Sensus Ekonomi 2026: Mengintai Wajib Pajak Baru di Tengah Dapur MBG yang Lebih Megah dari Sekolah?
 |
| Ilustrasi petugas sensus yang akan melakukan pendataan ekonomi secara door-to-door, dan mungkin juga akan mendatangi rumahmu. | Foto : Antaranews / [Redaksi]. |
Sensus yang Tiba-Tiba Menyasar "Anak Digital"
YUDHABJNUGROHO™ - Sensus Ekonomi memang bukan hal baru. BPS menggelarnya setiap sepuluh tahun sekali, dan tahun ini menjadi sensus kelima sejak 1986. Yang berbeda dari edisi-edisi sebelumnya, Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) untuk pertama kalinya menyasar pelaku ekonomi digital secara eksplisit — sektor yang sepuluh tahun lalu praktis belum punya wujud dalam catatan negara. Lebih dari 251 ribu petugas dikerahkan secara nasional, mendatangi rumah ke rumah, menanyakan struktur finansial dan pendapatan usaha lewat metode wawancara langsung.
BPS, di atas kertas, menegaskan tujuannya murni statistik: memetakan struktur ekonomi nasional, bukan instrumen perpajakan. Namun publik tak sepenuhnya percaya begitu saja. Kecurigaan itu bukan tanpa alasan — sensus ini disebut akan terintegrasi dengan data administrasi dari Kementerian Keuangan, termasuk basis NPWP. Bagi pelaku usaha informal yang selama ini "nyaman" tak tersentuh radar pajak, ini sinyal yang sulit diabaikan.
Ketika Kas Negara Mulai Menipis
Kecurigaan publik ini punya pijakan lebih kuat dari sekadar teori konspirasi media sosial. Defisit APBN per Maret 2026 sudah mencapai Rp240,1 triliun, sementara proyeksi shortfall pajak tahun ini diperkirakan bisa menembus ratusan triliun rupiah. Pemerintah sendiri menargetkan rasio pajak naik ke 10,45 persen dari PDB, dengan strategi resmi ekstensifikasi: mendorong sektor informal, termasuk ekonomi digital, masuk ke sistem pajak formal. Argumen bahwa SE2026 punya kepentingan ganda pun tak lagi sekadar spekulasi — ia selaras dengan arah kebijakan fiskal yang sedang berjalan, persis di momentum defisit terlebar dalam beberapa tahun terakhir.
📌 Baca Juga : Minyak Dunia Anjlok 5%, Tapi Pertamax hingga Pertamax Turbo Malah Naik dan Enggan Turun: Ada Apa dengan Rumus Harga BBM Kita?
Beban yang Tak Berimbang
Yang membuat publik gerah bukan sekadar kemungkinan pajak baru, melainkan timing-nya. Inflasi tahunan Mei 2026 tercatat 3,08 persen, naik dari 2,42 persen bulan sebelumnya, dengan harga beras, minyak goreng, dan bumbu dapur jadi penyumbang utama, diperparah rupiah yang sempat menyentuh Rp18.000 per dolar AS. Memperluas jaring pajak ke pedagang online kecil dan affiliator di tengah situasi ini terasa seperti memukul kelompok yang justru paling rentan terhadap gejolak harga.
Pertanyaan paling logis pun muncul: jika negara butuh dana, mengapa opsi pertama yang digenjot adalah memperluas basis pajak masyarakat kecil — bukan memangkas pos belanja pejabat yang nilainya jauh lebih mewah? Wacana ini sebenarnya sudah bergulir. Presiden pernah melontarkan opsi pemotongan gaji pejabat hingga 25 persen, terinspirasi langkah penghematan ala Pakistan. Namun kalangan DPR buru-buru menegaskan, pemotongan semacam ini "bersifat simbolis" dan kontribusinya ke anggaran negara relatif kecil. Sementara nasib gaji ke-13 ASN pun masih digantung di tengah kajian efisiensi — ironi tersendiri ketika rakyat kecil sudah lebih dulu didatangi petugas sensus dengan formulir lengkap soal omzet dan aset.
📌 Baca Juga : Gaji ke-13 Cair Penuh, tapi Bom Waktu Subsidi Energi Belum Hilang dari APBN
Dapur Megah, Sekolah yang Hampir Roboh
Ironi paling menyayat justru datang dari program yang katanya menyelamatkan generasi: Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggaran MBG melonjak tajam dari sekitar Rp56,8 triliun pada 2025 menjadi lebih dari Rp223 triliun pada 2026 — dan dimasukkan ke dalam pos anggaran pendidikan 20 persen. Akibatnya, sejumlah pihak menggugat ke Mahkamah Konstitusi karena anggaran pendidikan murni disebut tersisa hanya sekitar 11,9 persen, jauh dari amanat konstitusi.
Di lapangan, ironi ini tervisualisasi gamblang. Di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, sebuah dapur MBG berdiri megah mirip istana dengan delapan pilar di pintu masuknya — viral karena warga awalnya mengira itu bangunan kerajaan. Di Majalengka, dapur SPPG yang baru dan representatif berdiri berdampingan dengan SDN II Gandawesi yang dindingnya mengelupas dan pagarnya miring. Kasus serupa terekam pula di Sumatera, tempat dapur MBG kokoh berdiri tepat di seberang sekolah dasar yang temboknya retak dan kayunya lapuk.
Data distribusi manfaat MBG sendiri jauh dari adil: sekitar 62,9 persen manfaatnya dinikmati kelompok atas, sementara kelompok bawah — sasaran utama penanganan stunting — hanya menerima 10,2 persen. Simulasi refocusing menunjukkan, jika program ini diarahkan tepat ke kelompok rentan, negara hanya perlu sekitar Rp110,6 triliun, bukan Rp335 triliun seperti anggaran saat ini. Tokoh sekaliber Jusuf Kalla pun menyuarakan agar MBG dikurangi atau ditunda dulu, sembari pajak dari pengusaha besar yang bermain di area abu-abu lebih digenjot.
Namun Presiden tetap bersikukuh anggaran MBG tak boleh dipotong, dengan alasan realokasi anggaran justru rawan dikorupsi. Ironisnya, justru tata kelola MBG sendiri yang kini terjerat skandal — tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional ditahan Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi, menjadikannya kasus korupsi pertama dalam sejarah Proyek Strategis Nasional.
Siapa yang Sebenarnya Diminta Berkorban?
Dari sensus yang mengetuk pintu pedagang online, hingga dapur megah yang berdiri di samping sekolah reyot, satu pola yang sama terus berulang: beban penyesuaian fiskal cenderung jatuh ke pihak yang paling sedikit memiliki daya tawar, sementara instrumen yang seharusnya lebih dulu disentuh — efisiensi belanja pejabat, audit tata kelola program jumbo, penajaman sasaran bantuan — masih berjalan setengah hati.
📌 Baca Juga : Rupiah Tembus Rp18.000: Siapa yang Menangis, Siapa yang Pesta?
Catatan Redaksi
Sensus Ekonomi 2026 bisa jadi memang murni soal data. Tapi data, di tangan negara yang sedang kepepet anggaran, jarang berhenti sebagai angka statistik belaka. Pertanyaannya kini diserahkan kembali kepada pembaca: jika efisiensi dan pengorbanan memang harus dilakukan bersama, mengapa langkah pertama yang diambil selalu menyasar mereka yang paling kecil suaranya — sementara dapur-dapur megah tetap berdiri kokoh di seberang sekolah yang hampir roboh?
Tags ; Sensus Ekonomi 2026,BPS,pajak UMKM digital,defisit APBN,Makan Bergizi Gratis,ekonomi Indonesia
© yudhabjnugroho™ — Analisis Independen | Ekonomi & Kebijakan Publik |
About yudhabjnugroho™️
Tidak ada komentar
Terima kasih telah berkunjung, silahkan tinggalkan komentar anda.