Eks Menag Yaqut Ditahan KPK, Korupsi Kuota Haji Rugikan Negara Rp622 Miliar — Ini Fakta Lengkapnya

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meninggalkan Gedung Merah Putih KPK usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji 2023–2024. KPK memperpanjang masa penahanannya untuk kedua kalinya demi kelengkapan berkas perkara. Foto: Wikimedia Commons / Domain Publik

YUDHABJNUGROHO™ – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memperpanjang masa penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut selama 30 hari ke depan, terhitung sejak 8 Mei 2026.

Perpanjangan ini merupakan yang kedua kali dilakukan KPK sejak penetapan Yaqut sebagai tersangka pada 12 Maret 2026. Jubir KPK Budi Prasetyo menegaskan langkah ini diambil karena proses penyidikan masih berjalan dan pemeriksaan sejumlah saksi belum tuntas.

---

Kronologi Kasus: Dari Kuota Tambahan hingga Aliran Dana Miliaran

Kasus ini berawal dari pemberian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah oleh Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia pada tahun 2023–2024. Kuota tambahan yang seharusnya menjadi berkah bagi jutaan calon jemaah yang sudah antre bertahun-tahun justru diduga diselewengkan.

Berdasarkan perhitungan KPK bersama BPK, kerugian negara ditaksir mencapai Rp622 miliar. Dana tersebut diduga mengalir ke Yaqut, mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz, serta sejumlah pejabat Kemenag dan pelaku usaha travel haji.

KPK juga menetapkan dua tersangka baru dari pihak swasta, yakni Direktur Operasional Maktour Travel dan mantan Ketua Umum Kesthuri, yang diduga berperan mengatur distribusi kuota haji tambahan demi keuntungan sejumlah biro perjalanan.

---

Fakta Penting yang Perlu Diketahui Publik

·       Yaqut pertama kali ditahan KPK pada 12 Maret 2026

·       Penahanan telah diperpanjang dua kali, total lebih dari 70 hari

·       KPK menerapkan pasal berlapis UU Tipikor juncto Pasal 55 KUHP

·       Penyidikan masih terus berjalan, berkas perkara belum lengkap

·       KPK menduga ada upaya pengondisian Pansus Haji DPR RI yang tidak terealisasi

---

Dampak bagi Jemaah Haji Indonesia

Ironi kasus ini terasa menyakitkan: jutaan warga Indonesia antre hingga puluhan tahun untuk mendapatkan porsi haji, sementara kuota tambahan yang langka justru diduga diperjualbelikan. Di tengah kasus ini, musim haji 2026 tetap berlangsung — namun kepercayaan publik terhadap tata kelola ibadah haji kini sedang diuji.

KPK menegaskan penyidikan akan terus berjalan hingga seluruh pihak yang terlibat dimintai pertanggungjawaban hukum.y©

Tags ; korupsi haji, Yaqut KPK, kuota haji 2024, eks Menag tersangka, korupsi Kemenag, KPK 2026, haji ilegal, skandal haji Indonesia