor pada 28 Maret 2018, pemerintah tak lagi mengambil keputusan impor," kata Darmin.

Realisasi impor beras mencapai 1,4 juta ton dari total 2 juta ton beras. Sebanyak 200 ribu ton beras gagal diimpor dari India karena sejumlah persoalan. Sisanya sebesar 400 ribu ton masih dalam proses.

     style="display:block; text-align:center;"

     data-ad-layout="in-article"

     data-ad-format="fluid"

     data-ad-client="ca-pub-3030644623537642"

     data-ad-slot="6345313352">

"Intinya impor ini diputuskan bersama. Tidak ada yang tidak setuju. Semua setuju karena semua sadar stok Bulog terlalu kecil," ujar Darmin.

Darmin mengatakan, dari stok Bulog 2,2 juta ton, sebanyak 1,4 juta ton merupakan beras impor. Sedangkan, beras hasil serapan lokal sebanyak 800 ribu ton.

Darmin mengaku segera mempertemukan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Dirut Bulog Budi Waseso yang belakangan ini berpolemik soal impor beras. Budi Waseso sempat mengeluarkan umpatan yang mengarah kepada Mendag karena tak mau memikirkan soal penuhnya gudang Bulog.

Bulog pun berharap pemerintah tak lagi mengimpor beras hingga pertengahan tahun depan. "Saya masih cari waktu dengan beliau-beliau. Akan saya pertemukan mereka," kata Darmin.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meminta Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution memanggil Enggartiasto dan Budi Waseso. "Secepatnya dipertemukan. Presiden sudah minta Menko (Darmin) mengundang (Mendag dan Dirut Bulog)," kata Moeldoko di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (20/9).

Menurut dia, pertemuan tersebut perlu dilakukan sehingga koordinasi terkait pasokan beras berjalan baik. Ia meyakini, kisruh antara Mendag dan Dirut Bulog hanya masalah komunikasi.

     style="display:block; text-align:center;"

     data-ad-layout="in-article"

     data-ad-format="fluid"

     data-ad-client="ca-pub-3030644623537642"

     data-ad-slot="6345313352">

Moeldoko yang juga ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menilai, pemerintah masih perlu melakukan impor beras. Menurut dia, penyusutan lahan karena adanya pembangunan menjadi salah satu faktor berkurangnya produksi beras nasional.

"Penyusutan lahan bisa mencapai 24 persen," kata Moeldoko.

Masifnya pembangunan, seperti jalan tol, kawasan industri, serta pembangunan kawasan perumahan menyebabkan lahan pertanian berkurang sehingga berpengaruh terhadap produksi beras. Kendati demikian, lanjutnya, pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai usaha untuk menggenjot produksi beras. Di antaranya membuka lahan pertanian di luar Pulau Jawa serta melakukan intensifikasi pertanian.

"Namun, sekali lagi, faktor cuaca, faktor hama, dan lainnya sangat memengaruhi produktivitas. Sehingga memang kita masih memerlukan impor," ujar Moeldoko.

Gambar 2: Menteri Pertanian Amran Sulaiman (tengah) bersama Dirut Perum Bulog Budi Waseso (kedua kanan) berbincang dengan pedagang ketika meninjau kestabilan harga beras di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Jumat (14/9). Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berpesan kepada para pengusaha atau pedagang beras agar tidak menaikkan harga untuk mengambil keuntungan berlebihan. (Sumber : https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/menteri-pertanian-amran-sulaiman-tengah-bersama-dirut-perum-bulog-_180914221319-905.jpg)

Ketua DPR Bambang Soesatyo menyayangkan kekisruhan terkait impor beras antara Enggartiasto dan Budi Waseso. Ia menilai tidak seharusnya para pemimpin lembaga memperlihatkan hal tersebut kepada masyarakat.

"Para pemimpin lembaga seharusnya memberikan ketenangan kepada masyarakat di tengah isu panasnya situasi politik yang ada," kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/9).

     style="display:block; text-align:center;"

     data-ad-layout="in-article"

     data-ad-format="fluid"

     data-ad-client="ca-pub-3030644623537642"

     data-ad-slot="6345313352">

Bambang mengimbau Komisi IV dan Komisi VI untuk mengundang Enggartiasto dan Budi Waseso. "Lebih arif diselesaikan di kamar tertutup, buka-bukaan data, keluar bersikap satu suara. Itu harapan kami," ujarnya.

Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Abdullah Mansuri sepakat dengan sikap tegas Bulog agar tak ada lagi impor hingga Juni 2019. Menurut dia, stok beras pedagang masih banyak.

"Stok tidak mengkhawatirkan," katanya, Kamis (20/9).

Dia mengatakan, impor tidak jadi soal asalkan ada data jelas. Pemerintah diharapkan memiliki data detail meliputi jumlah luasan lahan yang panen dan jumlah produksi beras setiap kuartal.

Abdullah menuturkan, langkah pemerintah membuka keran impor beras tak berdampak pada kondisi harga di pasar. Menurut dia, harga beras di sejumlah pasar masih banyak yang di atas HET.

Di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), harga beras IR 64 III sebesar Rp 8.725 per kg. Sedangkan IR 64 II sebesar Rp 9.525 per kg dan beras IR 64 I Rp 10.300 per kg.

(febrianto adi saputro, ed: satria kartika yudha)

Sumber:https://www.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/09/21/pfd5vh440-alasan-pemerintah-harus-impor-beras