Akhiri "Area Abu-abu", Danantara Tarik Garis Tegas Antara Asuransi Umum dan Penjaminan Kredit

Foto ilustrasi: Danantara lakukan pemisahan asuransi umum dan penjaminan kredit. (Freepik/rawpixel.com)

YUDHABJNUGROHO™ – Danantara bergerak dengan cepat untuk menyederhanakan kerumitan definisi bisnis dalam industri asuransi milik negara. Fokus utama adalah memisahkan dengan tegas antara portofolio Asuransi Umum dan Asuransi Kredit yang selama ini sering kali saling mencampuri. 

 

Langkah ini sangat penting, menurut Dony Oskaria, Kepala Badan Pengaturan BUMN dan juga COO Danantara Indonesia, untuk menyelamatkan peran Askrindo dan Jamkrindo sebagai pilar penjaminan Kredit Usaha Rakyat. 

 

Ia menjelaskan bahwa saat ini sedang dilakukan kajian mendalam untuk memastikan bisnis penjaminan benar-benar terpisah dari risiko asuransi kerugian biasa. 

 

“Kita sedang melakukan pemisahan antara yang benar-benar General Insurance dan yang benar-benar Guarantee. Tidak boleh ada lagi area abu-abu yang bisa membingungkan dalam pengelolaannya,” ungkap Dony dalam Investor Daily Roundtable dengan tema “Danantara: Menggerakkan Raksasa, Menyalakan Mesin Ekonomi Indonesia”. 

 

Keseriusan ini ditunjukkan melalui sejumlah pertemuan tingkat tinggi antara Danantara dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam sebulan terakhir, telah dilakukan dua pertemuan khusus untuk membahas risiko dan regulasi pemisahan ini. 

 

Sementara itu, OJK menyatakan bahwa pemisahan ini bertujuan untuk memperkuat pelaku industri dalam hal permodalan sehingga penerapan manajemen risiko dapat berjalan efektif. 

 

“Jika semua persyaratan terpenuhi, baik dari segi permodalan maupun manajemen risiko, maka ini dapat menjadi jaminan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan di masa depan,” jelas Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono beberapa waktu lalu. 

 

Dengan strategi ini, Danantara ingin memastikan bahwa setiap entitas memiliki spesialisasi yang jelas: Asuransi Umum berfokus pada perlindungan aset, sedangkan Holding Penjaminan berperan sebagai perisai risiko kredit nasional. 

 

Di tempat dan waktu yang berbeda, pengamat asuransi Wahju Rohmanti menilai IFG sebagai pilihan yang tepat untuk holding asuransi di masa depan, karena memiliki tujuan yang jelas, yaitu memperkuat perusahaan-perusahaan asuransi milik negara melalui pengelolaan yang terpusat. 

 

“Tentu saja, implementasinya bertujuan agar mereka (perusahaan asuransi dan reasuransi BUMN) bisa beroperasi secara efisien dan memiliki kesehatan finansial yang baik,” ujar Wahju beberapa waktu lalu. 

 

Lebih lanjut, ia menekankan perlunya memberikan kewenangan penuh kepada IFG, termasuk melakukan restrukturisasi jika ada anggota holding yang menghadapi masalah keuangan. 

 

Sejalan dengan Wahju, pengamat asuransi Irvan Rahardjo mendukung gagasan IFG sebagai rumah bagi asuransi BUMN. “IFG merupakan pilihan baik untuk menjadi holding asuransi yang besar,” katanya singkat. 

 

Sementara itu, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mendukung rencana transformasi ini, asalkan tetap mempertimbangkan keberlanjutan layanan kepada pemegang polis, menjaga daya saing pasar yang sehat, serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko. 

 

“Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati dan bertahap sehingga bisa mengintegrasikan tata kelola risiko, budaya organisasi, dan manajemen portofolio,” tegas Ketua Umum AAUI, Budi Herawan.y©